Nadiem Makarim Tak Masuk Daftar Calon Menteri Prabowo Setelah Dikritik Jusuf Kalla, Ini Masalahnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tak masuk dalam daftar calon menteri Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. 

Dalam daftar nama calon menteri yang beredar, Menteri Kebudayaan bakal dijabat Fadli Zon.

Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dijabat Abdul Mu’ti.

Pendidikan dan Kebudayaan bakal dipisah.

Nama Nadiem tak masuk daftar calon menteri setelah Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) mengkritiknya.

Jusuf Kalla ternyata fokus pada dunia pendidikan.

Setelah kritikan itu, Jusuf Kalla memberi saran untuk sosok yang akan menjabat sebagai Menteri Pendidikan di kabinet pemerintahan mendatang.

Kini, Presiden terpilih, Prabowo Subianto sedang menggodok calon menterinya.

Jusuf Kalla menegaskan, sosok Menteri Pendidikan ke depan haruslah yang paham bagaimana caranya memajukan pendidikan tanah air.

"Ya yang mengerti pendidikan dengan baik untuk memajukannya," kata JK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

"Sebab bagaimana memajukan, kalau tidak paham?" imbuhnya.

Adapun, JK pernah mengkritik Mendikbudristek saat ini Nadiem Makarim.

Kritik JK disampaikan dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, pada Sabtu (7/9/2024).

JK membahas soal kementerian pendidikan, budaya, riset dan teknologi yang dinilai punya cakupan luas. 

Sebab itu, butuh sosok kompeten untuk memimpinnya.

Kemudian JK menyebut nama-nama yang pernah mengisi jabatan sebagai Menteri Pendidikan.

"Ada Muhadjir, ada Anies. Ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan," kata JK dalam forum diskusi 'Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan'.

Sebelumnya, JK pernah membandingkan Nadiem dengan Mendikbud terdahulu, termasuk Anies Baswedan.

Menurut JK, Anies memiliki latar belakang akademik yang baik, berpengalaman di dunia pendidikan, serta mampu memahami kompleksitas sektor pendidikan Indonesia dengan lebih baik.

"Ada Mas Anies, mantan Rektor Universitas Paramadina, yang punya pengalaman luas di pendidikan," kata JK di acara diskusi 'Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidkan' yang ditayangkan di YouTube TV Parlemen pada Sabtu (7/9/2024) lalu.

Pengalaman Anies itu, kata JK, tidak dimiliki oleh Nadiem karena belum pernah menjadi guru atau apapun yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Meskipun, memang diakui JK, Nadiem sukses menjadi CEO sebuah perusahaan ojek online.

"Sebagai perbandingan, Nadiem, meskipun berprestasi sebagai pendiri Gojek, tidak punya pengalaman sebagai guru atau di bidang pendidikan," ungkapnya. 

Dalam acara tersebut, JK juga mengatakan bahwa Mendikbud selama ini adalah orang yang hebat dan memiliki prinsip pendidikan Indonesia, layaknya Ki Hajar Dewantara, Soemantri, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, hingga Fuad.

"Kalau kita lihat menteri-menteri pendidikan sebelumnya, seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa, Soemantri, Syarief Thayeb, mereka semua ahli di bidang pendidikan," ujar JK.

“Tokoh-tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan, begitu menterinya tidak ngerti pendidikan dan malas ngurus pendidikan, kacaulah semuanya," ujar Jusuf Kalla.

JK kemudian menyinggung kinerja Nadiem yang disebutkan jarang berkunjung ke daerah-daerah.

Selain itu, JK juga membongkar tabiat Nadiem yang jarang datang ke kantor sebagai Mendikbud.

"Ada kemudian Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman guru, bidang pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor," ujar JK.

Karena hal tersebut, JK meminta kepada Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto agar memilih Mendikbud dengan hati-hati dan yang mengerti pendidikan.

"Karena bagaimana, berapa puluh anggaran dikasih kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi. Saya kira pak sekjen lebih tahu dari saya tentang keadaan," tegas JK.

"Untuk pemerintah yang akan datang tolonglah dipilih menteri yang ngerti pendidikan,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan JK itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati memastikan, Prabowo akan mencermati latar belakang dan kapasitas setiap orang yang akan ditunjuk sebagai menteri.

Sebab, mereka yang akan menjadi menteri nanti harus mampu mengeksekusi program dan visi misi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, serta mengerti birokrasi.

"Semua calon-calon menteri, itu kenapa butuh waktu yang cukup lama, karena pasti akan dilihat dari kapasitas, akan dilihat dari latar belakangnya full ya," ujar Sara di Jakarta Theater, Jakarta, Minggu (8/9/2024), dilansir Kompas.com.

"Semua itu harus dipertimbangkan ya. Siapa yang jadi (menteri), kita enggak tahu, kita lihat saja. H-5 menit juga bisa berubah," ujar Sara.

Pengamat Nilai Kritik JK ke Nadiem Sudah Tepat

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai masukan JK soal posisi Mendikbud itu sudah sudah tepat.

Sebab, isunya bukan hanya soal mismatch masalah disrupsi di dunia pendidikan dengan lebih banyak teknologi saja.

Namun, ini terkait dengan manajemen pendidikan yang fundamental.

“Ini ada masalah manajemen pendidikan yang sifatnya fundamental, jadi dalam kritik itu Pak JK tepat untuk bilang bahwa ke depan harus hati-hati pilih menteri Pendidikan,” ucap Bhima dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (9/9/2024).

“Apalagi menteri pendidikannya juga dikasih pos belanja tambahan makanan bergizi gratis, ada tambahan pekerjaan baru bahkan yang sangat menantang ke depannya,” imbuhnya.

Bhima mengakui jika Nadiem memang sukses menjadi CEO sebuah perusahaan ojek online, tapi menurutnya, Nadiem bukanlah sosok yang tepat untuk mengurusi manajemen pendidikan.

Maka dari itu, katanya, Nadiem banyak dikritik sejak awal menjabat sebagai Mendikbud.

“Dari awal sebenarnya sudah muncul banyak sekali kritik bahwa menteri pendidikan yang sekarang Pak Nadiem sepertinya memang kurang pas ya di pos Menteri Pendidikan."

"Memang pernah punya track record di pendidikan dalam negeri, tapi juga punya skala prioritas pendidikan apa yang memang harus menjadi skala prioritas untuk meningkatkan, misalnya dari kualitas SDM,” ucap Bhima.

“Jadi, bukan hanya oh ya, dia berasal dari startup yang kemudian cukup sukses, cukup besar, unicorn, masuk menjadi pos Menteri Pendidikan, kemudian di pos Menteri Pendidikan dianggap bahwa masalahnya adalah hanya mismatch antara kebutuhan dunia usaha dengan lulusan dari dunia pendidikan, itu satu hal, tapi kan masih banyak hal lainnya,” kata Bhima.

Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran  yang dirangkum Tribunnews pada Selasa (9/10/2024):

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

2. Menteri Koordinator Hukum, dan HAM: Yusril Izha Mahendra

3. Menteri Koordinator Perekonomian: Sri Mulyani

4. Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhaimin Iskandar

5. Menteri Koordinasi Investasi & Hilirisasi: Erick Thohir

6. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

8. Menteri Luar Negeri: Sugiono

9. Menteri Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi

10. Menteri Agama: Jazilul Fawaid

11. Menteri Keuangan: Budi Gunadi Sadikin

12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Supratman Andi Agtas

13. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

14. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

15. Menteri Ristek: Pratikno

16. Menteri Kesehatan: Silmy Karim

17. Menteri Pekerjaan Umum: Teuku Riefky Harsya

18. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

19. Menteri Ketenagakerjaan: Nusron Wahid

20. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

21. Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan

22. Menteri Kelautan: Didit Herdiawan

23. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia

24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Meutya Hafid

25. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Abdullah Azwar Anas

26. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman 

27. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

28. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Yandri Susanto

29. Menteri Investasi/Kepala BKPM: Rosan Roeslani

30. Menteri UMKM: Maman Abdurrahman

31. Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo.

32. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana

33. Kapolri: Listyo Sigit Prabowo

34. Kepala BIN: M Herindra

35. Jaksa Agung: Reda Manthovani. (*)