Kendaraan Tempur Pasukan Koopssus TNI Jaga Rapat Tertutup DPR RI-TNI di Hotel Mewah

TRIBUN-TIMUR.COM- Publik saat ini tengah memberikan sorotan tajam terhadap rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI membahas Revisi Undang-undang TNI ( revisi UU TNI ).

Terselenggaranya rapat tersebut memicu kontroversi di masyarakat. 

Protes keras datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS ). 

Pihaknya menyebut RUU TNI ini akan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru (Orba) dibawah kepemimpinan Soeharto.

Makin disorot karena rapat tersebut digelar anggota DPR di hari libur. 

Terlebih, diselenggarakan di hotel mewah.

Sejumlah kejanggalan kemudian disorot oleh banyak pihak terkait rapat RUU TNI.

Beberapa kendaraan taktis dari Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia ( Koopssus TNI ) menjaga Hotel Fairmont.

Kendaraan taktis (rantis) lapis baja pengangkut personel buatan Uni Emirat Arab.

Rantis yang dimaksud adalah Sentry APC buatan perusahaan Inkas yang didatangkan sekitar tahun 2018-2019.

Sentry APC merupakan kendaraan multiguna yang dirancang untuk digunakan dalam kondisi iklim ekstrem sekalipun.

Kendaraan memiliki performa off-road dan kemampuan manuver tingkat tinggi.

Sebagai tenaga penggeraknya berupa mesin diesel kapasitas 6.700 cc yang menghasilkan daya 330 hp. Kendaraan dapat menampung 151 liter solar dalam tangkinya.

Hotel ini adalah salah satu hotel mewah di DKI Jakarta. 

Dikutip dari Kompas.com, Fairmont Jakarta adalah hotel bintang 5 yang menawarkan kemewahan dan kenyamanan di jantung ibu kota Indonesia.

Hotel ini merupakan bagian dari jaringan hotel internasional Accor Group, yang mengelola berbagai jenama hotel mulai dari kelas ekonomis hingga mewah di seluruh dunia.

Fairmont sendiri dikategorikan sebagai jenama mewah, setara dengan Raffles, Banyan Tree,  Sofitel, M Gallery, Emblems Collection, dan Orient Express.

Hotel ini terhubung langsung dengan Plaza Senayan dan menara perkantoran Sentral Senayan, menjadikannya lokasi ideal bagi para pebisnis dan wisatawan.

Koopssus TNI merupakan salah satu unit komando pasukan elit TNI yang merupakan bagian dari Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) yang secara struktural komando langsung di bawah Panglima TNI. 

Sehingga Pasukan khusus dari tiga matra yaitu matra darat, matra laut dan matra udara stand by di Mabes TNI dan sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden Republik Indonesia. 

Sedangkan tugas dari Koopssus TNI adalah mengatasi aksi terorisme, baik dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Berikut kejanggalan rapat tersebut diantaranya: 

Pertama, pemilihan hotel mewah sebagai tempat rapat panja RUU TNI di tengah efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Kejanggalan lain, rapat digelar tanpa adanya live streaming seperti biasa dilakukan DPR ketika menggelar rapat.

Selain itu, pihak KontraS menyayangkan rapat tertutup ini digelar selama dua hari yakni 14-15 Maret 2025. Salah satunya merupakan akhir pekan. 

Hal lain, rapat dijaga ketat TNI tergabung dalam pasukan elit Kopassus. 

Tidak ketinggalan kendaraan taktis (rantis) di depan Hotel Fairmont saat rapat RUU TNI.

Keberadaan para prajurit TNI tentu jadi pertanyaan karena dianggap bukan tugas mereka.

Kemudian adanya aksi teror dialami oleh aktivis KontraS setelah aksi protes mereka lakukan di tengah rapat RUU TNI.

Pihak KontraS sendiri menyatakan, mereka didatangi oleh tiga orang tak dikenal mengaku berasal dari media.

Tiga OTK tersebut memantau kantor KontraS sejak Minggu dini hari hingga sore.

Setelah kejadian aktivis viral, adanya pelaporan pihak keamanan hotel terhadap aktivis melakukan penggerudukan.

Laporan ini dibuat seseorang mengaku security berinisial RYR.

Namun saat ditelusuri, pihak keamanan hotel mengaku tak mengenal sosok RYR bahkan tidak tahu soal pelaporan tersebut.

Pimpinan security bahkan mengaku tak berani membuat laporan polisi dalam menanggapi aksi protes tersebut.

Meskipun menuai sorotan tajam dan terdapat sejumlah kejanggalan, nyatanya DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU TNI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (17/3) hari ini.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengklaim pihaknya memilih hotel karena sekaligus dijadikan sebagai tempat istirahat.

Menurut Indra, rapat digelar secara maraton dan tingkat urgensinya tinggi sehingga anggota DPR butuh tempat istirahat.

Indra juga beralasan, operasional listrik ruang DPR pada akhir pekan lebih boros ketimbang di hotel.

Aktivis Diteror 

Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat secara diam-diam selama dua hari di sebuah hotel mewah di Jakarta pada Jumat hingga Sabtu (14-15/3/2025). 

Rapat di Hotel Fairmont itu membahas revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia ( revisi UU TNI ) yang sudah digodok sejak tahun 2024.

Rapat kemudian digeruduk oleh aktivis Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS ). 

Tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan lantas menggedor pintu rapat Panja revisi UU TNI yang digelar di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel, Jakarta pada Sabtu sore.

Usai menggeruduk kantor Kontras justru mendapat teror saat tengah malam.

Tiga orang tidak dikenal mendatangi kantor Kontras yang terletak di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat pada Minggu(16/3) dinihari.

Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andrie Yunus menjelaskan, tiga orang yang mendatangi kantor Kontras tengah malam itu mengaku sebagai orang dari media. 

"Tengah malam ini tepatnya pukul 00.16 WIB, kantor Kontras didatangi oleh tiga orang tidak dikenal yang mengaku dari media," kata Andrie Yunus.

Andrie mengatakan, tiga orang tersebut tidak menjelaskan identitas media dan alasan berkunjung ke kantor Kontras yang dilakukan pada dinihari tersebut. Dia pun menduga, kunjungan dari tiga orang yang mengaku dari media tersebut adalah upaya dari teror yang dilakukan atas protes koalisi masyarkat sipil terhadap pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Di waktu yang bersamaan, saya juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca Kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritis proses legislasi Revisi UU TNI," ujar Andrie.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, pembahasan RUU TNI yang didalilkan dengan istilah konsinyering itu digelar di tengah kebijakan pemerintah melakukan kebijakan efisiensi.

"Pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont kiranya tak sejalan dengan kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto," kata Jamiluddin.

Dirinya juga menyatakan, dengan adanya penyebutan konsinyering itu membuat agenda yang dilakukan DPR RI khususnya Komisi I menjadi tidak masuk akal.

Lantas Jamiluddin meyakini, kalau sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah dan DPR RI atas kebijakan-kebijakan yang ada akan makin menguat.

"Dengan dalil konsinyering, seolah dijadikan pembenaran pembahasan RUU TNI di hotel bintang 5. Pembenaran ini tentu tak rasional sehingga sulit diterima akal sehat," kata Jamiluddin.

"Pola pembenaran itu justru membuat rakyat semakin antipati. Rakyat disuguhkan argumentasi yang tak nalar," sambung dia. Rakyat menurut dia, seolah bodoh dan diyakini bakal menerima selalu argumentasi apa pun yang dikemukakan elite. 

Padahal kata Jamiluddin, pola pandangan seperti demikian membuat rakyat semakin tidak memahami sikap dan perilaku elite. Selain itu, pembahasan RUU TNI yang digelar secara tertutup dan bahkan menolak adanya partisipasi dari publik tersebut kata dia, telah mengingkari sistem politik yang dianut di negeri ini. 

"Sejak reformasi, Indonesia sudah menganut sistem politik terbuka (demokrasi). Karena itu, semua pembahasan RUU seharusnya dilakukan secara terbuka," ujar Jamiluddin.

Sebab menurutnya rakyat seharusnya dilibatkan dalam pembahasan RUU. Pelibatan itu diperlukan karena prinsip demokrasi dari rakyat untuk rakyat.

"Karena itu, rakyat tak boleh hanya menjadi objek dalam pembahasan RUU. Rakyat harus menjadi subyek, agar isi RUU tersebut benar-benar kehendak rakyat," tandasnya. (kompas.com/Tribun Network/mat/riz/wly)