Gara-gara Kemacetan Jembatan Barombong, Danny Pomanto dan Andi Sudirman Saling Serang

TRIBUN-TIMUR.COM - Kemacetan di sekitar jembatan Barombong, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar menjadi salah satu isu yang memancing perdebatan antara Calon Gubernur Sulsel 2024 Danny Pomanto dan Andi Sudirman Sulaiman.

Perdebatan antara Danny Pomanto dan Andi Sudirman ini terjadi pada sesi saling bertanya dan menyanggah di debat Pilgub Sulsel 2024 yang berlangsung di Fourpoint Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, Senin (28/10/2024) malam.

Awalnya, Andi Sudirman mendapat kesempatan bertanya kepada paslon nomor urut 1 Danny Pomanto dan Azhar Arsyad.

"Ada (jembatan) Barombong nih, dalam aturan kan kalau dia jalan kota maka jembatannya milik kota kalau jalan provinsi berarti jembatan provinsi. Pertanyaan saya, apa yang menjadi kendala sehingga itu tidak diselesaikan," tanya Andi Sudirman.

Menanggapi hal tersebut, Danny Pomanto pun mengkritisi balik Pemprov Sulsel kala di bawah pemerintahan Andi Sudirman sebagai Gubernur.

Menurut Danny Pomanto, panjang jembatan yang mencapai 400 meter adalah kewenangan pemerintah pusat untuk membangun atau memperbaikinya.

Tapi, perbaikan yang dilakukan pemerintah pusat baru bisa berjalan jika ada rekomendasi atau usulan dari pemprov.

"Betul itu kota tapi ini, bentang jembatan yang lebih 400 meter itu menjadi kewajiban pusat tapi diusulkan lewat provinsi, sayangnya provinsi tidak pernah masukan usulan itu. Itu masalahnya," jawab Danny Pomanto.

Bagi Danny Pomanto, Pemkot Makassar bisa membangun jembatan sendiri andai aturan tak melalui pemprov yang usulkan.

Sebab bagi Danny Pomanto, Kota Makassar memiliki PAD di atas Rp5 triliun.

Bahkan ia mencontohkan rencana pembangunan Stadion Sudiang yang merupakan kewenangan Pemprov Sulsel.

Tapi Pemkot Makassar turut membantu dengan mengucurkan anggaran Rp200 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju Stadion.

"Kota Makassar banyak uang, kami tidak punya utang," terangnya.

Pemkot Makassar Siapkan Rp400 Miliar Pembangunan Jembatan Barombong

Rencana Pembangunan Jembatan Barombong mendapat atensi dari pemerintah pusat.

Jembatan Barombong selama ini jadi langganan macet.

Akses tersebut menghubungkan tiga kabupaten/kota.

Yakni, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar.

Ditambah lagi pendukung Barombong kian bertambah karena jadi salah satu wilayah pengembangan properti.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Noorhaq Alamsyah mengatakan sudah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat soal rencana ini.

Pengerjaan infrastruktur jembatan ini diharapkan bisa ditangani oleh pemerintah pusat, Pemkot Makassar pun siap untuk melakukan pemeliharaan atas aset tersebut.

"Sudah ada pembicaraan dengan pusat, sudah ada atensi dari pusat," ucap Noorhaq Alamsyah saat ditemui di Kantor Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Rabu (20/9/2023).

Pihaknya sudah melakukan pengajuan anggaran sebesar Rp400 miliar.

Anggaran tersebut diajukan sesuai dengan kebutuhan.

"Rp400 M pagunya, dari sisi pagu dia sudah realistis, cuma skema pendanaannya apakah lewat inpres atau apa saya tidak tahu," tuturnya.

Tahun ini, Pemerintah Kota Makassar sedang menyusun Detail Engineering Design (DED) rehabilitasi jembatan barombong.

Sudah ada pemenang tender yang akan melakukan penyusunan DED terhadap proyek ini.

Pagu anggaran DED dimasukkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1,5 miliar.

"Kita berhasil menetapkan pemenang tendernya dari dua tahun berturut-turut gagal tender, ini tahun berhasil (ada pemenang) sebenarnya besok di seminar, (anggaran) DED Rp 1,5 M, target selesai Desember," ujarnya.

Terkait konsep desainnya, sebelumnya pernah diwacanakan untuk elevated atau melayang.

Hanya saja kata Noorhaq, butuh anggaran yang lebih besar jika dibangun secara elevated.

Kemudian konsep tersebut tetap membutuhkan pembebasan lahan, sementara Pemkot Makassar mengindari adanya pembebasan lahan.

"Kalau elevated infrastrukturnya besar, bisa jadi lebih dari Rp400 m, sekarang kita dari sisi kebutuhan atau kepentingan umum, skala prioritas butuh sekali, jangan sampai gara-gara elevated itu kita tidak dapat anggaran," paparnya. 

"Disamping itu kalau saya lihat dari segi teknis elevated masih butuh pembebasan lahan, karena tidak mungkin elevatednya langsung sejajar dengan yang di bawah, otomatis menyilang, makanya saya hindari pembebasan sesuai kemauan wali kota karena kita bisa jadi terhambat kalau ada pembebasan lahan," sambungnya.

Danny Pomanto - Andi Sudirman Memanas!

Debat Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) di Hotel Four Points By Sheraton, Jl Andi Djemma, Kota Makassar, Senin (28/10/2024) malam, memanas.

Hal itu saat Calon Gubernur Sulsel, Andi Sudirman mengklaim penurunan angka kemiskinan di Sulsel selama masa jabatannya sebagai gubernur Sulsel. 

Pernyataan tersebut disampaikan ketika subtema debat berfokus pada kemiskinan.

Di mana, topik debat sangat relevan bagi kondisi di Provinsi Sulsel.

Dalam pemaparannya, Andi Sudirman mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan di Sulsel menjadi bukti dari kebijakannya.

Hal itu lantaran koordinasi dilakukannya dengan pemerintah kabupaten/kota. 

"Memang penanganan kemiskinan ekstrem menjadi tanggung jawab langsung pemerintah provinsi, dan saat kami menjabat, kami rutin melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah miskin ekstrem," kata Andi Sudirman.

Andi Sudirman mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Sulsel turun dari 9 persen menjadi 8,07 persen selama masa pandemi Covid-19.

Tren penurunan ini dianggap positif dan bahkan diapresiasi oleh pemerintah pusat.

Danny Pomanto lantas menanggapinya dengan skeptis.

Danny merujuk pada data statistik terbaru yang menunjukkan hal sebaliknya.

"Saya agak heran tadi dia bilang kemiskinan menurun," ujar Danny. 

Ia memaparkan data statistik tahun 2022 yang mencatat angka kemiskinan di Sulsel sebesar 8,63 persen, yang kemudian naik menjadi 8,70 persen pada 2023. 

"Saya kira data statistik itu pasti naik. Jadi saya kira itu tidak tepat dibilang turun," tambahnya.

Dia mempertegas bahwa data justru menunjukkan peningkatan, bukan penurunan.

Danny juga menyoroti tingkat pengangguran di Sulsel yang diklaim mengalami kenaikan.

Hal ini menurutnya berdampak langsung pada kabupaten/kota di wilayah tersebut. 

Namun, ia menambahkan bahwa Kota Makassar menjadi pengecualian.

Di mana angka pengangguran justru menurun berkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah kota di bawah kepemimpinannya.

Lebih lanjut, Danny menyampaikan gagasannya soal penguatan kelembagaan dalam mengatasi kemiskinan. 

Menurutnya, kepala desa dan lurah harus diperdayakan dalam program pemberantasan kemiskinan.

"Kalau secara kelembagaan semua bekerja, semua pakai mata dan CCTV untuk melihat kemiskinan di pelosok-pelosok desa dan kota. Dengan demikian kita pasti mampu atasi kemiskinan itu," tutur Danny Pomanto.(*)