Pengusaha Hotel Makassar Curhat ke Munafri Arifuddin: Kontribusi Pemerintah Sekarang Sangat Anjlok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel mengungkap isi hatinya di depan Wali Kota Makassar Munafri Arufuddin. 

Dipimpin Anggiat Sinaga, pengurus PHRI Sulsel menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balaikota Jl Ahmad Yani, Senin (10/3/2025). 

Kebijakan pemerintah dengan efisiensi anggaran membuat industri perhotelan meredup. 

Karenanya, PHRI datang untuk meminta Pemkot Makassar mendorong agar kegiatan-kegiatan yang mendatangkan banyak orang berpusat di Makassar. 

"Karena kontribusi kegiatan pemerintah sekarang yang sangat anjlok, drop sekali, kita minta ke pak wali agar menarik, mendorong banyak kegiatan masuk ke Makassar," ucap Anggiat Sinaga kepada awak media.

Baca juga: Karyawan Hotel Dibayangi PHK, Ini Janji Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry ke PHRI

Anggiat mengapresiasi, sudah ada beberapa deretan kegiatan besar yang akan berlangsung di Makassar. 

Misalnya Makassar Half Marathon hingga event lainnya yang diinisiasi oleh komunitas. 

"Kita minta ke pak wali dorong terus dan minta kepada masing-masing komunitas membuat kegiatannya. Kalau kita buat setiap satu bulan dua kali kan paling tidak udah membuat Makassar bergerak lagi," ujarnya. 

Paling tidak kata Anggiat, kegiatan-kegiatan seperti itu akan sedikit menutupi kegiatan pemerintah yang dihilangkan di hotel. 

Terkait apartemen yang menawarkan paket harian kepada konsumen juga menjadi keresahan para pelaku hotel. 

Anggiat berharap, Pemkot Makassar menertibkan kegiatan tersebut. Paling tidak menerapkan regulasi yang sama antara hotel dan apartemen. 

"Kita minta beliau tertibkan itu masalah apartemen. Kalau kami ini adalah konsisten bayar pajak sesuai dengan perda, mereka juga harusnya seperti itu supaya equal (setara)," ulasanya. 

"Bukan tidak mau bersaing dengan apartemen, tapi kita meminta regulasi yang kesetaraan terhadap aturan. Dua hal yang kita mau minta, banyak sekali yang kita minta dari beliau tapi sangat prinsipal," sambungnya. 

Selain itu, PHRI juga mengeluhkan pajak hiburan 70 persen. 

Di tengah anjloknya pendapatan karena efisiensi, hotel-hotel akan kewalahan untuk memenuhi pajak tersebut. 

Ia berharap ada relaksasi yang diberikan Pemkot Makassar untuk mengurangi beban industri perhotelan. 

"Seperti apa modelnya supaya kita bisa bertahan dulu, tapi pak wali menyebut agak susah nantinya karena pemkot juga punya target juga. Saya gak tahu seperti apa model internal pemerintah nanti untuk memikirkan hal-hal seperti itu," tuturnya. 

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Muhammad Roem menyampaikan, Dispar sebagai mitra PHRI akan memaksimalkan gelaran event di Makassar. 

Paling tidak kegiatan-kegiatan itu bisa mensubstitusi kegiatan pemerintah yang menopang 50 persen okupansi hotel. 

"Terkhusus juga event-event yang kita bisa tangkap kita bisa pitching dari luar yang dihelat oleh komunitas yang dihelat oleh partai, yang dihelat oleh asosiasi-asosiasi secara nasional itu diharapkan bisa dijalankan di Kota Makassar," jelas Roem

Adapun beberapa permohonan dari PHRI akan dipertimbangkan Wali Kota, menyangkut pajak hiburan tentunya akan berkoordinasi dengan OPD terkait.

Kata Roem, pada prinsipnya pemerintah kota juga tidak menginginkan adanya hal-hal yang bisa mengurangi tingkat pertumbuhan ataupun memperluas tingkat pengangguran. 

"Kami juga tidak ingin seperti itu, jadi kami tadi bertemu dengan pihak PHRI dan Walikota menginstruksikan untuk segera melakukan beberapa program yang bisa terlaksana," paparnya. 

"Kegiatan-kegiatan membantu pemasaran dari industri pariwisata termasuk Hotel, itu tetap berjalan dengan memaksimalkan potensi-potensi daerah yang memang menjadi target pasar terbesar juga di sektor di pariwisata di Makassar," tutupnya.  (*) 

Karyawan Hotel Terancam PHK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan khawatir terhadap kebijakan terbaru Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inpres tersebut memberikan tujuh poin instruksi kepada jajarannya di kementerian hingga daerah.

Salah satunya terkait pembatasan kegiatan yang bersifat seremonial oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) hingga Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Selain itu, Inpres tersebut juga memerintahkan agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga menjelaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 akan berdampak negatif bagi sektor perhotelan.

Sebab akan menurunkan okupansi hotel, termasuk di Sulsel yang pada akhirnya menjadi beban berat bagi perhotelan.

Akibatnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun diprediksi akan banyak terjadi di industri perhotelan.

“Mau tidak mau akan dilakukan penghematan dari sisi jumlah karyawan. Agak ekstrem disebut akan ada PHK,” jelas Anggiat Sinaga, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 PHRI Sulsel di The Rinra Makassar, Sabtu (25/1/2025).

Anggiat mengatakan, pemotongan anggaran tidak hanya sebatas angka, tetapi akan memberikan dampak jangka panjang.

Pihaknya pun menyayangkan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut, tanpa memikirkan dampaknya di berbagai sektor, bukan hanya perhotelan.

“Sangat panjang mata rantai ketika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran. Bukankan anggaran itu bagian dari stimulus pemerintah,” kata Anggiat.

“Akhirnya nanti, akan terjadi pemangkasan jumlah karyawan. Kalau terjadi pemangkasan karyawan, akan terjadi pengangguran. Kriminalitas bertumbuh, bukan ekonomi. Panjang sekali dampak ketika pemerintah melakukan pemangkasan,” tambahnya.

Selain itu, Anggiat memprediksi bahwa pemotongan anggaran ini juga akan menimbulkan banyaknya kredit macet.

“Yang perlu dipikirkan akan ada banyak kredit macet, karena okupansi tidak sesuai pengembalian dengan pinjaman bank,” kata Anggiat.

Olehnya, Anggiat berharap aturan yang baru dikeluarkan pemerintah bisa dievaluasi atau dibatalkan.

Di kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry berharap, segala kegelisahan PHRI Sulsel tidak terjadi.

“Pemprov dan pemerintah kota nanti akan menyampaikan, sehingga pemerintah membuat mitigasi agar kegelisahan itu tidak terjadi,” katanya.

Sulsel mempunyai potensi besar dan jika dikelola dengan baik akan berdampak pada okupansi hotel. 

“Nanti Agustus ada Expo, kita akan melibatkan juga PHRI,” tambahnya.

Rangkaian Rakerda 

Rakerda PHRI Sulsel juga diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya Ma’Seli (Mari Bersepeda Lipat) yang diikuti 250 peserta, pada Sabtu (25/1/2025).

Kegiatan ini bekerja sama dengan PHRI dan SLIM, di mana peserta bersepeda wisata sejauh 70 km menyusuri Makassar-Maros.

Selain itu, ada pula HoRe Ekspo di Phinisi Point (Pipo) Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Jumat-Minggu (24-26/1/2025).

HoRe Ekspo merupakan pameran untuk mendapatkan penawaran terbaik dari seluruh hotel, restoran, dan vendor.(*)