Komisi II DPR RI Taufan Pawe Evaluasi Dana Transfer APBN 2024 Rp 31 Triliun ke Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPR RI Komisi II Taufan Pawe rapat bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (23/12/2024).

Taufan Pawe datang melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2024, Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Rp 31,8 triliun untuk pemerintah daerah terdiri beberapa komponen.

Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,01 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 20,1 triliun.

Lalu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 2,72 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 5,80 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 145,15 miliar.

Serta Hibah ke Daerah sebesar 18,58 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp 2,02 triliun.

Taufan Pawe menilai penggunaan dana TKD Sulsel sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kerja spesefik kali ini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana transfer dari pusat ke daerah. Saya sudah mendapat penjelasan dari pak Gubernur Zudan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tata kelola anggaran di Sulsel. Khususnya dana alokasi pusat ke daerah sudah berjalan sesuai mestinya," kata Taufan Pawe.

Taufan Pawe menilai kekuatan fiscal Sulsel sudah memumpuni.

Bahkan di tahun 2024 ini, Pemprov Sulsel mampu bertumpu lebih kuat pada APBD.

Sehingga Komisi II DPR RI menilai tidak ada masalah dalam pengelolaan anggaran.

"Tidak ada masalah yang serius saya tadi mendengarkan dengan baik terkait penjelasan beliau. Terkait kekuatan APBD Provinsi Sulsel 54 persen, dana transfer dari pusat 46 persen. Ini satu angka yang memperlihatkan bahwa fiskal sulsel cukup baik oleh karena itu kami datang memonitoring," lanjutnya.

Saat ini, Sulsel juga sudah menerima DIPA APBN 2025. Dalam dokumen tersebut, anggaran TKD sebesar Rp 32,80 Triliun atau naik 3,2 persen dibanding 2024.

Alokasi TKD diberikan ke Provinsi Sulsel dan 24 Kabupaten/kota.

Rinciannya mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,12 Triliun, naik 10,91 persen.

Lalu Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 21,47 Triliun, naik 6,81 persen.

Ada juga Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik Rp 1,62 Triliun, turun 40,16 persen.

Dana Desa sebesar Rp 2,02 Triliun, meningkat tipis 0,11 persen.

DAK non fisik alokasinya Rp 6,35 Triliun, meningkat 9,69 persen.

Serta dana Insentif Fiskal Rp 210,15 Miliar, dengan meningkat 44,78 persen.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz