Wapres Maruf Amin: NU-PKB tak Ada Hubungan Struktural, Agak Aneh Kalau Korslet

TRIBUN-TIMUR.COM- Wakil Presiden RI sekaligus ketua tim lima pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Maruf Amin menanggapi perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Pasalnya, konflik tersebut semakin memanas akibat PBNU yang berniat mengembalikan PKB ke pangkuan NU dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB.

Rais Aam PBNU dan Ketua Dewan Syuro PKB menjelaskan bahwa sejatinya PBNU dan PKB tidak memiliki hubungan struktural. 

Namun, kedua organisasi ini terikat secara aspiratif, kultural, dan historis.

PKB dibentuk untuk menyalurkan aspirasi warga NU (Nahdliyin) dalam dunia politik.

“Jadi sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan historis. Tidak ada hubungan struktural,” ungkap Wapres pada keterangan pers di dalam Kereta Cepat Whoosh, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (01/08/2024). 

Keterangan pers ini digelar dalam perjalanan Wapres dan rombongan kembali ke Jakarta usai menghadiri Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa PBNU dan PKB memang memiliki tugas yang berbeda. 

Menurutnya, PBNU berfokus pada pembangunan umat, sedangkan PKB berkonsentrasi pada bidang politik. 

Ia pun meminta kedua organisasi tersebut dapat fokus pada tujuannya masing-masing.

“Saling [berfokus] dengan tugas masing-masing, PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik,” pintanya.

Dengan begitu, sambung Wapres, PBNU dan PKB seharusnya mampu menjalin hubungan yang baik dan menghindari konflik yang berpotensi menyebabkan perpecahan.

“Sebaiknya memang tidak terjadi konflik, dan seharusnya [mampu] bekerja sama dengan baik. Jadi tidak saling mengintervensi,” imbaunya.

Lebih jauh, Wapres kembali menekankan bahwa tugas PBNU dan PKB tidak saling bertautan secara langsung.

Sehingga konflik yang terjadi saat ini sebenarnya tidak perlu terjadi.

“Sebenarnya memang kan tidak sambung (tidak berhubungan), ini tugasnya ini, ini tugasnya ini, seharusnya. Jadi kalau terjadi korslet, itu memang agak aneh juga kan begitu. Karena memang tugasnya beda,” terangnya.

Untuk itu, Wapres mengharapkan kedua organisasi tersebut segera menemukan titik temu dan solusi terbaik untuk mengakhiri konflik, serta kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Karena itu, kita harapkan, sudahlah, jangan sampai terjadi lagi, berada di jalurnya masing-masing, fokus pada masing-masing tugasnya. Sehingga, tidak terjadi konflik,” pinta Wapres.

“Itu harapan saya, semuanya berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Saat memberikan keterangan ini, Wapres didampingi Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. 

Baru-baru ini, PBNU memanggil mantan sekjen PKB, Lukman Edy. 

Lukman Edy menjelaskan kedatangannya ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, pada Rabu (31/7/2024). 

Lukman menerangkan kedatangannya itu membahas hubungan PBNU dan PKB yang saat ini tengah memanas. 

Adapun pantau Tribunnews.com di lokasi, eks Sekjen PKB itu datang sekira 12.00 WIB ke kantor PBNU, dan selesai penuhi undangan itu sekira 14.00 WIB.

“Saya datang memenuhi undangan PBNU. Dalam hal ini PBNU mengundang saya sebagai amanah dari Rakernas beberapa waktu yang lalu. Yang ingin mendalami masalah hubungan NU-PKB yang memanas akhir-akhir ini,” kata Lukman kepada awak media.

Kemudian diterangkannya ada keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB.

Lukman Edy juga mengungkapkan hilangnya eksistensi Dewan Syuro PKB, membuat  kepemimpinan PKB kini tersentralisasi pada Ketua Umum Muhaimin Iskandar Cak Imin.

Mulanya ia menerangkan bahwa secara sistematik ada problem yang sangat mendasar PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin. 

Hal itu dikarenakan berkurangnya peran-peran dan kewenangan dari para kyai.

“Pada Muktamar PKB di Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro. Kalau dahulu PKB itu mandatori dari muktamar itu Dewan Syuro, kemudian Dewan Syuro yang memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketum siapa si a, b atau c,” kata Lukman. 

Ia menerangkan semenjak Muktamar PKB di Bali sebagian besar kewenangan Dewan Syuro dihapus dalam AD/ART partai. 

Sehingga tidak bisa lagi dilihat peran Dewan Syuro PKB di semua tingkatan.

“Kalau dahulu bahkan Dewan Syuro ikut menandatangani surat-surat keputusan. Kalau sekarang Dewan Syuro tidak lagi menandatangani surat keputusan terhadap hal-hal strategis di partai,” jelasnya.

Artinya, kata Lukman memang terjadi penghilangan eksistensi Dewan Syuro PKB. Baik secara fundamental di dalam anggaran dasar rumah tangga, maupun secara teknis administratif di internal PKB. 

“Akibat dari hilangnya kewenangan Dewan Syuro ini, maka kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di ketua umum. Bahkan anggaran dasar rumah tangga hasil Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan bahwa ketua umum itu punya kewenangan yang luar biasa,” kata Lukman.

“Bukan saja menentukan kebijakan kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW, bisa memberhentikan DPC tanpa ada musyawarah, tanpa ada musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang,” tegasnya.

Ketua LTN PBNU Ishaq Zubaedi Raqib menyebutkan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpotensi panggil sosok lainnya. 

Diterangkan Ishaq bahwa peluang untuk panggil tokoh lainnya sangat mungkin dilakukan. Sebelumnya eks Sekjen PKB Lukman Edy telah dimintai keterangannya. 

"Sangat mungkin, terbuka peluang untuk undangan terhadap beberapa tokoh yang dinilai oleh tim dapat memperkaya dan menambah keterangan-keterangan," kata Ishaq kepada awak media di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024). 

Ia melanjutkan hadirnya tokoh-tokoh lainya juga bisa menambah bukti-bukti untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang tengah dihadapi. 

Kemudian diterangkan Ishaq, tim pansus sudah mengantongi sejumlah nama. 

"Itu sangat teknis mungkin kita akan ada update dari pihak tim untuk menyampaikan kapan kira-kira dijadwalkan kembali. Undangan terhadap sejumlah nama, mungkin ada dikantongi oleh tim pansus," jelasnya. 

(BPMI Setwapres/tribun-timur.com)