Anggaran Belum Tersedia, Program Makan Bergizi Gratis Belum Terlaksana di Parepare

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -- Siswa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum mendapat Makan Bergizi Gratis dari pemerintah.

Belum jalannya program di Kota Cinta Habibie Ainun itu dikarenakan belum adanya anggaran yang tersedia.

Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Parepare, Makmur Husain, Senin (6/1/2025).

"Kita di Parepare uji coba di sekolah menyeluruh belum ada karena anggarannya belum ada," katanya.

Makmur mengungkapkan, pihaknya juga belum mengetahui petunjuk teknis berjalannya program tersebut.

"Ini juga kami belum tahu siapa yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional, penyedianya siapa, karena Badan Gizi Nasional ini yang melakukan seleksi siapa penyedia, pengelola dan pengawasnya," katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengutarakan, pihaknya belum mengetahui skema anggaran untuk program makan bergizi tersebut.

"Nah, ini kita belum tahu bagaimana skema penganggarannya, apakah pemerintah pusat atau ada dibebankan kepada daerah, ini belum jelas," ucapnya.

"Makan gratis sebenarnya belum kita dianggarkan di APBD, karena penjelasan dari kadis itu belum ada juknis, sehingga kadis juga belum mampu menyampaikan seperti apa makan bergizi gratis ini," lanjutnya.

Menurut Kahar, pihaknya sudah melakukan perhitungan jika ketentuan pemerintah pusat untuk satu porsi makanan dihargai Rp 10 ribu, maka anggaran yang harus disiapkan Pemkot Parepare sebesar Rp 60 miliar per tahun.

"Sekarang kan ketentuan pemerintah Rp 10 ribu (per porsi) kalau dikali 25 ribu siswa di Parepare berarti kita harus siapkan (anggaran) Rp 60 miliar per tahun," ujarnya.

Tak hanya itu kata dia, pihaknya juga sudah mengkonsultasikan hal tersebut Pemprov Sulsel dan diminta untuk dianggarkan Rp 30 miliar.

"Kami konsultasikan kembali di kantor Gubernur, itu diminta untuk diisi sebesar Rp 30 miliar," bebernya.

"Setelah kami kembali rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah, kita semua sudah cut-cut fisik di luar DAK dan DAU. Kita hanya mampu Rp 12 miliar, itu sudah termasuk BTT (biaya tak terduga)," jelas Kaharuddin.

Dalam penerapannya, program ini kabarnya akan melibatkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasional di seluruh Indonesia. "Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan kepada awak media kemarin.

Dalam data yang dibagikan BGN RI, wilayah SPPG atau dapur operasional itu telah tersebar di beberapa wilayah mulai dari Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta, Banten, Bali hingga Gorontalo.

Kemudian ada juga beberapa titik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat serta Sumatera Utara. Dalam data tersebut, setiap SPPG atau dapur operasional di setiap Provinsi itu akan tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, nantinya dapur-dapur tersebut akan beroperasi secara bertahap. "Sedang dipersiapkan agar bertahap dapat dimulai besok," ujar Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar menggunakan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dalam negeri, dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1)

"Jadi arahan Presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi.

Budi merinci pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah. Ia juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG.

"Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis," kata Budi.

"Itu termasuk koperasi telur berapa; koperasi sayur; beras; koperasi ikan, dan sebagainya," sambungnya.

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila hingga melon. Ia menyatakan hal tersebut telah masuk dalam 20 persen dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

"Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20?ri Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelas Budi.(*)