800 Demo Setahun di Makassar 

• Fly Over di Jl Urip Sumoharjo Jadi Lokasi Favorit Berunjukrasa
• Ketua DPRD Sulsel: Berdampak pada Iklim Investasi Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jumlah aksi unjuk rasa di Sulsel selama tahun 2024 ini tercatat kurang lebih 800 aksi.

Makassar tercatat paling sering dilanda aksi unjuk rasa dengan melibatkan ribuan orang per tahunnya.

Kolong jembatan fly over, Jl Urip Sumoharjo, menjadi titik paling favorit bagi pengunjuk rasa untuk melakukan aksinya.

Selain itu, depan kampus masing-masing juga menjadi lokasi titik kumpul awal para pengunjukrasa sebelum menuju ke tempat aksi.

Unjuk rasa di Makassar biasanya terkait dengan isu-isu yang lagi hangat, seperti kasus korupsi, penggunaan APBD, kasus perilaku pejabat, pengusutan kasus hukum, serta isu internal di dalam kampus.

Selain itu, isu tentang hubungan antara pengusaha dan pekerja juga kerap mewarnai aksi demonstrasi di Makassar.

Isu nasional juga kerap menjadi bahan aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar dan daerah lain di Sulsel. 

Agustus 2024 lalu, selama berhari-hari lamanya, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada 2024.

Aksi di Makassar hanya merupakan bagian lain dari aksi besar yang digelar mahasiswa di Jakarta dan daerah lain di Indonesia.

Sebelum melakukan aksi, masyarakat sempat melakukan protes yang membanjiri media sosial pada Rabu (21/8). Netizen di Indonesia ramai membagikan gambar garuda berlatar warna biru di media sosial dengan tulisan "Peringatan Darurat".

Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Rachmatika Dewi saat menjadi nara sumber di acara Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel, periode 2024-2028, di Hotel Claro, Makassar, Selasa (10/12) mengatakan, Sulsel mencatatkan rekor aksi unjuk rasa terbanyak di Indonesia selama satu tahun terakhir.

Menurutnya, hingga saat ini, tercatat 800 aksi demonstrasi yang terjadi di Provinsi Sulsel.

Dalam talkshow membahas Prospek Ekonomi Sulsel 2025 pascatahun politik, Cicu menyampaikan kekhawatirannya terhadap tingginya jumlah demonstrasi tersebut.

Menurutnya, fenomena ini perlu mendapat perhatian serius.

Terutama karena dapat berdampak pada iklim investasi dan perekonomian di Sulsel.

"Hingga saat ini tercatat 800 aksi demo di Sulsel. Saya konfirmasi ke provinsi lain, tidak sebanyak di Sulsel," ujar Cicu. 

"Hampir setiap hari 1-2 kali demo baik di instansi, pemerintahan, swasta yang dilakukan aktivis, LSM, yang mengakibatkan iklim ekonomi, investasi mempengaruhi," tambahnya.

Cicu memandang, meskipun demonstrasi merupakan bagian dari hak berdemokrasi.

Tingginya frekuensi aksi tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi daerah. 

Politisi Partai Nasdem itu juga menilai bahwa demonstrasi yang berlarut-larut bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Hal ini juga menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada investor.

Cicu berharap, ke depan, masyarakat Sulsel dapat lebih bijak dalam memilih saluran untuk menyampaikan aspirasi.

Sehingga aksi demonstrasi tidak mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi. 

"Jadi perlu disampaikan secara santun, tidak mengganggu arus kendaraan dan peran kita mencari wadah agar pesan yang disampaikan tepat," tandasnya.

Demo Pelecehan Seksual

Selasa kemarin, puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus satu UIN Alauddin, Jl Sultan Alauddin, Makassar.

Pantauan di lokasi, Selasa (10/12) sekitar pukul 18.15 Wita, massa membubarkan diri dengan tertib. Massa turun dari mobil truk kontainer yang sempat ditahan dan dijadikan panggung orasi.

Aparat kepolisian tampak mengarahkan mahasiswa agar bubar. Personel juga mengatur arus lalu lintas agar bisa kembali lancar.

Kemacetan sempat terjadi dari arah Jl AP Pettarani-Jl Sultan Alauddin, maupun sebaliknya. Massa bubar saat hujan mengguyur lokasi demo.

Di lokasi, tampak sejumlah pengendara motor yang berhenti di pinggir jalan. Mereka berhenti untuk menggunakan mantel karena hujan.

Mereka menggelar demo menyoroti kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi di depan kampus UIN Alauddin Makassar, Jl Sultan Alauddin Makassar sekitar pukul 17.00 Wita.

Massa mendesak pihak kampus untuk bertindak tegas terhadap pelaku pelecehan.

"Saya sampaikan, kita mau menyuarakan tentang tindakan-tindakan yang melecehkan perempuan di salah satu kampus ternama di Makassar. Kami ada untuk menyampaikan demokrasi kawan-kawan," kata orator dalam aksinya.

Dalam aksinya, massa sempat membakar ban. Mobil truk kontainer sempat ditahan di jalan sehingga menutup satu lajur Jalan Sultan Alauddin menuju Jalan AP Pettarani.

Prof Zudan Prihatin

Penjabat (Pj) Gubernur Zudan mengaku cukup prihatin dengan banyaknya aksi unjuk rasa di Sulsel.

Pasalnya jalur unjuk rasa masih lebih banyak dipilih dibandingkan dialog. 

"Kami mengajak kelompok masyarakat lebih kedepankan dialog," kata Prof Zudan saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (9/12/2024) sore.

Prof Zudan menilai aksi demo memang kerap menyuarakan keluhan masyarakat.

Hanya saja, penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa dinilai kurang tepat.

Sebab ada kelompok masyarakat lainnya yang terganggu aktivitasnya imbas aksi demo.

"Kalau bisa demo itu dikurangi karena demo ingin memperjuangkan HAM tapi mengganggu kelompok yang melintas di jalan raya. Mari kedepankan dialog," katanya.

Lebih jauh, aktivitas perekonomian pun bisa terdampak dari aksi demo.

Apalagi demo dari kelompok masyarakat atau mahasiswa yang menutup akses jalan.

Prof Zudan sudah aktif mengajak masyarakat untuk lebih bijak menyampaikan pendapat.

Bahkan saat adanya ketegangan di Asrama Papua lalu, Prof Zudan lantang menyampaikan untuk tetap tenang.

Prof Zudan meminta seluruh masyarakat menjaga ketentraman di Sulsel.

 "Saya minta kepada siapapun yang berada di Makassar, di Sulsel jaga kehormatan Makasar dan Sulsel. Jangan pernah bikin ribut di Sulsel dan Makassar," kata Prof Zudan saat itu.

"Mohon semuanya pedomani apa yang saya sampaikan, jaga Kondusivitas Sulsel, khususnya di kota Makassar dan 24 kabupaten kota lainnya," lanjutnya.

Henni Handayani: Ini Kemajuan Demokrasi Daerah 

Mantan Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Badko HMI Sulselbar Henni Handayani menilai, keran-keran demokrasi di Sulsel terbuka lebar dengan banyaknya aksi unjuk rasa di Sulsel. 

Demontrasi menjadi bagian auto kritik masyarakat khususnya para aktivis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai harapan. 

"Itu jadi sosial kontrol masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan kebijakannya," ucap Heni. 

Lanjut Heni, justru tingginya angka demonstrasi di Sulsel punya banyak sisi positif, artinya masyarakat Sulsel menginginkan para pemangku kebijakan untuk berjalan sesuai koridornya. 

Apalagi ke depan, Sulsel dan seluruh daerah akan memiliki pemimpin baru.

Ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam menjalankan roda pemerintahan

"Salah satu tanda kemajuan kota atau daerah ialah kalau ramai orang mengkritik, ini bukan kemuduran justru kemajuan buat saya, ini bagian dari pada membangun kesadaran untuk keluar dari koridor yang bukan pada jalannya," ujar Heni. 

Hanya saja, ada beberapa catatan yang patut menjadi perhatian saat menjalankan aksi. 

Apalagi para pelopor demonstrasi kebanyakan berasal dari dunia pendidikan. 

Mereka harus mengedepankan aksi yang berkualitas, memperdalam dan mempertajam kajiannya sebelum turun ke lapangan

Itu menjadi benteng para demonstran agar tidak gampang disusupi kepentingan-kepentingan praktis.

(Tribun-Timur.com/Sitti Aminah/Faqih)