Tsunami Pengangguran dan Darurat Homeless Bayangi 100 Hari Prabowo-Gibran, Butuh 5 Langka Konkret

Oleh: Abdul Rauf Tera
Penggiat Ketenagakeraan

TRIBUN-TIMUR.COM - Lonjakan tunawisma menjadi tantangan besar agenda 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran.

Indonesia menghadapi tantangan besar terkait masalah ketenagakerjaan dan risiko melonjaknya jumlah tunawisma. 

Pemerintah memiliki tugas berat untuk menahan laju " tsunami pengangguran " dan mencegah Indonesia memasuki kancah  " darurat homeless ". 

Jika kebijakan tidak tepat sasaran, risiko meningkatnya pengangguran dan tunawisma akan menjadi ancaman nyata yang berdampak luas, mulai dari stabilitas ekonomi hingga keamanan sosial.

Di tengah situasi ekonomi global yang tak menentu dan disrupsi digital yang terus berlanjut, pemerintah harus memiliki strategi kebijakan yang komprehensif untuk menghadapi ancaman ini. 

Pasar tenaga kerja Indonesia saat ini menghadapi tekanan luar biasa dari beberapa faktor, termasuk perubahan struktural dalam sektor ekonomi, pengurangan lapangan pekerjaan tradisional, dan semakin ketatnya persaingan di sektor teknologi. 

Kebijakan yang terfokus dan implementasi yang konsisten dapat menjadi kunci untuk mencegah krisis sosial ini.

Mengapa Indonesia Rentan Terhadap Tsunami Pengangguran?

Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang besar akibat perubahan global dan domestik. 

Berikut beberapa faktor utama yang menjadikan Indonesia rentan terhadap lonjakan pengangguran:

1. Transformasi ekonomi melaju cepat
Ekonomi global mengalami pergeseran signifikan ke arah otomatisasi dan digitalisasi. 

Sektor manufaktur tradisional, yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, mengalami tekanan karena peralihan ke sistem otomatis yang lebih efisien. 
Akibatnya, pekerja yang dahulu dapat diandalkan kini mengalami pengurangan, menciptakan ketidakpastian bagi pekerja yang memiliki keterampilan terbatas.

2. Pertumbuhan ekonomi kian melambat
Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. 

Hal ini diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak sektor ekonomi terpukul dan belum sepenuhnya pulih. 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, penciptaan lapangan kerja juga menurun. 

Tanpa pertumbuhan yang signifikan, sulit bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru yang cukup untuk menampung angkatan kerja baru.

3. Bonus demografi kurang terserap
Indonesia memasuki era bonus demografi, yang artinya mayoritas penduduknya berada di usia produktif. Ini sebenarnya peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadi bencana jika tidak disertai lapangan kerja yang memadai. 

Bila pemerintah gagal memanfaatkan bonus demografi ini, Indonesia malah akan menghadapi ledakan pengangguran dan, pada akhirnya, meningkatkan jumlah tunawisma.

Potensi Darurat Tunawisma di Indonesia

Krisis pengangguran juga berdampak pada meningkatnya risiko tunawisma di Indonesia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk perumahan. Beberapa faktor penyebab darurat tunawisma adalah sebagai berikut:

1. Biaya hidup terus meningkat
Biaya hidup di kota-kota besar terus meningkat, terutama di sektor perumahan. 

Kenaikan harga properti dan biaya sewa yang tidak seimbang dengan peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan banyak orang kesulitan untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. 

Jika mereka kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki tabungan yang cukup, mereka bisa kehilangan tempat tinggal dan akhirnya menjadi tunawisma.

2. Perubahan sosial dan urbanisasi
Proses urbanisasi yang pesat di Indonesia menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap perumahan di daerah perkotaan. 

Akan tetapi, pertumbuhan infrastruktur dan perumahan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. 

Banyak warga yang pindah ke kota besar dengan harapan mendapatkan pekerjaan, tetapi justru menghadapi kenyataan bahwa pekerjaan yang layak sulit ditemukan. 

Tanpa dukungan sosial yang memadai, mereka berisiko menjadi tunawisma.

3. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar
Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan perumahan, juga akan terganggu. 

Situasi ini sangat rentan terjadi di kalangan pekerja informal yang seringkali tidak memiliki jaminan sosial atau akses ke sistem perlindungan ketenagakerjaan. 

Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, jumlah orang yang hidup tanpa rumah di Indonesia bisa meningkat drastis.

Kebijakan yang Harus Ditempuh Prabowo-Gibran

Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam 100 hari pertama untuk mencegah terjadinya tsunami pengangguran dan darurat tunawisma. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan:

1. Ciptakan lapangan kerja berbasis inovasi dan teknologi
Pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis teknologi dan inovasi. 

Sektor teknologi dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, terutama generasi muda. 

Program pelatihan dan pengembangan keterampilan digital harus menjadi prioritas agar angkatan kerja Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan pasar kerja global.

2. Maksimalkan UMKM dan ekonomi kreatif
UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam menyerap tenaga kerja. 

Pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung mereka agar dapat bertahan dan berkembang. 

Dengan memperkuat UMKM, pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengurangi risiko tunawisma karena banyak keluarga bergantung pada sektor ini.

3. Galakkan program perlindungan sosial yang lebih inklusif
Program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, dan bantuan perumahan harus ditingkatkan. 

Program ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga membantu mereka untuk tetap memiliki tempat tinggal dan akses terhadap kebutuhan dasar selama masa-masa sulit. 

Program ini juga dapat diperluas agar mencakup pekerja informal yang selama ini kurang terjangkau.

4. Pastikan kebijakan pembangunan perumahan terjangkau
Pemerintah harus fokus pada pembangunan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Program rumah subsidi atau bantuan perumahan dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko tunawisma. 

Selain itu, pemerintah juga dapat bermitra dengan sektor swasta untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

5. Perkuat sistem pendidikan dan pelatihan kerja
Sistem pendidikan dan pelatihan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan harus ditingkatkan untuk menciptakan kurikulum yang relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. 

Dengan demikian, angkatan kerja Indonesia akan lebih siap menghadapi perubahan di dunia kerja dan mengurangi risiko pengangguran.

Tak ayal lagi, situasi " tsunami pengangguran " dan potensi darurat tunawisma di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah. 

Prabowo-Gibran memiliki tantangan besar dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka untuk mencegah Indonesia terperosok dalam krisis sosial dan ekonomi yang lebih dalam. 

Kebijakan yang tepat sasaran dan fokus pada penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan perumahan terjangkau menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kombinasi antara transformasi ekonomi, inovasi teknologi, dan pendekatan inklusif terhadap kesejahteraan masyarakat adalah kunci untuk menjawab tantangan besar ini. 

Jika kebijakan yang diambil berhasil, Indonesia tidak hanya akan terhindar dari krisis pengangguran dan tunawisma, tetapi juga akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(*)