Pendaftaran CPNS 2024 Ditunda Lagi, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 kembali ditunda.

Penundaan ini merupakan yang ketiga kalinya.

Diketahui, seleksi CPNS 2024 mulanya dijadwalkan pada bulan Mei, kemudian ditunda ke Juni, dan Juli.

Kini seleksi CPNS 2024 ditunda lagi hingga Agustus. 

Lantas mengapa seleksi CPNS 2024 ditunda?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan penundaan ini disebabkan oleh kurangnya usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Inilah yang menyebabkan kita menunggu, karena formasi yang kita berikan tidak diusulkan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah," kata Abdullah Azwar Anas, Menpan RB.

"Terkait dengan CPNS, ini kaitannya dengan pengusulan dari kementerian atau lembaga," kata Abdullah Azwar Anas Minggu (28/7/2024), dilansir dari Kompas.TV.

Kementerian dan lembaga pemerintah pusat seharusnya mendapatkan kuota 200.000 formasi untuk fresh graduate, namun hingga kini mereka baru mengusulkan 130.341 formasi.

Kondisi ini menjadi penyebab utama mundurnya jadwal seleksi CPNS 2024.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai kapan pendaftaran CPNS akan dimulai.

Hal ini disampaikan setelah beredar informasi di media sosial bahwa pendaftaran CPNS dibuka mulai 15 Juli 2024.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama, mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2024 masih menunggu pembukaan resmi dari Kementerian PANRB. 

BKN memastikan akan mengumumkan jadwal pembukaan secara resmi jika sudah ditetapkan, dan mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah.

"Terkait rencana pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2024 masih menunggu pembukaan resmi dari Kementerian PANRB," kata Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Vino Dita Tama. 

"Silakan ditunggu informasinya," ujarnya dikutip dari Tribun News.

Dengan demikian, calon peserta seleksi CPNS 2024 diharapkan untuk tetap memantau informasi resmi dari pemerintah mengenai jadwal dan persiapan yang diperlukan untuk mengikuti seleksi.

14 Kementerian/ Instansi Pusat Umumkan Formasi CPNS 2024

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan pantauan Kompas.com hingga Jumat (7/6/2024), sudah ada 14 kementerian dan lembaga di pemerintah pusat yang sudah mengumumkan formasi CPNS 2024.

Simak daftar selengkapnya berikut ini:

1. Kementerian Agama

- Kuota CPNS 2024: 20.772 formasi

- Kuota PPK 2024: 89.781 formasi.

2. Kementerian Sosial

- Kuota CPNS 2024: 266 formasi

- Kuota PPK 2024: 40.573 formasi.

3. Kementerian Kesehatan

- Kuota CPNS 2024: 8.607 formasi

- Kuota PPK 2024: 14.593 formasi.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Kuota CPNS 2024: 6.385 formasi

- Kuota PPK 2024: 19.931 formasi.

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Kuota CPNS 2024: 15.462 formasi

- Kuota PPK 2024: 25.079 formasi.

6. Mahkamah Agung

- Kuota CPNS 2024: 4.949 formasi

- Kuota PPK 2024: 9.726 formasi.

7. Kejaksaan Agung

- Kuota CPNS 2024: 9.694 formasi

- Kuota PPK 2024: 1.609 formasi.

8. Badan Pengawas Pemilu

- Kuota CPNS 2024: 1.984 formasi

- Kuota PPK 2024: 16.573 formasi.

9. Basarnas

- Kuota CPNS 2024: 1.389 formasi

- Kuota PPK 2024: 367 formasi.

10. Badan Pengawas Obat dan Makanan

- Kuota CPNS 2024: 781 formasi

- Kuota PPK 2024: tidak ada.

11. Lembaga Administrasi Negara

- Kuota CPNS 2024: 144 formasi

- Kuota PPK 2024: 43 formasi.

12. Kementerian Perhubungan

- Kuota CPNS 2024: 1.391 formasi

- Kuota PPK 2024: 16.626 formasi.

13. Kementerian Pertahanan

- Kuota CPNS 2024: 18.284 formasi

- Kuota PPPK 2024: 6.974 formasi.

14. Kementerian Hukum dan HAM

Khusus formasi CASN Kemenkumham, masyarakat bisa melihat detail posisi apa saja yang dibuka melalui akun Instagram resmi @birosdmsetjemkumham.

Kemenkumham menyediakan formasi CPNS 2024 lulusan SMA, seperti penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Formasi Kemenkumham 2024 juga bisa dilamar oleh lulusan D-3, D-4, S-1, dan S-2.

Sementara itu, formasi PPPK Kemenkumham terdiri dari penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, dan pengelola umum operasional. (*)