Gagal Capai Target, PKS Minta Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Makassar Mundur

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar kembali menjadi perhatian serius dari DPRD Kota Makassar.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa kegagalan BUMD dalam mencapai target pendapatan berkontribusi pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi di Sekretariat DPRD Makassar, Senin (25/11/2024), Juru Bicara Fraksi PKS, Adi Akbar, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja jajaran Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BUMD.

Menurutnya, akan lebih terhormat jika mereka yang tidak mampu memenuhi target pendapatan memilih untuk mundur daripada menunggu evaluasi pemerintah.

"Kami mengapresiasi adanya komitmen untuk mengevaluasi kinerja seluruh pengurus BUMD, tetapi hasilnya tetap tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Akan lebih elegan jika mereka mengundurkan diri daripada terus bertahan dengan kinerja yang mengecewakan," ujar Adi Akbar.

Adi juga menyoroti penurunan target PAD yang bersumber dari pengelolaan BUMD. Menurutnya, hal ini menunjukkan kegagalan dalam memaksimalkan potensi BUMD sebagai penyumbang pendapatan bagi Kota Makassar.

“Tidak elok jika APBD diturunkan karena kegagalan BUMD. Direksi seharusnya bangga menunjukkan bahwa mereka mampu meningkatkan APBD, bukan malah menjadi beban,” tambahnya.

Penurunan target PAD disorot

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, mengungkapkan penyesalannya atas turunnya target retribusi daerah dalam APBD Pokok 2025. Penurunan ini mencapai 54 persen, atau sebesar Rp139 miliar, dari Rp257 miliar lebih di 2024 menjadi Rp118 miliar lebih di 2025.

Selain itu, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menurun 42,1 persen, dari Rp88 miliar di 2024 menjadi Rp51 miliar di 2025.

“Bukankah ini adalah bagian dari penyertaan modal pemerintah di BUMD? Mengapa targetnya justru menurun tajam? Ini menjadi tanda tanya besar," tegas Hartono.

Menurutnya, kegagalan pengurus BUMD dalam memenuhi target pendapatan seharusnya tidak direspons dengan menurunkan target, melainkan dengan perombakan struktural dan evaluasi menyeluruh.

“Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk mengevaluasi seluruh jajaran Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi BUMD. Kegagalan ini harus diatasi dengan langkah tegas, bukan sekadar menyesuaikan target,” pungkas Hartono.

Dengan penurunan target yang signifikan, Fraksi PKS berharap agar BUMD mampu meningkatkan kinerja dan kembali menjadi pilar utama dalam mendongkrak PAD Kota Makassar. (*)