Kementan Dukung Penuh Program Membangun Desa untuk Pemerataan Ekonomi

TRIBUN-TIMUR.COM — Kementerian Pertanian mendukung kerja sama lintas sektoral dalam program Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Teringgal (Kemendes PDT) melaksanakan Aksi Bersama Memperkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo melalui program Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan, di Operational Room, Gedung Utama Lt 1, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah, Kamis (27/2/2025).

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kemendes PDT dengan Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lalu, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yayasan  Gajah Sumatera, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan, aksi kolaborasi kerja sama lintas sektoral ini akan disesuaikan dengan program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan perusahaan. 

Dia mencontohkan, kerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui program Desa Skor, dengan Kementerian Pariwisata melalui Desa Wisata, dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mengurangi angka stunting, dan Kementerian Kehutanan melalui pemberdayaan masyarakat dalam budidaya tanaman pangan di kawasan hutan. 

Mendes PDT, Yandri Susanto mengutarakan, aksi kerja sama lintas sektoral ini untuk meningkatkan pembangunan dari potensi-potensi yang ada di desa-desa. 

Masyarakat desa akan diberikan dukungan anggaran, misalnya melalui perbankan BUMN, koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

“BUMDes, misalnya, mendapat anggaran 17 miliar rupiah per tahun untuk memberikan pinjaman kredit program pemberdayaan desa. Misalnya, bantuan pembiayaan untuk menggali potensi desa penghasil kopi, desa penghasil kerajinan tangan, penghasil tanaman pangan, ikan, dan daerah penghasil komiditas lainnya,” kata Yandri saat konferensi pers kepada awak media.

Yandri mengungkapkan, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha di desa yang perlu diberikan pendampingan, penyuluhan, hingga pengawasan untuk meningkatkan kualitas dari potensi yang dikelola di desa tersebut. 

“Melalui kerja sama lintas sektoral ini, kita akan membantu produk-produk yang dihasilkan dari desa tidak hanya untuk pasar tingkat lokal, tapi juga nasional, dan internasional. Jika kitab isa menyelesaikan desa, maka akan menyelesaikan persoalan di Indonesia,” punkasnya. 

Dukungan Kementan

Sementara itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, mendukung program Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.