Sosok 2 Peraih Adhi Makayasa 1987 di Kabinet Prabowo, Jabat Mendagri dan Kepala BIN

TRIBUN-TIMUR.COM -- Kehebatan dua jenderal peraih penghargaan Adhi Makayasa Akademi Bersenjata Republik Indonesia (Akabari) 1987 di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Keduanya yakni Jenderal Muhammad Tito Karnavian dan Letnan Jenderal Muhammad Herindra.

Mereka kawan satu angkatan di Akabri 1987.

Tito Karnavian lulusan terbaik Akpol 1987.

Sementara Muhammad Herindra lulusan terbaik Akmil 1987.

Mereka sama-sama memiliki karier cemerlang saat bertugas di Polri dan TNI AD.

Prabowo menugaskan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Merah Putih.

Sementara Muhammad Herindra mengemban tugas sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Berikut profil keduanya:

Profil Tito Karnavian

Dikutip dari Wikipedia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. (lahir 26 Oktober 1964), adalah seorang politikus dan tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Sebagai seorang perwira tinggi polisi, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-23.

Kehidupan awal

Muhammad Tito Karnavian yang lahir di Palembang, memiliki darah campuran Jawa dan Sumatera. Ayah Tito bernama Drs. Achmad Saleh terlahir dari Bapaknya bernama Saleh Mualim arek Surabaya, yang pernah tinggal di Jalan Wonorejo.

Semasa muda Kakek Tito pernah nyantri di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur dan menjadi murid pendiri NU Hadratusyech KH Hasyim Asy'ari. Keluarga besar dari garis Ayah Tito yang di Surabaya kini banyak tinggal dan menetap di Kota Malang Jawa Timur.

Dari Surabaya, Saleh Mualim merantau ke Sumatera Selatan dan menikah dengan istrinya yang berasal dari Suku Lahat Sumsel dan melahirkan Achmad Saleh. Ayah Tito, Achmad Saleh menikah dengan Kordiah yang berasal dari suku Ogan/Baturaja Sumsel. Keduanya dikaruniai tiga anak anak kandung: Prof. Dr. Diah Natalisa, Jenderal Pol (P) Prof Muhammad Tito Karnavian, PhD dan Dr. dr. Iwan Dakota, Spesialis Jantung.

Tito Karnavian mengenyam pendidikan SMA Negeri 2 Palembang kemudian melanjutkan pendidikan AKABRI pada tahun 1987 karena gratis dan tidak ingin membebankan biaya orang tuanya.

Tahun 1993, Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakartatahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang Police Studies.

Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ditempuh di Sekolah Xaverius, kemudian sekolah menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Palembang. Tatkala duduk di kelas 3, Tito mulai mengikuti ujian perintis.

Semua tes yang ia jalani lulus, mulai dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Keempatnya lulus, tapi yang dipilih adalah AKABRI, terutama Akademi Kepolisian.

Prestasi

Saat masih menyandang pangkat AKBP, dia memimpin tim Densus 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 9 November 2005. Pangkatnya dinaikkan, dan dirinya menerima penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Pol. Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, seperti Idham Azis, Saiful Maltha, Petrus Reinhard Golose, Rycko Amelza Dahniel, dan yang lainnya.

Tito juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M. Top. Atas prestasi ini, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan diangkat menjadi Kepala Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Kariernya terus menanjak, dan dirinya sempat menjabat sebagai Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya. Pada tanggal 14 Maret 2016, dia diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen. Pol. Saud Usman Nasution yang memasuki masa pensiun.

Menjadi Kapolri

Pada tanggal 15 Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR-RI, yang isinya menunjuk Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. Komisi III DPR-RI menyetujui usulan ini dalam sidang paripurna mereka yang digelar pada awal bulan Juli 2016. Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juli 2016.

Menjadi Menteri Dalam Negeri

Pada tanggal 22 Oktober 2019, Kapolri Tito diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi melalui surat yang ditujukan kepada DPR-RI dan disetujui dalam sidang paripurna ke-3 yang dipimpin oleh Puan Maharani, Ketua DPR-RI periode 2019 hingga 2024. Ia kemudian dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 menjadi Menteri Dalam Negeri ke-29 dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024.

Karier kepolisian

Asrena Polri

Dalam rotasi pejabat tinggi dalam Polri setingkat Kapolda pada 2014, Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian menempati jabatan baru sebagai Asrena (Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran). Tito menempati pos yang sebelumnya dipegang oleh Irjen Pol Sulistyo Ishak, yang mengakhiri jabatannya di Polri karena telah purna tugas. "Kapolda Papua dari Pak Tito kepada Brigjen Pol Drs Yotje Mende, Kasespimti Lemdiklat Polri," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie. Menurut Sompie, pelantikan Tito ini dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2014 di Rupatama Polri.[8] Kendati Kapolda Papua dan Asrena sama-sama jabatan untuk bintang dua tetapi level Asrena Polri adalah “setingkat” di atas posisi Kapolda Papua karena eslon 1A setara Komjen (Perkap 21 Tahun 2010).

Kapolda Papua

Dalam surat telegram Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Inspektur Jenderal Tito diangkat menjadi Kepala Polda Papua pada 3 September 2012 menggantikan pejabat lama, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing. Namun, secara resmi baru aktif pada 27 September 2012.[10] Polda Papua saat itu (2012) hanya memiliki satu Polda untuk Pulau Papua yang begitu besar, ini berbeda dengan Pulau lain yang memiliki beberapa Polda. Dengan demikian banyak harapan dan tanggung jawab besar dipikulkan kepada Irjen Pol. Tito Karnavian yang saat itu masih berusia 47 Tahun.

Menurut Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrachman, selama menjabat sebagai Kapolda Papua, walaupun sejumlah penembakan misterius masih terus terjadi, jumlah penembakan tersebut bisa ditekan. "Dia mempunyai prestasi yang bagus di Papua. Meskipun tidak semua bisa diselesaikan karena permasalahan Papua rumit dan begitu banyak," ujar Hamidah.[8]

Jauh setelah tidak menjabat Kapolda Papua dan terjadi kegaduhan politik di DPR akhir tahun 2015, akibat rekaman pembicaraan kasus pemufakatan jahat Mantan Ketua DPR terhadap PT Freeport bulan November 2015, nama Tito Karnavian disebut dalam rekaman yaitu yang berhubungan dengan Pilpres 2014 dalam kapasitasnya sebagai Kapolda Papua.[11] Tito pun membantah dan mengatakan bahwa dia pernah membicarakan Freeport tetapi konteksnya berbeda, yaitu kepada Menteri ESDM Sudirman Said dalam saran pengamanan Freeport

Kapolda Metro Jaya

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri yang menduduki dan meninggalkan kursi kepemimpinan di beberapa daerah. Salah satu Pati yang terkena mutasi ialah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono. Unggung akan meninggalkan kursi "Metro Jaya 1" dan memegang jabatan baru sebagai Asisten Operasi Kapolri. Sebagai gantinya, jabatan Kapolda Metro Jaya akan diemban oleh Irjen Pol Tito Karnavian. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1242/VI/2015 yang dipublikasikan Jumat (5/6/2015).

Berada pada pusat episentrum Indonesia, Tito Karnavian mendapat banyak sorotan media dan publik. Banyak gebrakan yang dilakukan Tito diawal jabatannya,[14] salah satunya yaitu Tito meminta jajarannya untuk blusukan mengurai kemacetan setiap Senin pagi dibandingkan melakukan Apel Pagi.[15] Salah satu kasus besar yang dihadapi Tito yaitu teror bom dan penembakandi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat pada awal Januari 2016. Dengan pengalamannya yang mendalam soal terorisme, dalam waktu kurang dari 5 jam Ibu kota sudah kembali dikuasai dan kondusif dan 7 tersangka sudah tertangkap. Menurut Tito kasus ini merupakan tanggung jawab ISIS serta merupakan perebutan kekuasaan ISIS di Asia Tenggara melalui eks Narapidana Bahrun Naim. Beberapa kasus lainnya yang banyak menyedot perhatian publik yaitu: Dua kali ancaman teror di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang, kontroversi penetapan status siaga satu Jakarta saat Final Piala Presiden 2015,[16] penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo (Jakarta Utara),[17][18] penggusuran perumahan bantaran sungai Kampung Pulo (Jakarta Timur),[19]serta drama pembunuhan seorang perempuan 27 tahun bernama Wayan Mirna melalui zat sianida dikedai kopi pusat perbelanjaan Jakarta Pusat, yang dimana Polda Metro sampai bekerjasama dengan Polisi Federal Australia.

Kepala BNPT

Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Dalam surat telegram dengan nomor ST/604/III/2016 per tanggal (14/3/2016), Tito akan dipromosikan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggantikan Komjen (Pol) Usman Saud Nasution yang memasuki masa pensiun.[20] Secara otomatis pangkatnya dinaikan menjadi bintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi. Penyesuaian Kepangkatan.

Kapolri

Program PROMOTER

PROMOTER adalah program dan tagline dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang merupakan kependekan dari Profesional, Modern dan Terpercaya.

Promoter mulai diberlakukan pada tahun 2016. Program tersebut mencakup peningkatan kinerja dalam peningkatan pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, penegakan hukum yang profesional, hingga pemeliharaan kamtibmas.

“Program Promoter menunjukkan hasil yang memuaskan,” kata Tito saat memberi sambutan dalam kegiatan penandatanganan kerjasama pembangunan zona integritas bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur di Mapolda Jabar, Bandung, 3 April 2018.

Hasil positif program Promoter tersebut nampak terlihat dari hasil survey yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas 2017. Polri yang awalnya di posisi tiga terendah kepercayaan publik, naik drastis ke posisi ke-3 besar dengan nilai kepercayaan 72 persen. Polri berada dibawah institusi TNI yang berada di posisi pertama dan KPK di nomor 2[21].

Reorganisasi

Di masa Jenderal Tito Karnavian menjadi Kapolri, reorganisasi internal Polri berjalan. Beberapa Polda Baru diresmikan seperti Polda Sulawesi Barat 2016  yang sebelumnya menginduk kepada Polda Sulawesi Selatan, dan Polda  Kalimantan Utara yang sebelumnya tergabung dengan Polda Kalimantan Timur di tahun 2018.

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pelayanan mantan Asisten Perencanaan Polri ini juga menaikan tingkat Polda di wilayah perbatasan. Hal ini disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Polda yang naik kelas antara lain Polda Kalimantan Barat dan Polda Sulawesi Utara menjadi Polda Tipe A yang dipimpin oleh Jenderal bintang dua. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Musyafak dan Kapolda Sulut Wilmar Marpaung naik pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal[22].

Masa kepemimpinan Jenderal Polisi Tito Karnavian juga dikenang baik oleh anggota Polri karena berhasil menaikkan tunjangan kinerja anggota Polri dari 33 persen ke 70 persen . Kenaikan ini amat berarti bagi peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

Pada 19 Januari 2018, Kapolri Jenderal Pol. M Tito Karnavian, meresmikan penyelesaian gedung yang 13 tahun mangkrak pembangunannya.  Kini gedung kebanggaan polri di Polda Metro Jaya, kawasan semanggi ini dikenal dengan Gedung Promoter yang megah tak kalah dengan Kepolisian Singapura[23].

Kritik pada Masa Jabatan Kapolri

Pengusutan kasus Novel Baswedan dan Hermansyah

Polri dikritik karena lambatnya pengungkapan kasus penyiraman air keras oleh orang tak dikenal terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Walaupun polisi telah memeriksa 59 saksi,[24] Tito menyebut pengungkapan kasus penyerangan Novel lebih sulit dibandingkan kasus Bom Bali dan Kampung Melayu.[25][26] Novel menduga serangan pada dirinya terkait sejumlah kasus korupsi yang ia tangani.Tidak tuntasnya pengusutan kasus 100 hari pasca-kejadian membuat publik mempertanyakan kinerja kepolisian[28][29][30][31]dan mendesak Polri untuk mengusut kasus serupa, yakni pembacokan pakar teknologi informasi Hermansyah.

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyebut berulangnya teror kepada warga sipil "memperlihatkan kegagalan kehadiran negara menunaikan kewajiban konstitusionalnya khususnya menjamin rasa aman warga negaranya sendiri."[34] Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyebut tidak tuntasnya pengusutan kasus penyerangan Novel menjadi citra buruk kepolisian yang saat ini sedang merayakan Hari Bhayangkara. ”Ini mengingat, kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sendiri, hingga sekarang belum terungkap. Karena hal ini terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tuturnya.[35]

Pencopotan Kapolres Solok

Tito mencopot Kapolres Solok, AKBP Susmelawati Rosya karena dianggap kurang tegas menangani persekusi yang diduga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap seorang dokter, Fiera Lovita (FL).[36] Keputusan itu didasarkan atas keterangan FL yang merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sekelompok orang dari ormas tertentu.[37][38][39] "Sudah saya sampaikan bahwa apabila yang di Solok lemah dalam menangani perkara ini, akan saya ganti," ujar Tito. Namun, sejak penggantian Kapolres Solok yang baru, kepolisian belum menetapkan tersangka atas dugaan persekusi yang dilakukan oleh FPI.[40]

Kabid Humas Polda Sumatera Barat AKBP Syamsi membenarkan dokter FL mendapat protes dari satu ormas karena statusnya di media sosial. "Namun, protes tersebut tak sampai mengancam keselamatan dokter FL."[41] Juru bicara FPI Slamet Maaruf menyatakan FPI tak memiliki pengurus di Solok,[42]sementara Ketua FPI Sumbar Muhammad Busra memastikan tidak ada bukti sama sekali anggotanya yang terlibat persekusi.

Sebelumnya, Kapolres Solok secara khusus memediasi FL dengan perwakilan FPI.[45][46] Setelah semua pihak diundang, FL menyampaikan permintaan maaf. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menyebut setelah ada permintaan maaf dari FL, ada orang yang menelepon Fiera dan meminta kronologis kejadian. "Ada yang coba mengadu domba situasi di Solok, seolah-olah dokter kembali mendapat intimidasi setelah menyatakan permohonan maaf."

2. Muhammad Herindra

Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra (lahir 30 November 1964) adalah purnawirawan TNI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menjabat sejak 21 Oktober 2024.

Dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Indonesia periode 2020—2024.

Kehidupan awal

Herindra lahir pada tanggal 30 November 1964 di Magelang, Jawa Tengah.[2] Ayah Herindra, Hudaya, adalah seorang purnawirawan letnan kolonel, yang bekerja di sebuah perusahaan pupuk.

Herindra menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Magelang. Beliau menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMP Negeri 1 Magelang pada tahun 1980.

Ia kemudian pindah ke Jakarta, di mana ia menyelesaikan pendidikan SMA-nya di SMA 8 Jakarta pada tahun 1983. Herindra saat ini menjadi ketua ikatan alumni sekolah tersebut.[6]

Pendidikan militer
Herindra masuk Akademi Militer pada tahun yang sama setelah lulus SMA. Ia ditugaskan sebagai letnan dua infanteri setelah lulus dari akademi tersebut, pada tahun 1987. Ia adalah penerima penghargaan Adhi Makayasa, suatu penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik dari setiap angkatan di akademi.[3][4]

Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Herindra terpilih untuk bergabung dengan Kopassus, satuan pasukan khusus tentara Indonesia. Dia menjalani pelatihan infanteri dan pasukan khusus sebelum bergabung dengan unit tersebut. Dalam karirnya kemudian, ia juga menerima pendidikan militer lanjutan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dari tahun 1999 hingga 2000,[7] dan Sekolah Staf Angkatan Bersenjata Malaysia pada tahun 2011.[8]

Herindra memperoleh gelar master di bidang intelijen dan hubungan internasional dari Universitas Salford pada tahun 1994, dan gelar master di bidang ilmu sosial dari Universitas Nasional Malaysia pada tahun 2011.[9]

Karier militer
Herindra memulai karirnya sebagai perwira muda untuk pelatihan dan organisasi di Kopassus. Berbagai posisi komando dan non-komando yang disandangnya di Kopassus, termasuk tugas sebagai petugas informasi publik Kopassus pada tahun 2000.[10] Ia akhirnya mencapai pangkat letnan kolonel pada tahun 2001, dan menjadi komandan Batalyon Infanteri Kopassus ke-812, sebuah batalion pendukung Unit Khusus Penanggulangan Terorisme ke-81.[8]

Herindra menjalani tugas militer pertamanya di luar Kopassus sebagai asisten senior intelijen di Kodam I/Bukit Barisan. Kurang dari setahun kemudian, ia dipindahkan ke Bengkalis di Riau sebagai komandan distrik militer di kabupaten tersebut.[11][12] Herindra terlibat dalam pemberantasan pembalakan liar yang merajalela dan mengembalikan 27 ton kayu ilegal pada tahun 2005.[13]

Herindra ditugaskan kembali ke Akademi Militer pada tahun 2007,[12] sebagai wakil komandan korps taruna. Kurang dari setahun kemudian, pada tahun 2008, Herindra menjadi asisten intelijen Komandan Kopassus Pramono Edhie Wibowo.[14] Ia dirotasi ke Kodam Jaya pada tanggal 14 Mei 2009, untuk menduduki posisi yang sama.[15][16]

Pada 29 Juli 2010, Herindra dicopot dari jabatannya sebagai asisten intelijen. Dia ditempatkan di Pusat Intelijen Angkatan Darat sebagai direktur penelitian dan pengembangan.[17] Setelah mendapat gelar master dari Universitas Nasional Malaysia pada tahun 2011, Herindra diangkat oleh Pramono Edhie Wibowo yang sudah lebih dulu menjadi KSAD sebagai koordinator staf pribadinya.[8]

Herindra kembali ke jabatan teritorial pada tanggal 15 Juni 2012,[18] sebagai Komandan Korem 101/Antasari yang meliputi provinsi Kalimantan Selatan.[8] Selama bertugas di Kalimantan Selatan, Herindra membawahi perubahan di beberapa posisi penting di bidang militer.[19][20] Ia mengunjungi kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan untuk memantapkan hubungan dengan pemerintah setempat.[21] Herindra juga menerima brevet kehormatan Bhayangkara Bahari Utama dari Ditpolair Polda Kalsel.[22]

Pada 10 Juni 2013, Herindra diangkat menjadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus.[23] Ia dilantik pada 8 Juli dan terus memegang jabatan ganda hingga 24 Juli.