Sosok Chairuddin Putra Bugis Kapolri Tersingkat Ditolak 102 Jenderal, Diangkat Gus Dur Dicopot Mega

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Jenderal Chairuddin Ismail eks Kapolri.

Chairuddin Ismail satu-satunya putra Sulsel yang pernah menjabat Kapolri.

Ia putra Bugis lahir di Kabupaten Wajo.

Chairuddin Ismail dipercaya menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro.

Saat itu, Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI.

Baca juga: Daftar 3 Kapolri Tersingkat di Indonesia, Chairuddin Ismail Hanya 2 Pekan

Namun Chairuddin Ismail hanya menjabat dua bulan sebagai Kapolri.

Masa jabatannyya 2 Juni 2001 - 7 Agustus 2001.

Chairuddin Ismail salah satu jenderal yang pernah ditolak 102 jenderal.

Dia adalah sosok Kapolri antara diakui dan tidak diakui.

Sebenarnya, Chairuddin Ismail menjadi Kapolri "aji mumpung", menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro.

Pada masa kepemimpinan Surojo Bimantoro terjadi polemik kekisruhan di tubuh Polri.

Saat itulah Jenderal Chairuddin Ismail terpilih menjabat Kapolri.

Setelah Surojo Bimantoro dicopot, ia menjadi salah satu pion DPR dalam perang politiknya melawan Presiden.

Bagaimanapun, masa bulan madu antara Surojo Bimantoro dan Presiden memang hanya sebentar.

Baru satu bulan menjadi Kapolri, Surojo Bimantoro sudah berseberangan pikiran dengan Presiden.

Mereka berbeda dalam penanganan gerakan Papua Merdeka.

Presiden Abdurrahman memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora, simbol Organisasi Papua Merdeka, sedangkan Surojo Bimantoro tegas tidak menoleransinya.

Perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mula kerenggangan hubungan antara Polri dan Istana.

Hubungan baik tidak dapat diraih, keretakan semakin bertambah, dan Surojo Bimantoro semakin tidak populer di mata Presiden.

Kasus penangkapan dua eksekutif perusahaan asuransi berkebangsaan Kanada yang diduga terlibat dalam pembelian saham ganda menjalar menjadi persoalan diplomatik Indonesia-Kanada.

Lewat Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Presiden gagal menghentikan persoalan ini di polisi.

Penuntutan kasus itu baru bisa dihentikan setelah Jaksa Agung Marzuki Darusman ikut turun tangan.

Seiring dengan memanasnya suhu politik nasional, ketika DPR menelorkan Memorandum II pada Mei lalu, lagi-lagi polisi dituding tidak bersikap adil oleh Presiden.

Polisi, misalnya, dituding terlalu ketat melakukan razia terhadap para pendukung Presiden yang hadir ke Jakarta untuk mengikuti "doa politik" mempertahankan Presiden Abdurrahman Wahid, sementara mereka membiarkan demonstran yang membawa pedang ke Istana.

Puncak ketegangan hubungan Presiden dengan Kapolri terjadi menyusul penanganan demonstrasi para pendukung Abdurrahman Wahid di Pasuruan, Jawa Timur, Juni lalu.

Dalam insiden itu, jatuh satu pendukung Presiden, tewas diterjang peluru aparat.

Presiden marah besar.

Ia menuduh polisi tidak proporsional menembak orang yang, kata dia, sedang berada di warung makan.

Pada awal Juni itu, hampir bersamaan waktu dengan pergantian lima menteri dan Jaksa Agung, Presiden meminta Surojo Bimantoro mengundurkan diri.

Namun, Surojo Bimantoro menolak.

Pada tanggal 2 Juni 2001, Presiden melantik Inspektur Jenderal Chairuddin Ismail sebagai Wakil Kapolri.

Yang menarik, jabatan Wakil Kapolri ini sebenarnya telah dihapuskan oleh Presiden sendiri melalui Keppres Nomor 54 Tahun 2001 tertanggal 1 April 2001.

Kasus ini telah memuncakkan dualisme dalam tubuh kepolisian dan perseteruan Presiden dengan parlemen.

Pengangkatan Chairuddin Ismail memunculkan penolakan 102 jenderal polisi yang tidak menghendaki ada politisasi di tubuh Polri.

Masalah Polri ini semakin berlarut-larut.

Bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli, Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Surojo Bimantoro, dan akan menugasi mantan Asisten Operasi Mabes Polri itu sebagai Duta Besar RI di Malaysia.

Beberapa jam kemudian, lagi-lagi Surojo Bimantoro menolak.

Situasi Mabes Polri semakin panas, apalagi muncul pernyataan sikap para perwira menengah Polri, meminta Surojo Bimantoro ikhlas mundur, ditambah lagi berita akan ditangkapnya Surojo Bimantoro karena dianggap telah membangkang terhadap perintah Presiden.

Surojo Bimantoro tidak goyah, dan memaksa Presiden melakukan langkah lebih dramatis.

Pada tanggal 20 Juli 2001, dia melantik Chairuddin Ismail resmi sebagai Pejabat Sementara Kapolri, meski dengan bayaran yang mahal.

Pelantikan itu memicu krisis politik baru: DPR meminta MPR segera menyelenggarakan sidang istimewa, meski Presiden mengangkat Chairuddin Ismail hanya sebagai Pejabat Sementara Kapolri dengan pangkat jenderal penuh bintang empat.

Setelah Presiden Megawati Soekarnoputri dilantik, Chairuddin Ismail dicopot dari jabatannya.

Dekat Jusuf Kalla

Chairuddin Ismail lahir di Wajo, 73 tahun lalu.

Ia dikenal dekat dengan mantan Panglima ABRI, Wiranto dan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Chairuddin Ismail pernah dikukuhkan menjadi Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK–PTIK).

Pengukuhan dilakukan lewat sidang senat terbuka yang dipimpin Ketua STIK Irjen Pol Drs Yazid Fanani, di kampus PTIK, Jakarta pada Rabu (9/6/2021).

Dewan Penyantun KKSS kelahiran Makassar 27 Desember 1947 tersebut, diharapkan memberi inspirasi dan motivasi kepada jajaran polri agar melahirkan polisi yang unggul.

Chairuddin adalah salah satu intelektual polisi yang piawai berdiskusi dan rajin menuangkan buah pikirannya di media.

Saat pidato pengkuhan, Chairuddin mengusulkan supayarparadigma hukum represif yang kerap digunakan kepolisian diganti dengan hukum persuasif.

“Hukum sebaiknya membahagiakan rakyat, bukan menyengserakan," kata dia.

"Karena itu, paradigma hukum persuasif penting untuk digunakan oleh polisi yang bertugas di negara dan masyarakat yang demokratis.

Dalam menjalankan fungsinya, polisi juga perlu menganut paham yang mengutamakan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat.