Refleksi Akhir Tahun Dewan Pendidikan Sulsel Hasilkan 6 Rekomendasi

TRIBUN-TIMUR.COM- Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan menggelar Refleksi Akhir Tahun dengan tema “Potret Pendidikan Sulawesi Selatan” di Kopi Sija Mapala Satu Sembilan, Jl Mapala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (30/12/2024). 

Hadir langsung ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Aris Munandar, Sekretaris Prof Hasnawi Haris. 

Selain itu, ada juga para anggota Dewan Pendidikan Sulsel Prof Mansur Razak, Prof Dr Nurdin Noni MHum, H. Irman Yasin Limpo SH, Drs H Kadir Halid, M RE, Dr Ir Hj Nurfadjeri FL SP MPd, Dr H Moh Natsir Djalal MPd, Dr H Mulyono Cacok MM MKes, dan Drs H Muh. Amin Thalib MPd. 

Prof Aris Munandar mengatakan, potret Pendidikan Sulawesi Selatan merupakan hasil kajian dan evaluasi anggota Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan terhadap berbagai indikator

Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada seluruh pemangku kepentingan Pendidikan di Sulawesi Selatan

Potret Pendidikan disusun berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber resmi yang dianalisis oleh para anggota Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. 

“Data-data yang kami sampaikan ini berasal dari data resmi,” ujarnya. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang menilai kemajuan pembangunan manusia melalui tiga dimensi: kesehatan (AHH), pendidikan (HLS & RLS), dan standar hidup (pengeluaran per kapita); IPM mencerminkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk.

“Saat ini, Sulsel berada dalam posisi 75,18 poin atau berada di atas rata-rata nasional. Sulawesi Selatan berada di peringkat 14 dibandingkan dengan provinsi lain pada tahun 2024,” ujarnya. 

Sementara itu, rata-rata lama sekolah Sulsel adalah 8,85 tahun. 

“Kalau dirata-ratakan sampai SMP kelas 3, ini rata-rata kalau guru besar ditambah sampai orang tak sekolah dibagi maka hasilnya 8,85 tahun,” ujarnya. 

RLS mencerminkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat dan berfungsi sebagai indikator kualitas pendidikan di suatu daerah.

Sulawesi Selatan berada di peringkat 21 dibandingkan dengan provinsi lain pada tahun 2024.

Hasil asesmen menunjukkan jumlah peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimun untuk literasi dan numerasi dua tahun terakhir pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK 2023 dan 2024 yang secara umum berada pada kategori sedang. 

Pencapaian ini berada di bawah rata-rata pencapaian nasional (2023) yaitu literasi: 68,10 persen dan numerasi 62,50 persen (Dirjen PAUD dan Dikdasmen, 2024). 

Hasil asesmen menunjukkan bahwa jumlah peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimun untuk literasi lebih tinggi dibandingkan dengan numerasi. Jumlah terendah yang mencapai kompetensi minimum numerasi dan literasi pada jenajng SMK/MAK (literasi = 51,15; numerasi 51,2). 

Meskipun terjadi peningkatan jumlah siswa yang memenuhi standar minimum skor asesmen, namun perlu dicermati secara hati-hati karena peningkatannya sangat ekstrim dari 2023 ke 2024

Sementara lulusan DIII paling banyak menganggur. 

Angka Pengangguran adalah persentase jumlah penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan pada periode tertentu.

“Angka pengangguran lulusan DIII mencapai 9,1 persen, selanjutnya adalah SMK 7,61 persen, DIV, S1-S3 mencapai 6,29 persen, terakhir lulusan SMA mencapai 5,86 persen,” kata Guru Besar UNM ini. 

Terakhir, Dewan Pendidikan merekomendasikan enam poin pada refleksi akhir tahun Potret Pendidikan Sulsel. 

Berikut rekomendasinya: 

Kepada pemimpin pemerintah yang baru terpilih baik di tingkat provinsi Sulsel maupun tingkat kabupaten/kota agar memberikan prioritas program pendidikan pada peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan, seperti peningkatan literasi/numerasi, akreditasi, peningkatan APK/APM TK dan perguruan tinggi, dan penanganan anak tidak sekolah.

• Pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa perlu mengalokasikan lebih banyak beasiswa bagi penduduk tidak mampu yang akan melanjutkan Pendidikan ke PT.

• Kepala sekolah perlu memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan pembelajaran literasi dan numerasi pada semua satuan Pendidikan dan peningkatan akreditasi sekolah.

• Kepala SMK/Direktur Politeknik perlu meningkatkan pembelajaran berbasis industri dan dunia kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja lulusan.

• Kepada kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan pendidikan formal perlu meningkatkan peran dalam pelaksanaan Program Paket A, Paket B, dan Paket C dalam mengatasi anak tidak sekolah.

• Perlu koordinasi semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam mengatasi isu-isu dan kasus-kasus negatif dalam dunia pendidikan.