Belum Ada PAW, KPU Sulsel Ambil Alih KPU Palopo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengambil alih KPU Palopo untuk sementara waktu.

Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi berat terhadap tiga komisioner KPU Kota Palopo.

Mereka adalah Ketua KPU Palopo, Irwandi Djumadin serta dua anggota KPU Palopo, Abbas dan Muhatzhir Muh Hamid. 

Ketiganya dipecat setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu terkait kasus ijazah palsu calon wali kota Palopo, Trisal Tahir.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan, semua hal telah diatur dalam PKPU.

"Jadi kalau dalam aturan itu, dalam PKPU kita juga, terkait dengan tata kerja organisasi, kalau ada pemecatan seperti itu," katanya, Rabu (5/2/2025).

Hasbullah mengaku, putusan dikeluarkan oleh DKPP untuk pemecatan yang diinstruksikan langsung ke KPU RI.

"Karena KPU RI yang mengangkat teman-teman KPU Provinsi dan Kaupatan Kota," ungkapnya.

Adapun kata Hasbullah, pihak KPU telah menerima surat keputusan pemberhentian tiga komisioner KPU Palopo.

"Selanjutnya perintah pimpinan KPU RI, KPU Provinsi Sulsel mengambil alih sementara sampai proses PAW teman-teman keluar dari KPU RI," ujarnya.

"Karena kan sekarang di Palopo itu tidak cukup, tidak korum, tinggal dua komisionernya, makanya di dalam aturan itu diambil alih oleh Provinsi," tambah dia.

Olehnya, lanjut Hasbullah, KPU Sulsel akan mengambil alih tugas KPU Palopo hingga pengganti antar waktu.

"Proses administrasi dan proses kebijakan yang ada di KPU Palopo itu, hari ini diambil alih oleh teman-teman di Provinsi," jelasnya.