Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Minta Hati-hati dalam Isu Boikot, Ketua Dewan Pakar PS2PM Yogyakarta: Bisa Jadi Bumerang

Salah satunya adalah dengan mendorong kebijakan di level pemerintah agar tidak lagi berhubungan secara government to government (G2G) dengan Israel. 

Tayang:
Penulis: Rudi Salam | Editor: Ina Maharani
handover
Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) Yogyakarta, Dr M Muslich KS 

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masyarakat diminta agar berhati-hati dan tidak asal ikutan dalam mengikuti seruan boikot

Sebab, boikot dapat menjadi bumerang jika tidak dilakukan secara seksama dan terukur.

Demikian dipaparkan Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) Yogyakarta, Dr M Muslich KS dalam keterangan tertulis, Senin (16/9/2024).

Dr M Muslich KS menilai, boikot yang tidak terukur dapat berbuah gelombang PHK kepada masyarakat. 

Maka dari itu, dia meminta masyarakat memiliki strategi yang tepat agar tidak jatuh korban dari masyarakat.

"Dalam konteks isu (boikot) jangan ada korban kalau bisa. Tapi strategi boikot itu kita pola sedemikian rupa sehingga menjadikan isu itu tidak menjadi sesuatu bumerang bagi kita," kata Muslich

Salah satunya adalah dengan mendorong kebijakan di level pemerintah agar tidak lagi berhubungan secara government to government (G2G) dengan Israel. 

Seperti diketahui, meski Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal, namun kedua negara tetap menjaga kontak perdagangan, pariwisata dan keamanan.

Menyitir kementerian perdagangan (kemendag), impor dari Israel untuk Indonesia meningkat ratusan persen secara tahunan (yoy). 

Pada periode Januari hingga April 2024, impor Israel ke Indonesia meningkat 336 persen secara yoy menjadi US$29,2 juta atau setara dengan Rp479,6 miliar.

Perdagangan antar kedua negara tidak hanya sampai pada produk fisik semata namun juga software atau perangkat lunak mata-mata. 

Sejak tahun 2017, sejumlah perusahaan asal Israel ditengarai telah menjual teknologi penyadapan ke Indonesia seperti Pegassus untuk menyadap perangkat elektronik.

Investigasi Amnesty International menemukan teknologi dan alat-alat penyadapan itu dipesan sejumlah lembaga negara, di antaranya Polri dan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).

Dr M Muslich KS menyebut, melalui pemutusan relasi G2G, tekanan ekonomi dapat lebih dirasakan oleh Israel. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved