Sikap Jokowi Sudah Berubah, Dulu Kawal Pembangunan IKN, Kini Beda Lagi

Ketika dimintai pendapatnya soal anggaran IKN diblokir, Jokowi enggan berkomentar.

Dia beralasan pembangunan IKN saat ini berada di bawah kewenangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi juga meminta agar penganggaran terkait pembangunan IKN tidak disangkutpautkan dengannya.

"Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan ke pemerintah. Saya jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan program (IKN) ke Presiden," ujarnya.

Anggaran IKN Tidak Diblokir, Dianggarkan Rp48 T

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, mengatakan anggaran pembangunan IKN tidak diblokir.

Adapun hal ini menanggapi pernyataaan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang menyebut dana pembangunan IKN diblokir.

Dikutip dari Warta Kota, saat ini anggaran pembangunan IKN sudah ada, tetapi memang belum dibuka terkai penggunaannya.

Hasan menegaskan anggaran tersebut kini berada di Kementerian Pekerjaan Umum serta Otorita IKN.

"Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita," ungkap Hasan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Hasan menyampaikan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen penyediaan anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk pembangunan ibu kota baru selama lima tahun ke depan.

"Yang jelas komitmen Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan Menko Infrastruktur kan selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima tahun ke depan," tegas Hasan.

Pembangunan yang ditargetkan pemerintah adalah untuk melengkapi bangunan untuk fasilitas bagi kalangan yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Nanti sisanya, pembangunan IKN rencananya akan dikembangkan oleh pihak swasta.