Sosok Brigjen Azis Andriansyah Lampaui Karier Putra Ex Kapolri dan Ajudan Presiden Adi Vivid

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik 8 pejabat Kementerian PKP pada Senin, 20 Januari 2025.

Pelantikan dilaksanakan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanudin dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berperan sebagai saksi pelantikan.

Selain itu, ada Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan membuat matriks kerja paling lama tiga bulan. Bila kinerja anak buahnya sesuai target, maka akan dilanjutkan. Jika targetnya belum tercapai sedikit, Ara akan memberi kesempatan lagii untuk berusaha.

“Tapi kalau targetnya terlalu jauh (tidak tercapainya), saya ganti,” kata Ara.

Menurut Ara, semua yang ada di jajaran Kementerian PKP sudah sepakat terkait dengan evaluasi tiga bulan mendatang. Sebab, semuanya memiliki target, tak terkecuali Menteri dan Wakil Menteri PKP.

“Saya juga punya target dari Bapak Prabowo. Mari kita fokus dengan target yang sudah ditentukan bersama,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Kementerian PKP merupakan kementerian baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden ke-8 RI.

Sebelumnya, di era Presiden Jokowi, urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prabowo membentuk Kementerian PKP untuk merealisasikan program 3 juta rumah per tahun.

Program yang dijanjikan Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024 adalah program pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Ara mengatakan roadmap atau peta jalan program 3 juta rumah sedang disiapkan.

Adapun salah satu fokus yang bakal dieksekusi kementeriannya adalah program Kredit Pemilikan Rumahdengan skema Fasilitass Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

Menurut Ara, KPR FLPP sangat membantu rakyat dalam memiliki rumah.

“Sejak pemerintahan Presiden Prabowo pada akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025, sudah ada sekitar 65 ribu unit yang berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock,” kata Ara dalam rapat di Kementerian PKP pada rabu malam, 15 Januari 2025, dikutip dari keterangan resmi.