Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kabinet Prabowo

Pemerintahan 'Gemuk' Prabowo Bisa Berdampak Fatal, Pengamat: Bukan Demokrasi tapi Otokrasi

Saat ini, baru NasDem yang menentukan sikap tak masuk kabinet pemerintahan Prabowo. Sementara PDIP belum tentukan sikap. 

Editor: Ansar
Tribunnews.com
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Calon Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024) lalu. 

"Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi sikap NasDem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet," jelasnya.

Seperti diketahui Nasdem adalah 1 dari 3 partai politik yang tidak mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Nasdem, PKB, dan PKS mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 namun kalah dari Prabowo-Gibran.

Lalu Bagaimana Sikap PKS Kini?

Prabowo Subianto menerima kedatangan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Aljufri beserta jajaran partai di kediaman Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024) akhir pekan lalu.

Usai pertemuan, Prabowo Subianto menerima PKS masuk ke dalam pemerintahan mendatang.

Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan bahwa PKS adalah kawan lama.

Ia mengingat betul pernah berkoalisi dengan partai tersebut dalam Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019.

"Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerja sama politik kita. Katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara sekian tahun yang lalu, 2014." 

Terpisah,  Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) telah menyiapkan daftar nama kader partainya yang masuk dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto.

"Ya pasti menyiapkan, sudah siap. Pokoknya, siapa orangnya tunggu pengumuman dari presiden," kata Aher saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu (12/10/2024) dikutip dari Kompas.com.

Meski enggan merinci nama atau jumlahnya, Aher pastikan kader partainya juga telah melalui tahapan panjang hingga memiliki kesepahaman dengan Prabowo.

"Menteri itu hak prerogatif presiden. Dialog sudah, bertemu sudah, ngobrol panjang tentang geopolitik sudah, tentang Indonesia sudah, geostrategi sudah, segala macam sudah kita obrolkan," ungkap Aher.

"Mintanya? Pasti inginnya seperti yang diingkan oleh Pak Presiden," kata Aher.

"Sulit kita mengungkapkan, karena ini hak prerogatif presiden secara penuh ya. Bahwa ada yang diberikan kepada partai-partai, tentu ya (baiknya) sekehendak dan sepaham dengan Presiden," ujar Aher.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved