Sosok Nawawi Pomolango Berani Mau Periksa Anak dan Mantu Presiden Jokowi, Kaesang dan Bobby

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan bahwa putra bungsu dari Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution akan diklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi.

“Iya pasti, cuma apakah harus dipanggil duluan atau belakangan itu bisa dilihat nanti,” kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

Nawawi menyerahkan sepenuhnya kepada tim dari Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) untuk memproses laporan dari masyarakat mengenai dugaan gratifikasi yang menyeret keluarga dari Jokowi tersebut.

“Sampai saat ini masih terus dilakukan penelaahan,” tutur Nawawi.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan tak ada intervensi terhadap KPK dalam menangani laporan tersebut.

 “Sama sekali tidak ada tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K (Kaesang) ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau pak AM (Alexander Marwata), sebenarnya juga agar isu ini tidak melebar ke mana-mana,” ujar Tessa beberapa waktu lalu.

Penanganan laporan yang melibatkan Kaesang dan Bobby telah dilimpahkan KPK dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat PLPM.  Alasannya, sudah ada pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang diterima oleh KPK.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga buka suara soal dugaan gratifikasi yang menyeret nama putra bungsunya Kaesang Pangarep.  Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum.

"Ya semua warga negara sama di mata hukum ya itu aja," kata Jokowi.

Menkominfo, Budi Arie Setiadi menanggapi ramai protes kepada putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep karena memakai jet pribadi saat pelisiran ke Amerika Serikat (AS).  

Menurutnya, Kaesang wajar-wajar saja memakai jet pribadi ke AS. 

Pasalnya, sang istri Erina Gudono sedang hamil tua sehingga tidak boleh naik pesawat umum.

"Sudahlah istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan enggak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh," kata Budi.

Lebih lanjut Budi Arie menyampaikan pemakaian jet pribadi Kaesang bukanlah bentuk gratifikasi. Sebab, Kaesang diklaim hanya menumpang jet pribadi milik temannya.

"Lho enggak bisa (dianggap gratifikasi), itu (jet pribadi) temennya kok. Sama kayak saya pinjamin kamu, temen. Bukan pejabat publik Mas Kaesang," pungkasnya.

Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti mendorong KPK berani mengusut dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang dilakukan Kaesang Pangarep.  

Hal itu kata Ikrar untuk membalikkan anggapan publik bahwa KPK tak perform pada pemberantasan korupsi. 

"KPK harus berani dong di masa tugasnya yang udah tinggal berapa bulan," kata Ikrar.

KPK saat ini, kata Ikrar yang dianggap tidak perform dalam pemberantasan kasus korupsi. Harus menunjukkan hal tersebut tak tepat.  

"Tunjukkan bahwa bisa melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan secara fair. Terlepas dari siapa orang yang diselidiki itu," terangnya. 

Kemudian Ikrar berharap Presiden Jokowi berani anaknya diselidiki KPK buntut dugaan gratifikasi jet pribadi tersebut.

"Kenapa (Presiden Jokowi) nggak berani  menunjukkan bahwa kalau memang anaknya bersalah itu diselidiki saja, itu kan juga menunjukkan kalau dia itu presiden yang jujur, yang fair dan benar," tegasnya.

Bukan Pejabat Publik 

Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menanggapi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Budi Arie mengatakan istri Kaesang, Erina Gudono tengah hamil 8 bulan sehingga tidak bisa naik angkutan umum.

“Nggak ada dia kan pribadi, dia kan temannya. Satu istrinya Mas Kaesang itu hamil kan sudah 8 bulan, kan nggak boleh naik angkutan umum. Pesawat umum mana boleh,” ujar ujar Budi Arie kepada awak media di Jakarta, pada Selasa (11/9/2024). 
Lebih lanjut, kata Budi, Kaesang bukan pejabat publik dan jet pribadi tersebut milik teman.

“Nggak bisa itu kan temannya, saya pinjamin kamu teman, nggak apa-apa kan. Bukan pejabat publik,” ujarnya.

Sosok Nawawi 

Nawawi Pomolango adalah hakim Indonesia berdarah Gorontalo, Sulawesi.

Ia menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2019, hingga kemudian dilantik menjadi Ketua Sementara KPK menggantikan Firli Bahuri pada tanggal 27 November 2023.

Ia mengawali kariernya di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 1992. 

Pada 1996, ia dimutasi sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara. Pada 2001, ia dimutasi ke Pengadilan Negeri Balikpapan dan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Makassar pada 2005.

Ia dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Poso masa jabatan 2010–2012.

Nama Nawawi mulai dikenal saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011-2013 dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2016.

Hingga akhir 2017, ia dipromosikan sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Lahir di Manado, Nawawi menamatkan pendidikan di SD Negeri XIV Manado, SMP Negeri 1 Manado, dan SMA Negeri 1 Manado.

Ia lulus sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 

Ia mendalami hukum pidana, pada program magister Universitas Pasundan dan lulus pada 2019. 

Pada tanggal 20 Desember 2019, Nawawi Pomolango beserta 4 Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo, dan menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023.

Pada tanggal 24 November 2023, Nawawi Pomolango dipilih sebagai Ketua KPK Sementara menggantikan Firli Bahuri.

(Tribun Network/fik/ham/mat/wly)