Legislator DPRD Sulsel Salman Alfariz: Pemprov Jangan Tunda Bayar DBH, Pemda Akan Kesulitan

Dengan demikian, daerah dapat kembali fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa terbebani masalah anggaran.

Diberitakan sebelumnya, polemik terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang mandek kembali mencuat dalam rapat kerja yang digelar oleh Komisi C DPRD Sulsel dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Senin (13/1/2024).

Baca juga: Bupati Adnan Harap DBH ke Daerah Segera Dibayar, Pj Gubernur Sulsel: Sabar, 2 Minggu ke Depan

Dalam rapat yang digelar di Gedung Tower DPRD Sulsel, Komisi C menyoroti utang DBH yang belum dibayarkan untuk 20 kabupaten/kota di Sulsel.

Di mana total utang pemprov yang mencapai hampir Rp 1 triliun, atau lebih tepatnya sekitar Rp 972 miliar.

Angka fantastis ini menjadi sorotan setelah rapat kerja yang digelar oleh Komisi C DPRD Sulsel bersama BKAD Sulsel. 

Wakil Ketua Komisi C, Fadel Tauphan Ansar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterlambatan pembayaran DBH.

Bagaimana tidak, menurut Tauphan Ansar, seharusnya DBH itu sudah diterima oleh kabupaten/kota sejak tahun 2024.

"Ini sudah hampir setahun tertunda, dan total utang DBH yang belum dibayar mencapai Rp 972 miliar untuk 20 kabupaten/kota," kata Tauphan Ansar.

Sementara itu, tercatat hanya 4 daerah yang baru menerima pembayaran DBH 2024, yakni Kabupaten Takalar, Pinrang, Sidrap, dan Luwu Utara (Lutra).

Fadel menambahkan, keterlambatan ini sangat mempengaruhi keuangan daerah, yang bergantung pada DBH untuk membiayai berbagai program pembangunan. 

Ia pun menegaskan bahwa Komisi C akan terus mendesak Pemprov Sulsel untuk segera menyelesaikan masalah ini.

"Sudah saatnya Pemprov Sulsel menyelesaikan masalah DBH ini dengan segera. Kami meminta agar pembayaran dilakukan secara bertahap mulai 2025, dan paling lambat 2026 semua utang DBH harus selesai," kata Fadel.(*)