Komisi III DPR RI di Polda Sulsel Soroti 2 Oknum Perwira Diduga Terlibat Deklarasi Cabup di Bone

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi III DPR RI, menyoroti dua oknum Perwira Polda Sulsel yang diduga terlibat dalam kampanye salah satu calon bupati di Kabupaten Bone.

Sorotan itu, dibahas saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Aula Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Kamis (31/20/2024) siang.

Dari draf agenda diperoleh tribun, kunjungan kerja spesifik itu dihadiri empat Anggota Komisi III DPR RI, seperti Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Fraksi PKS, Andi Muzakkir Aqil dari Fraksi Partai Demokrat dan Dr Sarifuddin Sudding serta Widya Pratiwi dari Fraksi PAN.

Selain itu, juga terlihat hadir anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman.

Kunjungan kerja wakil rakyat di Senayan ini, juga diikuti oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, Kajati Sulsel Agus Salim dan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli.

Selain itu, jajaran polres se-Polda Sulsel juga mengikuti secara langsung dan via daring.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang dihampiri seusai kunjungan, mengatakan, fokus utama yang menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja tersebut adalah terkait pelaksanaan Pilkada.

"Tadi kita membicarakan temannya adalah Gakkumdu, tentang persiapan-persiapan menghadapi Pilkada, semoga berjalan lancar dan tidak ada masalah-masalah," kata Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Dalam pertemuan itu, lanjut dia, jajaran Polda Sulsel dan Kejati Sulsel dituntut untuk bersikap netral di ajang pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Kepolisian dan jaksa agar bisa memantau lapangan dengan baik. Jangan sampai keterlibatan ASN, anggota (Polri) ada yang tidak rapi (netral)," jelas Sekjend PKS ini.

Secara spesifik, salah satu yang menjadi sorotan yaitu adanya dua oknum perwira Polda Sulsel yang disebut tak netral.

Pasalnya, keduanya diduga telah menghadiri langsung deklarasi salah satu calon bupati Bone tanpa seizin atasan.

"Dan kita cek beberapa daerah, di Sinjai, Bone dan sebagainya. Iya iya, termasuk juga (dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tak netral)," ujar Habib Aboe Bakar.

Hal senada diungkapkan Sarifuddin Sudding yang dihampiri di lokasi yang sama.

Ia mengaku, indikasi ketidak netralan dua oknum polisi itu telah menyeruak ke publik dan harus ditindaklanjuti dengan segera oleh Polda Sulsel.

"Itu ada indikasi ke arah situ dan kita minta kepada pihak Kapolda supaya itu melakukan suatu tindakan terhadap anggota-anggota (yang tidak netral)," tegas Sarifuddin Sudding.

Bahkan secara khusus, lanjut Sarifuddin Sudding, dirinya sudah meminta Bid Propam Polda Sulsel untuk mengambil langkah tegas jika ada laporan masyarakat tentang ketidaknetralan anggota Polri.

"Dan saya juga meminta secara khusus pihak bir propam supaya turun tangan menangani kasus-kasus seperti itu ketika ada laporan dari masyarakat," ucapnya.

Olehnya itu, politikus senior yang berlatar belakang advokat ini, meminta agar Polda Sulsel dan Kejati Sulsel serta Bawaslu sebagai Gakkumdu untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

"Makanya kita tekankan betul supaya anggota kepolisian, kejaksaan dan juga penyelenggara pemilu betul-betul melaksanakan tugasnya secara profesional, secara parsialitas dan menjaga netralitas," imbuhnya.

Terpisah Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto, mengatakan, Polda Sulsel sudah berkomitmen untuk menjaga netralitas pada Pilkada serentak ini.

Jika ada oknum polisi tidak menjunjung tinggi netralitas yang telah digariskan, maka Polda Sulsel akan menindak secara tegas.

"Kemarin bapak Kapolda sudah sampaikan bahwa kita tetap netral. Ya kalau ada anggota terlibat (politik praktis) ya diproses," ucapnya.

Saat ini, lanjut Didik, penanganan dua oknum Perwira Polda Sulsel yang telah dicopot karena diduga tidak netral itu, tengah berproses di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).

"Sementara berproses, dalam penanganan Bidpropam, kita lihat perkembangannya nanti," tuturnya.(*)