Ratusan RT RW, dan LPMK Geruduk Kantor Wali Kota Palopo Tuntut Insentif

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Ratusan anggota Organisasi Rukun Tetangga (ORT), Rukun Warga (ORW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang tergabung dalam Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (FPLKK) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Palopo, Kamis (14/11/2024).

Aksi ini merupakan lanjutan dari serangkaian protes yang telah dilakukan sebelumnya.

Penanggung jawab aksi, Feriyanto, menyebutkan bahwa ini adalah unjuk rasa yang keempat kalinya.

"Kami sudah melakukan aksi sebelumnya, dimulai dari pra kondisi di Taman I Love Palopo, kemudian aksi di Kantor DPRD, dan kini di Kantor Wali Kota Palopo," ujarnya kepada tribun-timur.com, Kamis (14/11/2024).

Dalam aksi kali ini, para demonstran membawa sejumlah tuntutan utama terkait insentif RT, RW, dan LPMK yang sudah tertunda selama 10 bulan.

Mereka mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk segera membayar insentif yang belum dibayarkan tersebut. 

Selain itu, para demonstran juga meminta agar pemilihan RT dan RW yang rencananya akan dilaksanakan segera ditunda sampai insentif yang terutang tersebut dibayarkan.

"Kami meminta agar pemilihan RT dan RW ditunda hingga insentif LPMK, ORT, dan ORW terbayarkan," tegas Feriyanto.

Selama unjuk rasa yang berlangsung sekitar tiga jam, para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi di depan Kantor Wali Kota Palopo.

Mereka mengungkapkan kekecewaan dan keluhan terkait kerja keras yang tidak dihargai oleh Pemerintah Kota Palopo, terutama karena insentif yang belum dibayarkan.

Setelah beberapa jam berunjuk rasa, PJ Wali Kota Palopo, Firmanzah, akhirnya membuka ruang dialog dan diskusi dengan massa aksi.

Perwakilan dari para demonstran diberi kesempatan untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada pihak pemerintah.

Diskusi ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mendalami permasalahan yang ada dan mencari solusi atas keluhan yang disampaikan oleh para pengurus RT, RW, dan LPMK terkait insentif yang belum dibayarkan.

(*)

Laporan Wartawan Kontributor Tribun-Timur: Andi Bunayya Nandini