Ternyata Kunjungan Wapres Gibran di Sulsel untuk Simulasi Makan Siang Gratis di Maros

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu-Kamis, 13-14 November 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran akan melakukan uji coba program makan siang gratis di Kabupaten Maros.

Agenda tersebut dipersiapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin.

"Kunjungannya ke Makassar saya belum bisa pastikan waktunya. Yang jelas, ada rencana makan siang yang akan saya siapkan di satu sekolah di Maros, tapi saya belum tahu di mana," jelas Iqbal Nadjamuddin di Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (12/11/2024).

Iqbal menjelaskan bahwa program makan siang gratis merupakan arahan dari pemerintah pusat.

Gibran pun disebut ingin menyaksikan langsung simulasi program tersebut di sebuah sekolah dasar.

 "Arahan dari pusat begitu, dia mau lihat simulasi di Sekolah Dasar," lanjut Iqbal.

Meskipun waktu pastinya masih tentatif, Gibran diharapkan akan menyaksikan langsung program ini di Maros.

Sebelumnya, Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, menyebutkan bahwa ada dua titik yang akan dikunjungi Gibran di Makassar.

Selain Maros, Gibran juga dijadwalkan untuk meninjau Rumah Sakit Otak Jantung dan Kanker (OJK) di Center Point of Indonesia (CPI) yang baru saja diresmikan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Beliau (Wapres) akan berada di Makassar besok."

"Sementara saya dapat info katanya akan ke MNP (Makassar New Port) dan ada satu titik lagi yang mau dikunjungi," ucap Andi Arwin Azis saat diwawancarai di Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani.

Andi Arwin mengungkapkan bahwa dirinya akan mendampingi Gibran selama kunjungan kerja di Makassar.

Namun ia tidak akan ikut dalam penjemputan Wapres di Bandara atau Lanud Sultan Hasanuddin.

"Saya tidak menjemput di Bandara karena itu wilayah administratif Kabupaten Maros. Kemudian juga Forkopimda Provinsi juga ke sana (bandara),"

"Saya hanya mendampingi di MNP dan lokasi yang satunya lagi," kata Arwin.

Arwin juga menambahkan bahwa Pemkot Makassar tidak menyediakan jamuan khusus untuk agenda tersebut karena urusan protokoler biasanya diatur oleh pihak kepresidenan. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz