Profil Selly Andriany Gantina Desak AKBP Fajar Dihukum Maksimal, Tidak Hanya PTDH: Mati Lebih Pantas

TRIBUN-TIMUR.COM - Selly Andriany Gantina geram dengan kelakuan Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmajaya.

Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR RI itu mendesak agar AKBP Fajar dihukum berat, tak cuma dipecat.

Diketahui AKBP Fajar diduga mencabuli dan merekam tiga anak yang masih di bawah umur lantas jual video ke Situs Australia.

Ia juga terindikasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Atas kasusnya itu, AKBP Fajar dinonaktifkan.

AKBP Fajar ditahan sejak ditangkap Propam Mabes Polri, Kamis (20/2/2025).

"Harus dihukum maksimal. Apalagi dia sebagai Kapolres, seharusnya memberi contoh, bukan merenggut masa depan anaknya sendiri, bener-bener perbuatan biadab," tegas Selly Andriany Gantina dalam siaran persnya, Senin (10/3/2025), dikutip Tribunnews.com.

Saat ini AKBP Fajar Widyadharma sudah dicopot dari jabatannya dan tengah berproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di lingkungan Polri. 

Namun Selly menegaskan hal itu tidak memberikan rasa puas bagi hukum di negara ini.

Baca juga: 4 Fakta AKBP Fajar Widyadharma Kapolres Ngada NTT, Alumni Non Akpol Diperiksa Dugaan Narkoba-Asusila

Selly menuturkan jeratan pasal 13 UU TPSK bisa diberikan kepada Kapolres dengan hukuman 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Namun karena pelaku adalah pejabat daerah dan keluarga maka hukumannya bisa diperberat sepertiga atau tambahan 5 tahun.

Serta perekaman yang membuat dirinya bisa dituntut tambahan 4 tahun.

Selain berkaca dari konsumsi narkotika yang ada, maka dirinya melanggara pasal 127 ayat 1 sebagaimana UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Artinya bila di junto kan, maka serendahnya dia bisa dikenai hukuman 20 tahun. Tapi karena bejatnya, saya pikir hukuman seumur hidup atau mati lebih pantas," kata Selly. 

Terlepas dari kebejatan Kapolres, mengutip mandat Ketua DPR RI Puan Maharani, Selly Gantina juga meminta agar perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi prioritas utama dalam sistem hukum dan kebijakan negara.

Ia juga mengiatkan bahwa kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh dibiarkan terjadi di institusi mana pun.

Lantas, seperti apa sosok Selly Andriany Gantina?

Profil Selly Andriany Gantina

Dikutip Tribun-Timur.com dari Wikipedia, Selasa (11/3/2025), Selly Gantina lahir 20 Desember 1976.

Ia merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dan 2024-2029.

Sebelumnya ia adalah Wakil Bupati Cirebon pengganti antar waktu yang menggantikan Tasiya Soemadi yang divonis oleh Mahkamah Agung atas kasus korupsi. 

Ia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dua periode yaitu periode 2004-2009 dan 2009-2014 dari Dapil VIII. 

Selly resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati Cirebon pada tanggal 21 September 2018 setelah menjabat Wakil Bupati Cirebon selama 11 bulan.

Juga karena ikut serta dalam Pemilihan Anggota DPR RI 2019 sebagai Calon Legislatif dari Dapil VIII Provinsi Jawa Barat melalui PDI Perjuangan.

Riwayat Pendidikan:

- SDN 4 Sindanglaya, Bandung (1983–1989)

- SMP N 4 Bandung (1989–1992)

- SMA N 10 Bandung (1992–1995)

- Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran Bandung (1995–1999)

Pengalaman organisasi:

- LPPM PDI Perjuangan (2002)

- Wakil Ketua III IPSI (2008–2013)

- Wakil Ketua HNSI Jawa Barat (2011–2014)

- Karang Taruna Jawa Barat (2010–2014)

- Wakil Ketua Bidang Maritim DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (2010-2015)

- Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (2015-2019)

- Anggota Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak DPP PDI Perjuangan (2019-2024)

- Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia (2019-2024)

Riwayat pekerjaan:

- Anggota DPRD Jawa Barat (2004–2009)

- Ketua Komisi B DPRD Jawa Barat (2009–2014)

- Komisaris Exportir PT Tatar Parahyangan

- Wakil Bupati Cirebon (2017–2018)

- Plt. Bupati Cirebon (2018)

- Anggota DPR RI (2019-2024)

- Anggota DPR RI (2024-2029).

(Tribun-Timur.com/Hasriyani Latif)