Ridwan Kamil Tak Lawan Kotak Kosong Pilgub Jakarta Meski Nasdem dan PKS Batal Usung Anies Baswedan

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Nasdem akhirnya mengambil sikap secara resmi masuk ke gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sikap Nasdem ini sekaligus mengkonfirmasi, jika partai besutan Surya Paloh itu mengalihkan dukungannya untuk Pilgub Jakarta 2024 dari Anies Baswedan ke Ridwan Kamil.

Dengan memborong partai untuk Pilgub Jakarta 2024, Ridwan Kamil dinilai berpotensi melawan kotak kosong.

Namun beberapa pihak mencurigai ada skenario lain yakni tetap ada pertarungan head to head, tapi bukan Ridwan Kamil vs Anies Baswedan.

Sebelumnya, Surya Paloh mengaku sudah berbicara langsung dengan Anies terkait pembatalan dukungan tersebut.

"Saya sudah beritahu Pak Anies, Pak Anies Anda sebagai adik ini bukan momen Anda untuk maju Pilkada Jakarta, kita cari momentum yang lebih tepat lagi," kata Paloh usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Paloh bertemu sekitar dua jam dengan Prabowo.

Didampingi politikus NasDem Viktor Laiskodat, Paloh menyatakan partainya akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pendukung Prabowo-Gibran, pada Pilkada Jakarta 2024, untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub. 

"Kita sepakat untuk kerja sama kolaborasi dengan baik hadapi tantangan masa depan," kata Prabowo.

Baca juga: PDIP Tak Akan Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024, Ahok Bocorkan Megawati Prioritaskan Kader

Bakal calon gubernur (cagub) di kontestasi Pilkada Jakarta 2024 Anies Baswedan saat ditemui wartawan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

Anies Baswedan kian kokoh di puncak klasemen, elektabilitasnya semakin tak terbendung. (Tribunnews.com)
Prabowo pun menegaskan selalu mengedepankan persatuan. Menurutnya, persatuan kunci keberhasilan bangsa.

"Saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa," ucapnya.

Atas dasar itu lah Prabowo menyambut baik Surya Paloh dan NasDem yang bersedia bergabung koalisinya.

"Karena itu saya menyambut sangat baik bersedianya NasDem untuk bergabung dengan kami, sama sama mengabdi kepada negara dan bangsa," ujar dia.

Strategi KIM agar RK Lawan Calon Independen

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengungkap kemungkinan KIM membuat skenario agar Ridwan Kamil melawan calon independen.

Ujang mengatakan, strategi itu bisa saja dilakukan KIM setelah berhasil menjegal Anies maju di Pilgub Jakarta 2024.

“Semua itukan sesuai dengan design atau skema, format yang diinginkan oleh partai-partai bahwa yang penting itu mengeliminasi Anies, yang penting itu menjegal Anies, yang penting itu anies tidak bisa berlayar,” kata Ujang, dikutip dari Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Ia menduga, calon independen tidak akan menang melawan calon yang diusung KIM nantinya.

"Calon yang memang hadir, ada, muncul bukan untuk menang, tidak akan menang,” imbuhnya.

Ujang berpandangan bahwa melawan calon independen akan lebih baik ketimbang melawan kotak kosong.

Karena itu, ia menduga KIM membuat strategi agar Ridwan Kamil melawan calon independen setelah berhasil menjegal Anies.

“Lebih mudah ya sebenarnya melawan kotak kosong dong. Karena kotak kosong tidak bisa berkampanye. tidak bisa sosialisasi, tidak bisa menjelaskan, tidak ada visi misi. tidak ada program, tidak ada janji. Sedangkan calon independen kan manusia juga walaupun mungkin calon boneka,” katanya.

Oleh karena itu, Ujang mengatakan, mungkin saja calon independen yang ada saat ini memang sudah disiapkan atau merupakan calon boneka.

PDIP Isyaratkan Tak usung Anies Baswedan

Peluang Anies Baswedan diusung PDIP di Pilgub Jakarta 2024 nampaknya sulit terealisasi.

Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memprioritaskan mengusung kadernya sendiri.

Hal ini diungkapkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok selaku Ketua DPP PDIP.

Jika nantinya secara resmi PDIP batal mengusung Anies Baswedan maka sudah dipastikan mantan Calon Presiden itu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024.

Ini dikarenakan harapan satu-satunya Anies Baswedan untuk memperoleh tiket ke Pilgub Jakarta 2024 yakni adanya koalisi antara PDIP dan PKB.

Sebelumnya beredar kabar jika PDIP santer menjalin komunikasi dengan PKB untuk mengusung Anies Baswedan.

Langkah ini diambil PDIP setelah menguatnya rencana PKS dan Nasdem gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendorong Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jakarta.

Padahal sejatinya, PKS dan Nasdem sudah memberikan pernyataan dukungan kepada Anies Baswedan.

Lantas bagaimana posisi PDIP saat ini?

PDIP memastikan tidak akan mengusung calon kepala daerah dari partai lain selama partainya masih memiliki kader yang berpotensi maju dalam pilkada.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Ahok menyatakan PDIP merupakan partai yang berbasis pada pembinaan kader, sehingga akan sulit bagi PDIP untuk mengusung orang di luar partainya maju dalam pilkada.

“Kita ini partai kader. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju,” ujar Ahok, dilansir siaran Youtube Kompas TV, Kamis (15/8/2024).

“PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap,” sambungnya.

Sebelumnya PDIP telah resmi mengumumkan 305 calon kepada daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2024.

Pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Terdapat 13 calon kepala daerah tingkat provinsi yang telah mendapat surat rekomendasi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Di antara 13 calon tersebut ada nama Edy Rahmayadi yang akan bertarung di Pilkada Sumatera Utara dan Steven Kandouw di Pilkada Sulawesi Utara.

Tetapi, PDIP belum mengumumkan calon kepala daerah dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Jakarta.

Hasto menjelaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru lantaran masih membaca dinamika politik yang terjadi.

“Kita lihat permainan dulu karena masih ada yang mau mengatur-ngatur,” ujar Hasto, dikutip dari Kompas TV.

Ia menyebut jajaran partainya masih melakukan pemantauan sejauh mana pihak tersebut melakukan pengaturan.

“Sampai ke mana mengatur itu mengalir sampai jauh kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik,” kata Hasto.

 Menurutnya, masih tersisa beberapa waktu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran Pilkada Serentak pada 27 Agustus 2024 mendatang.

Sehingga pengumuman gelombang kedua bagi calon kepala daerah dari PDIP masih menyisakan waktu.(*)