Bawaslu Butuh Dua Hari Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pemprov Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel telah memulai penelusuran terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pilkada 2024.

Di mana oknum ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel yang diduga mendukung pasangan calon (paslon) tertentu di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai oknum ASN yang diduga melanggar ketentuan netralitas. 

Alamsyah menyatakan bahwa Bawaslu mulai melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut.

“Senin kemarin, ada seseorang datang melaporkan soal dugaan oknum ASN Pemprov Sulsel dukung Paslon tertentu,” ujarnya.

Laporan tersebut kini sedang ditangani tim Bawaslu untuk mengembangkan bukti-bukti dan unsur-unsur lainnya. 

Alamsyah menjelaskan, pihaknya memerlukan waktu maksimal dua hari untuk memproses laporan ini dan menentukan apakah persoalan ini memenuhi unsur pelanggaran atau tidak.

"Ini jika berdasarkan laporan awal terkait dugaan ketidaknetralan oknum ASN provinsi dalam tahapan Pilgub Sulsel,” tambah Alamsyah.

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat dua laporan yang masuk, meskipun fokus utama saat ini adalah satu oknum ASN di lingkungan Pemprov Sulsel 

Laporan pertama terkait netralitas ASN yang diduga mendukung pasangan Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi.

Sedangkan laporan kedua berkaitan dengan pembagian sembako dan hadiah yang diduga melibatkan akun media sosial. 

"Oknum ASN Pemprov ini terkait dengan tahapan Pilgub, sementara yang door prize ini berasal dari akun TikTok salah satu anggota partai politik,” jelasnya.

Alamsyah menegaskan bahwa semua laporan ini berkaitan dengan tahapan Pilgub Sulsel.

Sehingga akan dibahas dalam pleno di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) setelah dua hari investigasi. 

Bawaslu berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini dengan serius demi menjaga integritas pemilu yang adil dan demokratis.

Diberitakan sebelumnya, beredar foto yang memperlihatkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulsel diduga melakukan pelanggaran netralitas jelang Pilkada 2024. 

ASN tersebut diduga Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1, Yarham dan dua rekannya.

Dalam foto yang beredar, ASN itu tampak memamerkan kartu nama pasangan paslon nomor urut 02 di Pilgub Sulsel.

Bahkan, ketiganya memperlihatkan gestur tangan dengan simbol nomor 2.

Hal itu diduga mengindikasikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut.

Olehnya, Bawaslu Sulsel akan segera menindaklanjutinya.

"Informasi itu sudah masuk ke Bawaslu Sulsel. Kami sementara menelusuri dan memastikan apakah informasi tersebut secara faktual memang terbukti di lapangan atau tidak," kata Saiful Jihad saat dikonfirmasi, Minggu (29/9/2024).

Saiful menjelaskan, jika fakta-fakta yang terkumpul membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah ASN, maka pihaknya akan memproses sesuai aturan yang ada.

“Aturannya jelas, ASN harus netral. Jika terbukti, maka tentu Bawaslu akan meneruskan kasus ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berwenang menangani pelanggaran etik ASN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saiful menambahkan bahwa karena saat ini sudah masuk masa kampanye, jika ASN tersebut terbukti melakukan kampanye dengan simbol nomor urut atau menyebarkan informasi untuk mengajak orang lain mendukung pasangan calon, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran.

Menurutnya, ASN yang terlibat mendukung atau mengampanyekan salah satu pasangan calon adalah tindakan yang bisa dianggap melanggar pidana pemilu. 

"Kami akan menelusuri lebih lanjut, baik dari segi pelanggaran etik netralitas ASN maupun potensi dugaan pelanggaran pidana pemilu,” jelasnya.

Saiful menegaskan bahwa meskipun informasi ini belum dilaporkan secara resmi, Bawaslu tetap berwenang untuk membentuk tim investigasi guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. 

"Kami akan memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar ASN dan apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan kampanye," tutupnya.