Prof Fadjry: Hak Pegawai Harus Terpenuhi Tanpa Gangguan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, mengumpulkan para pejabat Eselon II lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (9/1/2025). 

Rapat perdana yang tertutup ini dipimpin oleh Prof Fadjry bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman.

Dalam rapat tersebut, Prof Fadjry menekankan pentingnya kesejahteraan pegawai sebagai perhatian utama. 

Ia meminta agar seluruh hak pegawai segera diselesaikan agar pegawai bisa bekerja dengan baik, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Menurut Prof Fadjry, hak dan kewajiban harus seimbang agar segala sesuatunya berjalan lancar. 

“Yang paling penting adalah bagaimana hak-hak pegawai harus dipenuhi. Mohon ini menjadi perhatian semua. Ini soal hak pegawai dan kewajiban yang juga perlu diingatkan,” kata Prof. Fadjry.

“Jangan ganggu hak-hak seluruh pegawai, karena dalam hak itu ada kehidupan orang lain. Saya paling tidak suka kalau hak-hak dasar pegawai tidak terpenuhi. Itu tidak bisa kita lakukan. Tugas saya adalah mengingatkan kita semua,” tambahnya.

Prof Fadjry juga mengingatkan seluruh pemangku kebijakan, baik ASN maupun Non-ASN Pemprov Sulsel, untuk segera menyelesaikan semua administrasi. 

Kerapian administrasi menjadi bukti kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Mohon selesaikan administrasi kita, karena itu yang akan menolong kita nantinya. Jadi, kita semua yang memegang kebijakan di situ harus menjadi pemimpin yang cerdas dan bisa melakukan akselerasi di mana saja,” jelas Prof Fadjry.

Sebelumnya, Prof Fadjry juga memimpin apel Lapangan Upacara di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (9/1/2025). 

Seluruh pejabat Eselon II, III, dan IV, pejabat fungsional, serta ASN dan Non-ASN lingkup Pemprov Sulsel turut mengikuti arahan perdana tersebut.

Dalam arahannya, Prof Fadjry mengajak seluruh OPD dan jajaran Pemprov Sulsel untuk bekerja cerdas mendukung program nasional di tahun 2025. 

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah program nasional membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, seperti pengendalian stunting, inflasi, gizi buruk, pendidikan, kesehatan, serta mendukung program makan bergizi gratis. (*)