Golkar Maros Memanas! Ketua dan Eks Sekretaris Saling Bongkar Aib Gegara Copot Kader Senior

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Konflik internal di DPD II Partai Golkar Maros makin memanas.

Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari dan Sekretari Golkar Maros, Rusdi Rasyid mulai saling bongkar aib.

Konflik di level eliter Golkar Maros setelah Suharina mencpot Rusdi Rasyid sebagai Sekretaris.

Menurut Rusdi Rasyid, Wakil Bupati Maros itu kemudian menunjuk non-kader jadi sekretaris baru.

Setelah menuai sorotan dari Rusdi Rasyid, Suhartina akan melakukan musyawarah. 

"Kok, jadi pintar bilang musyawarah. Padahal waktu mau ganti sekretaris dan bendahara tidak pernah dimusyawarahkan, apalagi pleno," kata Rusdi, Selasa (3/9/2024).

Rusdi juga dengan tegas membatah pernyataan, Suhartina mengenai dirinya kurang maksimal dalam bekerja sebagai Sekretaris. 

Rusdi malah menuduh Suhartina tidak maksimal jadi Ketua Golkar Maros.

Saat Patarai Amir jadi Ketua,  Golkar berhasil dudukkan tujuh kader.

Namun saat Suhartina, perolehan kursi Golkar berkurang.

"Harusnya Ketua Suhartina yang evaluasi diri. Karena perolehan kursi Golkar turun dari tujuh ke enam. Jadi jangan salahkan orang. Sedangkan anak dan mantunya saja tidak duduk," kata Rusdi. 

Ia juga mengakui, meski Suhartina sebagai Ketua Golkar Maros tidak seharusnya mengambil tindakan yang semena-mena. 

"Harusnya sebagai seorang Ketua memperlihatkan sikap kepemimpinan yang sebenarnya dan tahu aturan. Kami curiga tindakannya ini ada kepentingan pribadinya," kata dia.

Suhartina Bohari Ketua DPD II Golkar Maros dituduh langgar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.

Tuduhan itu disampaikan Sekretaris Golkar Maros, Muhammad Rusdi Rasyid.

Rusdi Rasyid kecewa lantaran Suhartina menggantinya sebagai Sekretaris Golkar. 

Padahal masa jabatan Rusdi di Golkar Maros belum berakhir.

Konflik internal di DPD II Partai Golkar Maros, sedang terjadi.

Konflik tersebut melibatkan Wakil Bupati Maros dan Rusdi Rasyid.

Konflik itu muncul saat Suhartina disebut mencopot Rusdi Rasyid sebagai Sekretaris DPD II Golkar Maros.

Pencopotan itu dilakukan tanpa melalui rapat pleno, sesuai AD/ART Partai Golkar.

Rusdi Rasyid yang merupakan kader Golkar sejak 1996 itu tak terima keputusan sepihak Wakil Bupati Maros tersebut.

Sebenarnya, Rusdi Rasyid tak permasalahkan pencopotannya jika sudah sesuai aturan main Golkar.

Namun pencopotannya sama sekali tak melalui mekanisme. Tak ada komunikasi awal, namun tiba-tiba diganti jadi Sekretaris.

Anggota DPRD Maros periode 2019-2024 itu pun menggugat.

Ia murka dengan keputusan Suhartina yang terkesan ingin melengserkan semua kader senior Golkar.

Kini Sekretaris Golkar Maros dijabat Muhammad Danial.

Danial sendiri disebut bukanlah kader Golkar yang layak jadi Sekretaris sesuai aturan.

Bahkan keanggotan Danial di Golkar dipertanyakan Rusdi.

"Bukan kader yang jabat Sekretaris," lanjut dia.

Selain Rusdi, Bendahara Golkar Maros Fathul Faqih juga dicopot.

Posisi Faqih digantikan anak Suhartina Bohari.

"Kami sangat kecewa dengan adanya perubahan mendadak dalam struktur kepengurusan, tanpa melalui mekanisme yang sesuai," kata Rusdi kepada Tribun-timur.com, Senin (2/9/2024).

Hanya di tangan Suhartina, Golkar Maros tiba-tiba mereshuffle pengurus tanpa rapat pleno. 

"Saya heran dengan terbitnya SK Perubahan yang muncul secara tiba-tiba. Tidak ada rapat pleno sebelumnya terkait reshuffle atau pergantian pengurus," kata Rusdi.

Hal ini langsung memicu kegeraman dari pengurus harian dan kader lainnya.

Selain Rusdi, keputusan Suhartina yang dinilai melabrak AD/ART Golkar juga memicu amarah kader lain.

Keputusan pergantian pengurus ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) dari DPD I Partai Golkar Sulsel. 

Dengan nomor Kep-009/DPD-I/PG/VIII/2024, tentang Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus DPD Golkar Kabupaten Maros Masa Bakti 2021-2026. 

Rusdi Rasyid mengaku, SK ini dikeluarkan atas dasar surat pengusulan sepihak dari DPD II Golkar Maros, tanpa melalui mekanisme rapat pleno yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.

Rusdi menegaskan,  dalam organisasi sebesar Partai Golkar, perubahan pengurus harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 

"Partai Golkar adalah salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Setiap keputusan harus melalui mekanisme yang jelas," katanya.

Jika ingin reshuffle, lanjut dia, harus didasari rapat pleno dan alasan yang jelas, seperti pelanggaran atau ketidakmampuan menjalankan tugas.

Ia juga mempertanyakan dasar hukum dari DPD I Sulsel yang mengeluarkan SK tersebut.

Di mana SK itu hanya berdasarkan surat pengusulan dari DPD II Golkar Maros nomor 039/DPD II/GOLKAR/VIII/2024, tertanggal 16 Agustus 2024. 

Rusdi menilai bahwa langkah ini melanggar AD/ART dan Pedoman Organisasi Partai Golkar, karena tidak pernah dilakukan pleno sebelumnya.

Suhartina Minta Rusdi dan Fathul Introspeksi Diri Usai Didepak dari Pengurus Inti
  
Ketua DPD II Partai Golkar Maros, Suhartina Bohari, merespons gugatan yang diajukan oleh dua mantan pengurus inti Golkar Maros.

Mereka adalah Muhammad Rusdi Rasyid dan Fathul Faqih. 

Keduanya menggugat keputusan DPD I Golkar Sulsel terkait pencopotan mereka dari jabatan pengurus inti di DPD II Golkar Maros.

Suhartina mengakui bahwa perubahan dalam struktur kepengurusan Golkar Maros dilakukan demi persialan menghadapi Pilkada Maros 2024. 

Menurutnya, evaluasi dilakukan secara bertahap.

Pertama berdasarkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Kedua, setelah berlangsungnya Musyawarah Nasional (Munas) DPP Golkar.

"Iya, sudah diubah menghadapi persiapan Pilkada Maros," kata Suhartina kepada Tribun-Timur, Senin (2/9/2024). 

Ia menambahkan bahwa perombakan tersebut dilakukan demi memperbaiki dan merapikan struktur partai agar lebih siap menghadapi Pilkada Maros.

"Mungkin mereka merasa keberatan, tapi saya berharap mereka bisa introspeksi diri masing-masing," tambah Suhartina.

Menurutnya, perombakan ini adalah bagian dari upaya memperkuat Golkar di Maros menjelang agenda politik besar mendatang.

Sementara itu, Ketua Bappilu Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka membenarkan adanya perombakan struktur kepengurusan Golkar Maros.

La Kama menyebut, perubahan itu atas pengajuan Ketua Golkar Maros Suhartina Bohari.

"Itu demi kepentingan organisasi partai. Dan yang mengusulkan itu adalah Golkar Maros, bukan kemauan Golkar Sulsel," kata La Kama.

Ditanya soal alasan menyetujui SK perombakan struktur kepengurusan, La Kama menilai itu mestinya ditanyakan ke Suhartina Bohari.

Sebab, Wakil Bupati Maros itu yang meminta perubahan struktur kepengurusan.

"Mestinya ke Golkar Maros, karena mereka yang mengajukan surat ke kami. Kami hanya menyetujui," kata dia. (*)