Walhi Bongkar Penyebab Luwu Jadi Daerah Langganan Banjir dan Longsor

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Banjir-longsor sudah dua kali dirasakan warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dalam waktu sebulan.

Banjir-longsor, pertama kali menerjang Luwu, Minggu (7/7/2024) mengakibatkan sejumlah permukiman di 5 kecamatan terendam.

BPBD Luwu mencatat, ada 500 KK terdampak banjir yang meliputi Kecamatan Larompong, Bua Ponrang, Ponrang Selatan, Suli Barat, dan Suli.

Tak hanya itu, akses penghubung Desa Komba menuju Desa Binturu di Kecamatan Larompong juga sempat terputus karena tertimbun material longsor.

Hanya berselang 9 hari pasca banjir-longsor, kejadian serupa kembali terulang, Selasa (16/7/2024).

Lagi-lagi, bencana hidrometeorologi itu menghantam sejumlah kecamatan.

Dalam rincian BPBD Luwu, sebanyak 347 KK terdampak banjir.

"Rinciannya, Kecamatan Suli 145 terendam, Suli Barat 50 rumah terendam, Larompong 112 rumah terendam, Larompong Selatan 25 unit rumah terendam, dan Belopa 15 unit rumah terendam" beber Kepala BPBD Luwu, Andi Baso Tenriesa.

Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah, ruas jalan nasional, fasilitas ibadah, dan kantor pemerintahan terdampak.

Juga meluas ke areal persawahan, perkebunan, serta wilayah tambak milik warga.

Kata Andi Baso, pihaknya mencatat total kerugian materil akibat banjir-longsor mencapai angka Rp2 miliar.

"Kerugian materil ditaksir Rp2 miliar. Korban jiwa tidak ada. Hanya saja tadi ada satu rumah di Desa Binturu yang hampir terbawa arus," ujarnya.

Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel, Rahmat Kottir, mengurai fenomena banjir-longsor yang kerap terjadi di Bumi Sawerigading.

Menurut Rahmat, biang kerok penyebab banjir-longsor tak lain disebabkan tutupan hutan di wilayah Luwu yang rata-rata berada di bawah 30 persen di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)

"Dan ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Hasil analisis tutupan hutan, di area DAS Ponrang hanya 12,53 persen, DAS Suli 17,73 persen dan DAS Lamunre 3,81 persen," bebernya.

Menurut Rahmat, sejumlah aktivitas ekstarktif yang terus dilakukan di wilayah penyangga pegunungan Latimojong memperparah banjir-longsor yang terjadi di sejumlah kabupaten termasuk Luwu.

"Termasuk Enrekang, Sidrap, dan Wajo. Pasalnya, di sekitar kawasan penyangga pegunungan Latimojong terdapat wilayah pertambangan emas milik PT Masmindo Dwi Area dan beberapa aliran sungai di sekitarnya juga dibebani oleh izin pertambangan pasir sungai atau galian golongan C," akunya.

Kondisi ini, sambung Rahmat, semakin diperparah dengan jenis tanah di sekitar yang masuk dalam kategori tanah andosol dan latosol yang sangat rentan erosi utamanya ketika musim penghujan tiba.

"Maka dari itu, secara umum kajian yang kami lakukan menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung air Gunung Latimojong telah menurun beberapa tahun terakhir seiring dengan kegiatan perusahaan itu maupun tambang ilegal. Beberapa kali juga Luwu menjadi korban banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba," terangnya.

Menurutnya, Walhi Sulsel memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menghadapi banjir-longsorn yang marak terjadi di Luwu belakangan ini.

Termasuk melakukan revisi peraturan terkait pemanfaatan Rencana Tata Tuang Tata Wilayah (TRTW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rancana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

"Hal ini dikarenakan dalam analisis kami, ada banyak kawasan yang rentang terhadap bencana banjir dan longsor justru diberikan izin pertambangan," ujar Rahmat.

Rahmat menambahkan, perspektif dan model mitigasi bencana harus diubah dan disusun menggunakan pendekatan bentang alam.

Baik penyelesaian di tingkat DAS maupun di kawasan esensial.

"Mengubah perspektif dan model mitigasi serta penanggulangan bencana. Dari bencana ini, kami melihat bahwa sudah saatnya pemerintah tidak menyelesaikan persoalan ini secara kaku atau dibatasi wilayah administratif," tandasnya.

Serta, kata Rahmat, pemerintah setempat haus memberikan edukasi yang melibatkan masyarakat secara bermakna.

Dengan maksud, menyusun serta merumuskan upaya mitigasi dan penanggulangan secara bersama-sama.

"Terakhir, Gubernur Sulawesi Selatan harus tegas menindak aktivitas pertambangan yang berada di kawasan inti dan penyangga pegunungan Latimojong," tutupnya.

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana