Golkar Sulsel: Putusan MK Beri Angin Segar Tapi Perlu Peraturan Lebih Jelas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, memberikan pandangannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold 20 persen.

Menurutnya, keputusan ini memberikan angin segar bagi seluruh partai politik di Indonesia. 

Namun, putusan ini harus disertai dengan pedoman atau aturan teknis untuk pelaksanaannya.

“Kami menyambut baik putusan MK membuka peluang bagi semua partai politik untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Namun, keputusan ini tidak dapat langsung diterapkan tanpa aturan teknis yang jelas,” kata Marzuki Wadeng kepada Tribun-Timur.com, Jumat (3/1/2025).

Ia menjelaskan, tindak lanjut berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau revisi Undang-Undang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan lancar. 

Hal ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak terlibat.

"Tanpa aturan teknis, ada risiko kebingungan dalam pelaksanaan pemilu," ungkapnya.

Baca juga: MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Golkar Sulsel: Pemilu 2029 Banjir Capres-Cawapres

Oleh karena itu, menurut Marzuki Wadeng, pihaknya menunggu langkah dari DPR dan Pemerintah untuk segera merumuskan aturan relevan.

Marzuki kemudian memberikan pandangannya soal dampak putusan MK terhadap dinamika politik.

Ia menilai, penghapusan ambang batas memberikan peluang besar bagi partai kecil untuk mencalonkan capres-cawapres, meskipun tantangannya tetap ada.

“Bagi partai kecil, keputusan ini adalah peluang besar. Tapi jika mereka maju tanpa koalisi, risikonya juga tinggi,” ucapnya.

Sedangkan untuk partai besar, lanjutnya, dinilai tetap optimistis dengan basis dukungan sudah solid.

"Kalau parpol besar kan sudah jelas banyak orangnya (pendukung), jadi tidak perlu resah. Yang perlu diperhatikan bagi partai kecil karena sedikit orangnya, tentu harus berusaha untuk berkoalisi dengan parpol lain," kata Marzuki Wadeng.

Terkait langkah selanjutnya, Marzuki menyebut Golkar Sulsel akan menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Jika sudah ada arahan atau instruksi dari DPP, maka Golkar Sulsel akan fokus pada konsolidasi untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan lanskap politik ini.