Prabowo Duduk di Samping Jokowi saat Rapat, Program Prabowo Dapat Pagu Rp71 Triliun

*Jokowi Minta RAPBN 2025 Akomodasi Program Prabowo

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran Rp71 triliun pada Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk program Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pagu Rp71 triliun itu termasuk untuk program makan bergizi gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran yang disiapkan Kemenkeu itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta menteri-menteri mengakomodir program-program Prabowo di RAPBN 2025.

"Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya Rp71 triliun," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).

Sri Mulyani belum bisa membeberkan detail anggaran program tersebut.

Menurutnya, hal itu masih dibahas oleh tim pelaksana program dari Prabowo.

Meski begitu, ia memastikan program-program Prabowo aman di APBN 2025.

Presiden Jokowi sendiri yang akan menjelaskan ke publik mengenai rancangan detail APBN 2025 pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus mendatang.

"Nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial, baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit," ujarnya.

Presiden Jokowi kemarin mengumpulkan para menterinya di Istana Negara mempersiapkan rancangan APBN 2025.

Dalam rapat itu, Sri Mulyani juga melaporkan kajian tentang hal-hal yang berpotensi mempengaruhi APBN 2025 kepada Jokowi dan Prabowo.

"Untuk itu, kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden Terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025," ucapnya.

Jokowi dalam rapat khusus itu memang menitikberatkan perancangan APBN pada program-program Prabowo.

Dia juga mewanti-wanti ancaman global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan anggaran Indonesia.