Komitmen Syahar Usai Dilantik sebagai Bupati Sidrap, Siap Kawal Program Makan Gratis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bupati Sidrap terpilih, Syaharuddin Alrif menyambut baik keputusan DPR RI dan Kemendagri yang telah menetapkan tanggal pelantikan kepala daerah terpilih pada 6 Februari 2025. 

Terlebih, kepala daerah terpilih tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk dirinya, akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Syahar sapaannya, ini adalah momen bersejarah bagi dirinya.

Sebab, pertama kalinya pelantikan bupati/wali kota dan gubernur dilantik langsung Prabowo Subianto. 

"Ini merupakan momen bersejarah bagi kami. Dilantik langsung Bapak Presiden Prabowo adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Ini tentu akan memberikan semangat dan motivasi lebih besar bagi kami dalam mengemban amanah untuk melayani masyarakat," ujar Syahar kepada Tribun-Timur, Rabu (22/1/2025).

Syaharuddin juga menyatakan komitmennya untuk mengawal program-program strategis pemerintah pusat.

Terutama program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). 

Menurutnya, kedua program ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat Sidrap dan akan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya.

"Tentu kami sangat mendukung penuh program MBG dan PKG ini. Sidrap sebagai daerah penghasil pangan memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kami juga siap memastikan bahwa program MBG dapat berjalan optimal di Sidrap, memberikan akses pangan bergizi kepada setiap warga," kata Syahar.

Syaharuddin juga menekankan program PKG yang memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih terbatas akses terhadap fasilitas kesehatan. 

"Program PKG ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sidrap. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk memastikan program ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.

Mengenai pelantikan yang akan berlangsung pada 6 Februari 2025, Syahar menyatakan bahwa dirinya akan menyiapkan pelaksanaan pelantikan sesuai arahan Kemendagri.

Syahar mengungkapkan akan mengundang keluarga terdekat sebagai bentuk kebersamaan dalam momen pelantikannya.

"InsyaAllah kami akan mengikuti semua protokoler yang ada. Kami akan hadir dengan keluarga terdekat," ujarnya.

Namun, kata Syahar, yang terpenting adalah setelah pelantikan, dia memiliki komitmen menjalankan program-program yang sudah menjadi prioritas.

Lebih lanjut, Syahar juga menambahkan bahwa setelah pelantikan nanti, pihaknya berencana untuk menggelar pesta rakyat sebagai bentuk rasa syukur dan untuk menyatukan masyarakat dalam mendukung kemajuan Sidrap. 

"Setelah pelantikan, kami akan mengadakan pesta rakyat di Sidrap untuk bersama-sama merayakan momen ini dengan masyarakat," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia hal itu menjadi sejarah baru bagi Indonesia.

"Saya kira ini juga adalah satu sejarah baru bagi Indonesia bukan hanya Pilkadanya yang serentak, tapi pelantikannya serentak dan dilakukan presiden," kata Rifqinizamydi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Adapun Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025.

"Jadi baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, seluruhnya yang melantik Presiden," ujarnya.

"Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak," ujarnya.

Senada disampaikan Mendagri Tito Karnavian.

Tito menilai pelantikan serentak oleh Prabowo itu merupakan yang pertama dalam sejarah.

"Dan ini kalau terjadi tadi disebutin Pak Ketua, pertama kali mungkin dalam sejarah kita pelantikan oleh presiden secara serentak Gubernur Bupati Wali Kota," katanya

Tito pun mengungkapkan alasan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan pada 6 Februari 2024.

Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ingin ada kepastian terkait jadwal pelantikannya.

Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah.

"Mereka nunggu siapa kepala daerah baru, nanti-nanti berurusan sama siapa, itu penting sekali," kata Tito.

Selain itu, kata Tito, percepatan pelantikan kepala daerah juga berdampak pada bersatunya masyarakat usai pelaksanaan Pilkada 2024.

Kemudian, lanjut Tito, berkaitan dengan efektivitas pemerintahan.

Sebab APBD sudah ditetok tiap-tiap daerah pada Desember lalu.

"Sebaiknya yang mengeksekusi adalah kepala daerah terpilih, karena dia memiliki janji politik selama lima tahun ke depan. Makin cepat dia dilantik, makin baik," ujar Tito.

"Kemudian yang ketiga juga untuk menghindari potensi moral hazard, kalau saat ini tidak dilantik lama. sekarang ini dijabat banyak oleh PJ juga definitif yang mungkin tidak terpilih definitif yang tidak ikut pemilihan, ada juga yang sebagian definitif yang terus berlanjut menang juga," ucapnya.

Tito Karnavian pun memastikan, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan digelar di Jakarta.

"(Pelantikan) di Ibu Kota Negara, Jakarta. Jakarta kan statusnya sekarang masih (ibu kota) Daerah Khusus Jakarta nomenklaturnya tapi masih sebagai Ibu Kota Negara sebelum ada Keppres,” kata Tito.

Tito menjelaskan, kepindahan ibu kota negara ke IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur baru sah ketika Presiden Prabowo Subianto meneken Keppres perpindahan.

Namun, hingga saat ini, Keppres tersebut belum juga diteken.

"Ibu Kota Negara pindah ke IKN ketika setelah adanya Keppres sesuai dengan Undang-Undang IKN," ucapnya.