Paradigma Baru Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi era Prabowo Subianto

Di mana perguruan tinggi, mahasiswa, dan dosen, diberikan keleluasaan untuk merancang pendidikannya masing-masing.

Apabila rancangannya tersebut tidak dapat dipenuhi dengan program kampus merdeka, maka tidak perlu memaksakan.

Ia menekankan bahwa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan memberi kesempatan pada mahasiswa atau perguruan tinggi untuk memberi keleluasaan di dalam belajar, menimba ilmu, dan memperkaya pengetahuan.

Tetapi disesuaikan dengan namanya "merdeka", maka penerapannya juga harus merdeka dan tanpa paksaan.

Merdeka atau bebas untuk memilih, dan merdeka untuk tidak memilih dan hal tersebut juga diperbolehkan.

Menurutnya hal tersebut tidak dapat dipaksakan ke semua perguruan tinggi di Indonesia, karena ada beberapa kampus di Indonesia yang tidak mampu, dan tidak memiliki kecocokan dengan bidang yang ditawarkan.

Maka dari itu, ia mengumumkan kepada para pemimpin di perguruan tinggi untuk melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bila memiliki kesesuaian dan nilai tambah bagi program studi yang dimiliki.

Selain itu, ia juga menyeru kepada para dosen untuk membimbing para mahasiswanya dalam memilih sejumlah opsi yang ditawarkan dalam program tersebut.

Ia menilai bahwa terdapat mahasiswa yang merasa tidak cocok karena salah dalam memilih, karena minimnya bimbingan dan pengawasan dari para dosen.

Menurutnya karena sifatnya merdeka maka pilihlah sesuai pilihan masing-masing, pilih yang terbaik.

Jika yang terbaik tidak perlu memilih di luar kampus, maka tidak apa-apa sebab yang utama adalah kampusnya sukses.

Sebagaimana diketahui bahwa PMBKM merupakan program kerja yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim Menteri Pendidikan sebelumnya.

Meski memiliki tujuan yang baik namun pada kenyataannya program tersebut tidak dapat diimplementasikan di semua perguruan tinggi.

Di bawah kepemimpinan menteri pendidikan baru yang terbagi menjadi dua yaitu Mendikdasmen dan Mendiktisaintek terdapat beberapa pembaruan program atau sistem pendidikan.

Salah satunya wacana penerapan kembali sistem ujian nasional (UN) dan penghapusan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.(*)