Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Sulsel Tembus Rp 1,2 Triliun, Bapenda Target Rp 1,7 Triliun

"Paling besar ini PKB makanya ada berbagai macam kita buat layanan untuk masyarakat bayar pajak. Targetnya Rp 1,7 Triliun," kata Reza Faisal.

"Alat berat pajak baru yang dipungut di UU no 1. Pajak baru dipungut tentunya ada belum lengkap instrumennya. Ada namanya Nilai jual alat berat, ditetapkan dengan peraturan gubernur mengacu kemendagri. Teman-teman sedang mendata, insyallah realisasinya bertambah," lanjutnya.

Reza mengaku tak perlu risau terkait pajak alat berat, sebab targetnya paling rendah dibanding sumber pajak lainnya.

Bapenda fokus menggenjot realisasi PKB, karena potensi pendapatan pajak begitu besar.

Adapun Retribusi Daerah dalam PAD menyumbang Rp 25.062.137.046,00 atau Rp 25 Miliar

Lalu kontribusi Hasil Pengalolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 132.107.857.739,00 atau Rp 132 Miliar dalam PAD.

Sementara Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 285.457.609.500,00 atau Rp 285 Miliar.

Bapenda Jajal Kerjasama Pertamina, Harus Lunas Pajak Sebelum Isi Besin

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel juga akan menjajal Kerjasama dengan Pertamina.

Nantinya akan diterapkan aturan mengenai lunas pajak terikat pada barcode dan pengisian BBM.

"Rencana kami mau Kerjasama PT Pertamina untuk bagaimana nanti dipersyaratkan harus lunas pajak kalau mau isi BBM dan kalau mau ambil barcode. kita persyaratkan untuk bbm subsidi," jelas Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh di kantornya pada Jumat (10/4/2024).

Bapenda Sulsel masih menjajaki komunikasi dengan Pertamina perihal rencana tersebut.

Nantinya aplikasi milik Pertamina akan terkoneksi dengan aplikasi Bapenda Sulsel.

Sehingga pajak pengendara bisa terdeteksi saat ingin mengisi BBM.

"Jadi ketika buat barcode harus lunas pajak, ketika isi BBM juga nanti harus juga lunas pajak. Akan diconnectkan sistemnya dengan bapenda," kata Reza.