Pimpin Rapat MCP KPK, Sekda Pinrang Tegaskan Pentingnya Transparansi untuk Cegah Korupsi

TRIBUN-TIMUR.COM – Sekretaris Daerah Pinrang, Andi Calo Kerrang, memimpin Rapat Koordinasi terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh KPK di ruang rapat Bupati Pinrang pada Kamis (1/8/2024).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah IV, Tri Budi Rochmanto, beserta tim, serta Staf Ahli Bupati, Asisten, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pinrang.

Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam implementasi MCP yang fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

Dalam sambutannya, Sekda A Calo Kerrang menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam menjalankan kegiatan MCP.

“Kegiatan MCP sangat krusial untuk memastikan bahwa program-program yang telah diimplementasikan dapat dievaluasi secara efektif. Kami berharap seluruh OPD dapat menyajikan data dan informasi yang diperlukan dengan jelas dan akurat,” ujar A Calo Kerrang.

Lebih lanjut, Sekda juga menyatakan perlunya komitmen dari semua pihak agar upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Pinrang dapat berjalan optimal.

Ia menyoroti bahwa saat ini, nilai MCP Kabupaten Pinrang berada di angka 70,93 dan berharap dapat meningkat melalui evaluasi menyeluruh serta upaya maksimal dari semua OPD dan stakeholder terkait.

"Kami optimis nilai MCP kita akan meningkat berkat kerjasama dan komitmen bersama,” tambahnya.

Kasatgas Korsup KPK Wilayah IV, Tri Budi Rochmanto, menjelaskan bahwa MCP bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah dan memastikan pencegahan korupsi dilakukan secara efektif.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program, termasuk Pokir dan hibah, diperiksa secara teliti. Kerjasama antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Pinrang sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal,” kata Tri Budi Rochmanto.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk mendukung pencegahan korupsi dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)