Termasuk Megawati dan Ulama, Daftar Pengurus BPIP Lembaga di Balik Paskibraka Lepas Hijab

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sedang panen kritik dari berbagai pihak buntut anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka 2024 lepas hijab.

Terungkapnya adanya Paskibraka lepas hijab bermula ketika upacara pengukuhan Paskibraka dan saat upacara kenegaraan pengibaran bendera 17 Agustus.

Data dari pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI), ada 18 anggota Paskibraka berjilbab saat latihan.

Namun, tak ada yang terlihat berjilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

BPIP pun disorot lantaran dinilai paling bertanggung jawab atas masalah ini karena Paskibraka jadi binaan BPIP.

Dulu, Paskibraka jadi binaaan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora.

Terkait hal ini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim, Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10 ribu. 

Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

"Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi," kata Yudian, Rabu (14/8/2024).

Sementara, Istana melalui Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi menekankan agar menghormati keyakinan dari para Paskibraka.

"Kalau dari pak presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, (15/8/2024).

Meskipun demikian, Moeldoko enggan masuk ke ranah apakah para Paskibraka tersebut nantinya boleh mengenakan jilbab atau tidak saat bertugas mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang.

Namun ia yakin akan ada solusi atas polemik tersebut.

"Oh saya tidak terlibat di situ ya nanti kita mesti tergantung bagaimana ada pembinanya di situ, nanti pasti akan mencari solusi yang terbaik," pungkasnya.

Kini warganet ramai-ramai menggeruduk akun media sosial BPIP lantaran dianggap melecehkan agama dan tak menghormati muslimah anggota Paskibraka.

Ormas Islam Muhammadiyah juga turut mengecam BPIP.

Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, seharusnya tak ada larangan bagi perempuan manapun untuk memakai jilbab. 

Pelarangan Paskibra memakai hijab dianggap sebagai model pemaksaan.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga meminta agar aturan Paskibraka melepas jilbab harus dikoreksi karena tak relevan.

Siapa sebenarnya di BPIP, di balik munculnya kontroversi lepas hijab?

Ada sejumlah nama tokoh di BPIP.

Selain Yudian, ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP dan ulama mantan Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA yang menjabat Anggota Dewan Pengarah.

Berikut struktur organisasi BPIP.

Dewan Pengarah

Ketua Dewan Pengarah: Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri

Wakil Ketua Dewan Pengarah: Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno

Sekretaris Dewan Pengarah: Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya

Anggota Dewan Pengarah: Prof Dr Muhammad Amin Abdullah

Anggota Dewan Pengarah: Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA

Anggota Dewan Pengarah: DR (HC) Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto SE SH

Anggota Dewan Pengarah: Pdt Dr Andreas Anangguru Yewangoe

Anggota Dewan Pengarah: Rikard Bagun PhD

Anggota Dewan Pengarah: Dr Aulia Aman Rachman SH MSi

Staf Khusus Dewan Pengarah: Dr Antonius Benny Susetyo Pr

Dewan Pakar: Dr Darmansjah Djumala SE MA

Dewan Pakar: Prof Dr Ermaya Suradinata SH MH MS

Dewan Pakar: Prof Dr John Pieris SH MS

Pelaksana

Kepala: Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD

Wakil Kepala: Dr Rima Agristina SH SE MM

Sekretaris Utama: Dr Tonny Agung Arifianto SE MAB

Plt Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan: Muhammad Waris Yuskan SE

Plt Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia: Sarwo Edy AMdIP SH MSi

Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Hubungan Masyarakat dan Administrasi: Dr Mahnan Marbawi MA

Kepala Biro Pengawasan Internal:Tri Purno Utomo SE Ak MH

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi: Dr Heri Hermawan MSi

Kepala Biro Hukum dan Organisasi: Edi Subowo SH MH

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan: Ir Prakoso MM

Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama: M Akbar Hadiprabowo SH MH

Direktur Jaringan dan Pembudayaan: Toto Purbiyanto SKom MTi

Direktur Sosialisasi dan Komunikasi: Prof Dr H Agus Moh Najib SAg MAg

Plt Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi: Dr Adhianti SIP MSi

Direktur Analisis dan Penyelarasan: Abbas SH MH

Direktur Advokasi: Fuad Himawan SH MM

Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi: Drs R Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi MH

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi: Surahno SH MH

Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila: -

Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila: Dr Irene Camelyn Sinaga AP MPd

Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila: Prof Dr Muhammad Sabri MAg

Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan: Ir Prakoso MM

Plt Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka: Leo Efriansa SSTP MSi

Direktur Perencanaan Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan: Dr Drs Yakob KM MSi

Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan: Sadono Sriharjo ST MM

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi: Dr Adhianti SIP MSi

Direktur Evaluasi: Elfrida Herawati Siregar SP MM

Direktur Pengendalian: Mukhammad Fahrurozi SSos MSi

Plt Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila: Mukhammad Fahrurozi SSos MSi.(*)