Soal MBG, Pakar Kebijakan Publik Unismuh Makassar: Rp10 Ribu Per Anak Tidak Cukup

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan pemerintah di 190 titik yang tersebar 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025).

Pelaksanaan program ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Ihyani Malik.

Ihyani menilai, program tersebut layak diapresiasi, namun membutuhkan evaluasi dan penyesuaian agar implementasinya optimal di semua daerah. 

Ihyani menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan anggaran. 

Menurutnya, infrastruktur di banyak daerah, terutama di wilayah pelosok, belum memadai untuk mendukung distribusi bahan makanan secara merata. 

“Di daerah terpencil, tantangan pendistribusian bahan makanan menjadi sangat krusial," kata Dekan FISIP Unismuh Makassar itu, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, menurutnya anggaran sebesar Rp10 ribu per anak dianggap tidak cukup untuk menyediakan menu yang memenuhi standar gizi, terutama di daerah dengan harga bahan pokok yang tinggi.

“Dengan Rp10.000, bagaimana kita bisa menyediakan nasi, lauk, sayur, buah, dan susu?" tanyanya.

Ketimpangan harga bahan pokok antarwilayah juga menjadi sorotan. 

Ia menyarankan subsidi silang sebagai solusi untuk membantu wilayah dengan biaya produksi lebih tinggi. 

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mengambil peran lebih aktif dalam implementasi program, meskipun kesiapan mereka masih menjadi pertanyaan besar. 

"Tidak cukup hanya menjalankan instruksi pusat. Pemerintah daerah harus memastikan program ini berjalan dengan baik," tegasnya.

Kunci Keberhasilan

Menurut Ihyani, keberhasilan program ini, sangat bergantung pada pengawasan ketat dan sinergi antar berbagai pihak. 

Pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan menu yang disajikan sesuai dengan standar gizi.