Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Demo Mahasiswa Makassar

4 Jam Tutup Jalan Polisi Bubarkan Paksa Demo Depan UMI Makassar, 10 Orang Ditangkap

Pembubaran itu dilakukan polisi setelah pendemo memblokade jalan poros Makassar-Maros lebih kurang empat jam.

Penulis: Muslimin Emba | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/MUSLIMIN EMBA
BLOKADE JALAN - Sejumlah pendemo blokade jalan depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) diamankan polisi, Senin (24/2/2025) malam. Mereka dibubarkan paksa setelah memblokade jalan Poros Makassar-Maros selama empat jam. 

Bahkan pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif, namun pendemo tetap memblokade jalan.

"Jadi kericuhan yang terjadi ada pihak-pihak yang berbuat onar, ini bukan unjuk rasa tapi ini ada orang-orang yang berbuat onar dengan menutup jalan membakar ban. Nah tadi kita sudah diskusikan, tetap tetap tidak mau (bubar), tidak ada tuntutan apapun hanya membuat onar saja," ujarnya.

Proses pembubaran itu lanjut Arya berlangsung lebih kurang satu setengah jam.

Dalam pembubaran, sejumlah pendemo diamankan namun jumlah pastinya kata dia, masih didata.

"Ada yang diamankan tapi jumlahnya masih kita hitung, lebih dari 10 orang," tuturnya.

Ia pun berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, terlebih saat ini jelang bulan Ramadhan.

Tolak Efesiensi Anggaran Belum Padam 

Api perjuangan mahasiswa Kota Makassar Sulawesi Selatan menolak efesiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, belum padam.

Ratusan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa menyuarakan penolakan pemangkasan anggaran itu di bawah Fly Over, perempatan Jl AP Pettarani-Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Senin (24/2/2025) sore.

Kebijakan terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025, kukuh ditolak.

Mereka menyuarakan penolakan melalui tulisan spanduk, orasi ilmiah sambil membakar ban.

"Bangun Kekuatan Rakyat, Lawan Efesiensi Kajili-jili Prabowo-Gibran," tulisnya.

Jenderal Lapangan Aksi, Yuwen mengatakan Inpres terkait efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun ini akan berdampak langsung pada sektor pelayan publik yang vital, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Pemotongan-pemotongan yang kuat terjadi di negara ini semakin meningkat. Dan dampaknya ke masyarakat, makanya kesehatan semakin mahal, pendidikan akan semakin mahal," kata Yuwen kepada wartawan.

"Maka kami tidak mau warga itu disiksa dan akad mereka diambil dan kewajiban-kewajiban untuk pemerintahan punya ditambah. Itu akan terjadi," sambungnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved