Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama APBD Maros 2025

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kabupaten Maros.

Alokasi anggaran terbesar yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp473 miliar lebih.

Sementara Dinas Kesehatan sebesar Rp335 miliar, yang mencakup operasional dua rumah sakit dan 14 puskesmas.

Bupati Maros, Chaidir Syam dan Sekretaris Daerah Andi Davied Syamsuddin secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (13/1/2025).

Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan program-program prioritas yang telah dirancang.

“Dengan diserahkannya DPA ini, saya harap seluruh OPD segera merealisasikan program-program sesuai target. Terutama untuk OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, harus bekerja maksimal,” ujar Chaidir.

Meskipun sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan porsi besar dalam anggaran, beberapa komponen mengalami penurunan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Dinas Pendidikan yang turun dari Rp12 miliar menjadi Rp2 miliar.

Penurunan serupa juga terjadi pada DAK fisik Dinas Kesehatan, dari Rp47 miliar menjadi Rp26 miliar.

“Penurunan DAK ini adalah kebijakan pemerintah pusat, namun Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya justru naik signifikan, memberikan keleluasaan dalam menyusun program daerah,” jelas Chaidir, yang juga Ketua PMI Maros.

Secara keseluruhan, alokasi DAK Kabupaten Maros turun dari Rp325 miliar lebih pada 2024 menjadi Rp311 miliar pada 2025, sementara DAU meningkat dari Rp755 miliar menjadi Rp809 miliar.

Dengan anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

Dinas Pekerjaan Umum juga mendapat alokasi besar, yakni Rp167 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Bupati Chaidir menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja optimal untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan berdampak langsung bagi masyarakat.(*)