FISIP Unismuh Terjunkan Mahasiswa Dukung Bawaslu Soppeng Awasi Pilkada Serentak 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, SOPPENG -- Puluhan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar diterjunkan untuk kegiatan Kuliah Kerja Pengabdian (KKP) Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024. 

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung dan memperkuat aksi pengawasan partisipatif di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Soppeng.

Penerimaan mahasiswa pengawas di kantor Bawaslu Soppeng Senin 30 September 2024.

Mahasiswa FISIP Unismuh Makassar disambut langsung oleh Muhammad Hasbi, Ketua Bawaslu Soppeng, Abdul Jalil, Koordiv P2PS Bawaslu Soppeng, Andi Maddukelleng, Koordiv HP2H Bawaslu Soppeng serta Andi Anugrah Batara Mula, Kepala sekretariat Bawaslu Soppeng dan jajaran.

Acara ini turut dihadiri pula Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulsel. Sementara dari FISIP Unismuh dihadiri Andi Luhur Prianto, Koordinator KKP FISIP Unismuh, Iswadi Amiruddin, dosen pendamping, Jusri Adi dan Andi Iqra Syamsul Bahri selaku tim teknis.

Dalam sambutan penerimaan, Muhammad Hasbi, Ketua Bawaslu Soppeng, mengatakan pihaknya tertantang dan melihat peluang inovasi dari aktivitas pengawasan Pilkada ini.

"Semoga kehadiran adik-adik mahasiswa memberi inovasi dan kontribusi positif serta semakin memperkuat kerja-kerja pengawasan bagi Bawaslu Soppeng, Panwascam dan jejaring pengawasannya," kata Muhammad Hasbi.

Menurut Andi Luhur Prianto, Koordinator KKP FISIP Unismuh, menyampaikan terima kasih atas kerja sama tersebut.

“Kami berterima kasih pada pimpinan Bawaslu Soppeng dan jajaran atas akses kolaborasi pengawasan ini," kata Luhur.

Luhur mengatakan, FISIP Unismuh akan terus mendukung inisiatif dan inovasi pengawasan yang dikembangkan Bawaslu Soppeng.

"Semoga kehadiran mahasiswa kami semakin memperkuat kerja-kerja pengawasan dari Bawaslu dan jejaring Panwas serta berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di Pilkada Soppeng 2024," kata Luhur.

Iswadi Amiruddin, dosen pendamping, berharap mahasiswa yang diterjunkan di KKP Pengawasan Partisipatif ini bisa mengambil manfaat dari pelajaran berbasis lapangan seperti ini.

Apalagi secara relevansi mereka berasal dari program studi dengan profil alumni sebagai penata kelola Pemilu, analis kebijakan, penggerak swadaya, serta pengelola kehumasan.

"Semoga mahadewa kami bisa memberi sentuhan inovasi baru dalam pengawasan Partisipatif ini," kata Iswadi.

Pelaksanaan KKP Pengawasan Partisipatif ini diikuti 40 mahasiswa yang berlatar program studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi.

Kegiatan diagendakan berlangsung kurang lebih 2 bulan, Oktober-November 2024.