Dana Transfer ke Sulsel Terpotong Rp 112 M, Prof Fadjry: Efisiensi untuk Program Prioritas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah pusat telah menetapkan pemotongan anggaran transfer. 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah diterbitkan, yang mencakup pemangkasan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.

Dana Transfer ke Sulsel Semula Rp 4,9 Triliun

Dari jumlah tersebut, alokasi dana untuk Sulsel semula sebesar Rp 4,9 triliun. 

Setelah pemotongan, alokasi Pemprov Sulsel menyusut menjadi Rp 4,7 triliun. 

Dana tersebut terbagi menjadi:

Rp 3,226 triliun untuk Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp 1,528 triliun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK)

Insentif tetap sebesar Rp 30,573 miliar

Pemotongan anggaran ini mengakibatkan adanya penyesuaian target pemerintahan. 

"Semua program arahan presiden akan tetap dijalankan, tetapi dengan penyesuaian target," kata Prof. Fadjry usai rapat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/2/2025).

Rincian Pengalokasian Anggaran

Untuk lebih rinci, alokasi DAU sebesar Rp 3,226 triliun terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp 306 miliar

Dana Umum sebesar Rp 2,919 triliun

Sedangkan untuk DAK, alokasi sebesar Rp 1,528 triliun terbagi menjadi dua bagian:

DAK Fisik sebesar Rp 142 miliar

DAK Non-Fisik sebesar Rp 1,386 triliun

Prof Fadjry Yakin Efisiensi untuk Program Prioritas

Pj Gubernur Prof. Fadjry meyakini pemotongan anggaran ini dilakukan untuk program yang lebih jelas dan terarah. 

"Pemangkasan anggaran ini bukan hanya di daerah, tetapi juga di kementerian/lembaga. Semua kegiatan yang sifatnya seremonial memang dipangkas," ujarnya.

Prof. Fadjry menegaskan bahwa tujuan dari efisiensi ini adalah agar program-program yang lebih besar dan prioritas, seperti makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis, dapat berjalan dengan baik. "Semua program outputnya jelas," lanjutnya.

Pemangkasan dana transfer ini juga telah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz