Kondisi 16 Pendemo Ditangkap usai Blokade Jalan Depan UMI, Kapolrestabes: Kalau Cukup Bukti Diproses

Kebijakan terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025, kukuh ditolak.

Mereka menyuarakan penolakan melalui tulisan spanduk, orasi ilmiah sambil membakar ban.

"Bangun Kekuatan Rakyat, Lawan Efesiensi Kajili-jili Prabowo-Gibran," tulisnya.

Jenderal Lapangan Aksi, Yuwen mengatakan Inpres terkait efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun ini akan berdampak langsung pada sektor pelayan publik yang vital, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Pemotongan-pemotongan yang kuat terjadi di negara ini semakin meningkat. Dan dampaknya ke masyarakat, makanya kesehatan semakin mahal, pendidikan akan semakin mahal," kata Yuwen kepada wartawan.

"Maka kami tidak mau warga itu disiksa dan akad mereka diambil dan kewajiban-kewajiban untuk pemerintahan punya ditambah. Itu akan terjadi," sambungnya.

Ia menerangkan, bahwa dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD.

Tetapi dengan hadirnya instruksi presiden ini, dana pendidikan untuk tahun 2025 tersisa 18 persen atau sekitar Rp 651,61 triliun.

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

"Pendidikan dijadikan gratis, rumah sakit dijadikan gratis. Kalau tidak, uang pendidikan kesehatan akan dinaikkan. Dampak dari pemotongan-pemotongan negara, pemerintah, kabupaten, bahkan bawahnya," terangnya.

Menurutnya, hal yang melatarbelakangi pemangkasan anggaran ini adalah untuk membiayai janji politik Prabowo-Gibran pada kampanye pemilihan presiden lalu, terutama program makan bergizi gratis (MBG).

Padahal, program MBG itu sendiri sampai dengan saat ini masih menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak mendapat klarifikasi dari pemerintah.

"Dipandang dari sisi kesehatan, program MBG sendiri tidak memberi jaminan, karena sebagaimana yang di wacana pemerintah, rata-rata anggaran per sekali makan adalah Rp10 ribu," terang Yuwen.

"Apakah program ini benar-benar menjamin asupan gizi yang memadai, atau sekadar memenuhi kuantitas dengan kualitas yang ala kadarnya," lanjutnya.

Pada tataran sosial, dia menilai program MBG tidak akan jauh berbeda dengan program subsidi BBM yang tidak tetap sasaran.