Profil Arifin Tasrif Menteri ESDM, Kantornya Digeledah KPK Soal Suap Eks Gubernur Maluku Utara

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil dan rekam jejak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Kantor Arifin Tasrif digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/7 2024).

KPK menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Minerba ESDM di Tebet, Jakarta Selatan.

Penggeledahan kantor Arifin Tasrif terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Serta perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Abdul Gani terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif.

"Kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 24 Juli 2024, sedang ada kegiatan penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Tebet, Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).

Penggeledahan itu dilakukan untuk mengusut perkara dugaan korupsi dan pencucian uang  Abdul Ghani Kasuba.

"Kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 24 Juli 2024, sedang ada kegiatan penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Tebet, Jakarta Selatan," ujar Tessa.

Tessa juga mengatakan, penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor salah satu ditjen Kementerian ESDM itu tidak hanya berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang AGK, yang kini sudah didakwa di pengadilan.

Namun, penggeledahan juga dilakukan untuk mencari bukti-bukti terkait dengan pengembangan kasus tersebut untuk tersangka Muhaimin Syarif.

Muhaimin yang diduga merupakan orang kepercayaan AGK, resmi ditahan oleh KPK pekan lalu.

Dia diduga memberikan suap kepada AGK secara langsung maupun sebagai perantara, terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Maluku Utara.

Salah satu perizinan dimaksud berkaitan dengan pemberian rekomendasi izin usaha pertambangan.

"Kegiatan saat ini masih berlangsung," ujar Tessa sore tadi.

Untuk diketahui, Abdul Gani Kasuba diduga menerima aliran dana dalam pengurusan izin tambang di Maluku Utara.

Adapun kasus TPPU yang sedang diusut KPK merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat Abdul Gani Kasuba.

Dalam perkara pokoknya, Adul Gani didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp109,7 miliar.

Jaksa KPK menyebutkan, Abdul Gani diduga menerima uang panas Rp99,8 miliar dan 30 ribu dolar Amerika Serikat (AS).

Uang itu diterima melalui transfer perbankan maupun secara tunai.

Penerimaan uang di antaranya terkait proyek infrastruktur hingga suap jual beli jabatan.

KPK kemudian mengembangkan perkara Abdul Gani dan menetapkan dua tersangka pemberi suap yang masih bergulir di tahap penyidikan.

Mereka yaitu mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut Imran Jakub.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, lembaga antirasuah menduga sekitar 37 perusahaan menyuap Abdul Gani Kasuba melalui Muhaimin Syarif terkait pengurusan pengusulan penetapan WIUP ke Kementerian ESDM.

Disinyalir suap puluhan perusahaan itu untuk mendapatkan persetujuan tanda tangan Abdul Gani Kasuba.

Hal tersebut terungkap dalam jumpa pers penetapan dan penahanan tersangka pemberi suap Abdul Gani Kasuba terkait pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Muhaimin Syarif, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

Dalam pengurusan pengusulan penetapan WIUP itu, Muhaimin Syarif yang merupakan salah satu orang kepercayaan Abdul Gani Kasuba diduga bertindak sebagai pihak penghubung atau broker.

"Pengurusan pengusulan penetapan WIUP ke Kementrian ESDM Republik Indonesia yang ditandatangani Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu selama tahun 2021–2023 tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM No 1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.

Dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementerian ESDM RI melalui tersangka Muhaimin Syarif itu, ungkap Asep, 6 blok yang diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh Kementerian ESDM pada tahun 2023.

Adapun 6 blok itu yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi I, Blok Pumlanga, Blok Lilief Sawai, dan Blok Wailukum.

"Dari 6 blok tersebut, 5 blok di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi I, Blok Pumlanga, dan Blok Lilief Sawai," ungkap Asep.

Dari lima blok yang sudah dilakukan lelang, sambung Asep, 4 blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementrian ESDM. Keempat blok itu yaini, Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi I, dan Blok Lilief Sawai.

"Dari 5 blok yang sudah dilakukan lelang, 4 blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian ESDM," kata Asep.

Sayangnya Asep saat ini tak memerinci perusahaan apa yang sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian ESDM.

Profil Arifin Tasrif

Arifin Tasrif adalah pria kelahiran Jakarta.

Ia menjabat sebagai Menteri ESDM Indonesia pada Kabinet Maju sejak 2019 lalu.

Dalam perjalanan karirnya, Arifin Tasrif pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang,.

Arifin Tasrif juga menjabat Dirut BUMN pupuk, Dirut PT Pupuk Sriwijaya, Dirut PT Petrokimia Gresik, dan Direktur Usaha PT Rekayasa Industri.

Dilansir melalui kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id, Arifin menerima penghargaan Honorary Fellowship Award dari ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO).

Pengahargaan itu diraih Arifin Tasrif atas kontribusinya dalam dunia keprofesian sebagai insinyur di Indonesia maupun regional Asia Tenggara pada 2011 lalu.

Karirnya sebagai Dirut BUMN pupuk membawanya menjadi Dirut pertama, setelah adanya holdingisasi di internal badan usaha itu.

Saat itu diperintahkan untuk mengkoordinasikan produksi dan distribusi lima perusahaan pupuk nasional.

Namanya juga naik karena kebocoran dokumen kasus korupsi Kementerian ESDM yang juga menarik nama eks Ketua KPK, Firli Bahuri. 

Dokumen yang bocor ini bukan sekadar surat perintah penyelidikan, tetapi Laporan Hasil Penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja tahun anggaran 2020-2022 di Kementerian ESDM.

Kasus ini mencuat saat penggeledahan kantor Kementerian ESDM pada 27 Maret 2023.

Di dalam dokumen berkas ini terdapat gambaran kronologi perkara, terduga pelaku, dan pasal-pasal yang direkomendasikan digunakan.

Jika dokumen tersebut ditemukan oleh penyidik KPK di ruang kerja Kabiro Hukum Kementerian ESDM.

Arifin Tasrif mengakui adanya indikasi keterlibatan sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara atau Dirjen Minerba dalam kasus dugaan korupsi terkait manipulasi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin.

Pengakuan ini sejalan dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah menetapkan lebih dari satu tersangka dalam kasus ini.

"Indikasi kurang lebih ya, beberapa orang lah," kata Arifin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Beberapa pegawai yang terlibat ini masih berasal dari Ditjen Minerba saja.

Dewas KPK sudah memeriksa pimpinan KPK Firli Bahuri.

Kejadian ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Bareskrim Polri. 

KPK tangkap Muhaimin

KPK menangkap tersangka penyuap Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani Kasuba, pada Selasa (16/7/2024) malam.

Tersangka yang ditangkap diduga kuat adalah Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara.

Menurut informasi, Muhaimin Syarif dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 20.37 WIB.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, belum bisa memberikan respons terkait penangkapan tersebut.

"Saya belum bisa memberi tanggapan karena masih berproses. Kita tunggu besok untuk pernyataan lengkap terkait kegiatan dimaksud," kata Tessa saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

KPK sedang mengembangkan kasus dugaan suap proyek, perizinan, dan jual beli jabatan di Pemprov Maluku Utara yang sebelumnya telah menjerat Abdul Gani Kasuba.

Dua tersangka baru telah ditetapkan dalam kasus ini, yaitu Imran Jakub, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, dan Muhaimin Syarif.

KPK telah menahan Imran Jakub pada Kamis (4/7/2024), sementara Muhaimin Syarif belum ditahan.

Dalam kasus ini, Imran Jakub diduga menyuap Abdul Gani Kasuba sebesar Rp1.237.500.000 (Rp1,2 miliar) agar bisa mengisi posisi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Maluku Utara.

Sebelumnya diberitakan, Abdul Gani Kasuba ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Senin (18/12/2023).

Dia ditangkap di Ternate, Maluku Utara.

Di Jakarta, pada hari yang sama, petugas KPK juga menangkap beberapa orang lainnya.

Total ada 15 orang ditangkap, termasuk Abdul Gani Kasuba.

"Di antaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta," ujar Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (19/12/2023).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, mereka ditangkap terkait dengan jual beli jabatan.

Abdul Gani Kasuba ditangkap selang 4 hari jelang ulang tahunnya ke-72.

Berdasarkan data dirinya, dia diketahui lahir pada 21 Desember 1951 atau 71 tahun lalu.

Dia sudah 2 periode menjabat Gubernur Maluku Utara (2014-2019 dan 2019-2024).

Sebelumnya, dia menjabat Wakil Gubernur Maluku Utara.

Mantan politisi PKS itu juga pernah menjabat anggota DPR RI periode 2004-2009. (*)