Danny Pomanto dan Andi Sudirman Saling Serang

TRIBUN-TIMUR.COM - Dua kandidat Gubernur Sulsel saling berdebat tentang angka kemiskinan dan pengangguran di Sulsel.

Petahana Andi Sudirman Sulaiman mengklaim angka kemiskinan menurun sejak ia menjadi Gubernur Sulsel.

Sebaliknya sang penantang, Danny Pomanto memperlihatkan data tentang kondisi sebaliknya.

Momen panas itu terjadi ketika keduanya bertemu dalam Debat Kandidat Gubernur Sulsel yang digelar di Hotel Four Points By Sheraton, Jl Andi Djemma, Kota Makassar, Senin (28/10/2024) malam.

Ini merupakan debat pertama dari dua sesi debat yang direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan sebelum masa pencoblosan dilakukan 27 November 2024 mendatang.

Pada debat ini, hadir dua pasang kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Sulsel, masing-masing, pasangan nomor urut satu Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto yang berpasangan dengan Azhar Arsyad.

Serta pasangan nomor urut dua Andi Sudirman Sulaiman yang berpasangan dengan Fatmawati Rusdi.

Danny Pomanto adalah Wali Kota Makassar dua periode. Sedangkan Andi Sudirman Sulaiman, adalah petahana Gubernur Sulsel.

Tema debat pertama kali ini adalah, Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik. 

Suasana memanas ketika Andi Sudirman Sulaiman mengklaim terjadi penurunan angka kemiskinan di Sulsel selama masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel. 

Baca juga: Gara-gara Kemacetan Jembatan Barombong, Danny Pomanto dan Andi Sudirman Saling Serang

Pernyataan tersebut disampaikan ketika subtema debat berfokus pada kemiskinan. Di mana, topik debat sangat relevan bagi kondisi di Provinsi Sulsel.

Dalam pemaparannya, Andi Sudirman mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan di Sulsel menjadi bukti dari kebijakannya.

Hal itu lantaran koordinasi dilakukannya dengan pemerintah kabupaten/kota. 

"Memang penanganan kemiskinan ekstrem menjadi tanggung jawab langsung pemerintah provinsi. Saat kami menjabat, kami rutin melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah miskin ekstrem," kata Andi Sudirman.

Andi Sudirman mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Sulsel turun dari 9 persen menjadi 8,07 persen selama masa pandemi COVID-19.
Tren penurunan ini dianggap positif dan bahkan diapresiasi oleh pemerintah pusat.

Menanggapi klaim tersebut, Danny Pomanto langsung bereaksi.

Ia merunjuk data statistik terbaru yang menunjukkan hal sebaliknya.

"Saya agak heran tadi dia bilang kemiskinan menurun," ujar Danny. 

Ia memaparkan data statistik tahun 2022 yang mencatat angka kemiskinan di Sulsel sebesar 8,63 persen, yang kemudian naik menjadi 8,70 persen pada 2023. 

"Saya kira data statistik itu pasti naik. Jadi saya kira itu tidak tepat dibilang turun," tambahnya.

Dia mempertegas bahwa data justru menunjukkan peningkatan, bukan penurunan.

Danny juga menyoroti tingkat pengangguran di Sulsel yang diklaim mengalami kenaikan.

Hal ini menurutnya berdampak langsung pada kabupaten/kota di wilayah tersebut. 

Namun, ia menambahkan bahwa Kota Makassar menjadi pengecualian.

Di mana angka pengangguran justru menurun berkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah kota di bawah kepemimpinannya.

Mendengar hal itu, Andi Sudirman menjelaskan bahwa data yang dimilikinya adalah data dari BPS.

"Kalau kita lihat data kemiskinan lewat BPS pada tahun 2021 waktu saya PJ Gubernur itu 8,78 dan kemudian pada 2022 karena kita pandemi memang agak turun sedikit ya ini 8,66 lalu kemudian pada tahun 2023 8,70 ini artinya ada penurunan," katanya.

Lanjut Sudirman, jika melihat angka pengangguran di Sulsel pada tahun 2021 adalah 5,7 persen dan pada tahun 2022 4,5 persen.

"Terakhir 2023 ini 4,33 dan ini data BPS, saya juga mau sampaikan kalau di Kota Makassar kami ucapkan perbandingannya untuk kota adalah 13 persen dimana penganggurannya kemudian lebih tinggi dibanding kami 5,13," katanya.

"Terakhir dia meningkat terus hingga 10, 60 terakhir, saya kira ini menjadi gambaran untuk kita semua," jelasnya.

Jembatan Barombong

Selain masalah kemiskinan dan pengangguran, kedua tokoh ini juga berdebat soal Jembatan Barombong di Makassar.

Andi Sudirman Sulaiman melontarkan kritikan kepada Pemkot Makassar terkait upaya pembangunan Jembatan Barombong, Kecamatan Tamalate.

Jembatan ini menghubungkan antara Kota Makassar, Gowa, dan Takalar.

Jembatan ini membentang kurang lebih 400 meter di atas muara Sungai Je’ne Berang.

Setiap hari, ruas jalan ini selalu mengalami kemacetan, utamanya pagi dan sore hari. Hal ini terjadi karena volume kendaraan yang melintas dari Gowa ke Makassar dan sebaliknya cukup tinggi. 

Atas dasar inilah, Andi Sudirman kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada Danny Pomanto dan Azhar Arsyad.

"Ada (jembatan) Barombong nih. Dalam aturan kan kalau dia jalan kota maka jembatannya milik kota kalau jalan provinsi berarti jembatan provinsi. Pertanyaan saya, apa yang menjadi kendala sehingga itu tidak diselesaikan," tanya Andi Sudirman.

Menanggapi hal tersebut, Danny Pomanto pun mengkritisi balik Pemprov Sulsel kala di bawah pemerintahan Andi Sudirman sebagai Gubernur.

Menurut Danny Pomanto, panjang jembatan yang mencapai 400 meter adalah kewenangan pemerintah pusat untuk membangun atau memperbaikinya.

Tapi, perbaikan yang dilakukan pemerintah pusat baru bisa berjalan jika ada rekomendasi atau usulan dari pemprov.

"Betul itu kota. Tapi ini, bentang jembatan yang lebih 400 meter itu menjadi kewajiban pusat tapi diusulkan lewat provinsi. Sayangnya provinsi tidak pernah masukan usulan itu. Itu masalahnya," jawab Danny Pomanto.

Bagi Danny Pomanto, Pemkot Makassar bisa membangun jembatan sendiri andai aturan tak melalui pemprov yang usulkan.
Sebab bagi Danny Pomanto, Kota Makassar memiliki PAD di atas Rp5 triliun.

Bahkan ia mencontohkan rencana pembangunan Stadion Sudiang yang merupakan kewenangan Pemprov Sulsel.

Tapi Pemkot Makassar turut membantu dengan mengucurkan anggaran Rp200 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju stadion.

"Kota Makassar banyak uang, kami tidak punya utang," terangnya.

Water Canon dan Raisa Siaga

Saat debat Pilgub berlangsung di dalam Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, di luar, polisi bersenjata lengkap terlihat siaga.

Pantauan di lokasi, selain personel kepolisian, Polda Sulsel mengerahkan kendaraan water cannon dan pengurai massa (Raisa).

Kedua kendaraan taktis itu disiagakan di gerbang masuk hotel lokasi debat berlangsung.

Selain itu, kendaraan roda empat atau mobil pengunjung yang memasuki hotel, juga diperiksa.

Utamanya, barang bawaan di bagian bagasi mobil.

Di ruas Jl Andi Djemma, sejumlah personel Satuan Lalu Lintas juga mengatur jalannya arus kendaraan.

Hadir juga Kepala Biro Operasi Polda Sulsel, Kombes Pol Bambang Widjanarko, memantau langsung proses pengaman debat.

"Total pengamanan debat Pilgub nanti sejumlah 602 personel," kata Kombes Pol Bambang Widjanarko kepada wartawan.

"Kita membuat sistem pengamanan, ada ring 1 di dalam, kemudian ring 2 di area parkir, dan ring 3 itu di pintu masuk," sambungnya.

Bambang menjelaskan, pihaknya ikut menyiapkan personel untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Utamanya tindakan-tindakan yang dapat menganggu jalannya kegiatan, seperti demo di sekitar arena lokasi debat.

"Kita juga mengantisipasi jika ada demo, kita juga menempatkan personel kita di ring tiga dan belakang," sebutnya.

Selain itu, masing-masing posko induk pasangan calon juga dikawal 35 personel kepolisian.(*)