Nasaruddin Umar, Tamsil Linrung, Aksa Mahmud Duduk Bareng di PSBM XXV

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Sejumlah tokoh penting asal Sulawesi Selatan (Sulsel) duduk semeja dalam pembukaan Musyawarah Besar ke-XII Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Kamis (10/4/2025).

Di antaranya hadir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung dan Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar.

Tampak pula Ketua Dewan Penasehat BPP KKSS HM Aksa Mahmud serta Ketua Umum BPP KKSS Muchlis Patahna.

Di sebelahnya, tersedia kursi untuk Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Aksa Mahmud, Nasaruddin Umar, dan Muchlis Patahna kompak mengenakan kemeja hijau.

Sementara Tamsil Linrung tampil dengan jas tutup berwarna biru muda yang dipadukan dengan songkok recca.

Di sisi lain ruangan, tampak Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi duduk berdampingan dengan Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Tawalla. 

Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina.

Baca juga: Makassar Tuan Rumah, Munafri dan Aliyah Sambut Peserta PSBM XXV dan Mubes KKSS XII

Sejumlah kepala daerah turut hadir, di antaranya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama wakilnya, Aliyah Mustika Ilham, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Wali Kota Parepare Tasming Hamid.

Ketua Umum BPP KKSS Muchlis Patahna mengatakan, PSBM digelar secara konsisten setiap tahun, bahkan di masa pandemi Covid-19.

“Kepengurusan ini (KKSS) konsisten melaksanakan PSBM,” kata Muchlis.

Ia menambahkan, PSBM bertujuan mempererat silaturahmi masyarakat Sulsel di perantauan, sekaligus mengajak saudagar untuk pulang kampung dan berinvestasi di daerah asal.

“Kita mengundang anggota KKSS yang berada di luar negeri dan dalam negeri untuk investasi,” paparnya.

Panitia PSBM dan pengurus KKSS juga memastikan kesiapan acara, termasuk koordinasi dengan Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar.

KKSS Cari Ketua Baru

Muchlis Patahna menjelaskan, setiap bakal calon Ketua Umum KKSS wajib mengantongi dukungan dari minimal 10 provinsi.

Jika syarat tersebut terpenuhi, calon dapat ditetapkan dan maju dalam kontestasi.

Saat ini, KKSS memiliki 36 kepengurusan tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

"Jadi itu kan anggaran dasar dan tatib merancang paling tidak, ada 3 calon, berdasarkan 36 provinsi," ujar Muchlis kepada Tribun-Timur.com.

Dengan jumlah tersebut, minimal tiga calon bisa bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan KKSS.

Jika ada dua atau tiga calon, maka pemungutan suara akan digelar. Namun, jika hanya ada satu calon, maka akan ditetapkan secara aklamasi sebagai formatur Ketua Umum.  (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz