Penjelasan KPK Soal Harun Masiku Sudah di Jakarta, Wakil Ketua Minta Bantuan

TRIBUN-TIMUR.COM - Beredar kabar jika Harun Masiko buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di Jakarta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menanggapi keberadaan eks caleg PDIP tersebut.

Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024.

Sudah empat tahun Harun Masiku berhasil melarikan diri dari kejaran KPK.

Sejak menjadi buronan pada Januari 2020 lalu, Harun Masiku kerap dikabarkan pindah-pindah negara diantaranya, Malaysia.

"Pak HM (Harun Masiku) ada di Jakarta kenapa enggak ditangkap? Ya Jakarta kan luas, ada 10 juta warga, dan saya enggak tau ngumpetnya di mana gitu kan, kalau kawan-kawan ada yang tahu, ya beritahukan, nanti kita jemput bersama," kata Alex kepada wartawan dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Alex memastikan KPK terus berupaya mencari Harun Masiku. Katanya, mencari Harun tidak lah mudah.

"Jadi upaya itu terus kami lakukan, memang tidak mudah, tapi kami meyakini bahwa cepat atau lambat nanti pasti akan ketemu juga," kata Alex.

Informasi yang menyebutkan Harun Masiku ada di Jakarta sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukum Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Army Mulyanto, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Diketahui Donny melaporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke dewas pada hari itu.

Rossa dilaporkan atas dugaan penggeledahan tanpa izin dan melakukan intimidasi saat pemeriksaan terhadap Donny.

Rossa juga disebut melakukan intimidasi kepada Donny. 

Selain itu, Rossa juga disebut mengancam Donny dan melakukan gratifikasi hukum.

"Sebenarnya lebih ke memastikan supaya Pak Donny ini bisa bekerja sama. Bahkan sampai Pak Rossa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku, masih ada di Jakarta," kata Army di Kantor Dewas KPK.

"Intinya, lebih melobi bagaimana kemudian Pak Donny ini yakin untuk bisa bekerja sama. Belasan kali disampaikan (gratifikasi hukum)," sambungnya.

KPK Kerahkan Jenderal Polisi Buru Harun Masiku

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membela penyidik Rossa Purbo Bekti yang disinggung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Rossa adalah Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan yang memburu buronan sekaligus mantan kader PDI-P, Harun Masiku.

Megawati menantangnya untuk menghadap dan meremehkan pangkatnya yang hanya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

"Kami pimpinan yang bertanggung jawab atas kerja-kerja para kasatgas sidik," kata Nawawi dikutip tribun-timur.com dari Kompas.com, Senin (9/7/2024) kemarin.

Nawawi menekankan bahwa Rossa tidak bekerja sendiri, tetapi bersama tim yang dibentuk di KPK dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pimpinan KPK.

Nawawi juga memerintahkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Irjen Rudy Setiawan, dan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, agar mendukung Rossa dalam memburu Harun tanpa terpengaruh gangguan eksternal.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan bahwa pihaknya tidak menargetkan afiliasi politik tersangka dalam penanganan perkara korupsi.

Pernyataan ini merespons pengakuan Megawati yang merasa menjadi target penyidik KPK setelah Sekretaris PDI-P Hasto Kristiyanto diperiksa dan handphone miliknya disita.

"KPK dalam menangani perkara korupsi tidak pernah mempertimbangkan afiliasi politik para pihak yang diperiksa," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Alex menegaskan bahwa pimpinan KPK tidak pernah mempertimbangkan aspek politik dalam menegakkan hukum.

Sebelumnya, Megawati menantang Rossa untuk menghadap dirinya dan mengungkit bahwa KPK didirikan ketika ia menjabat sebagai Presiden RI kelima.

Megawati juga meremehkan pangkat Rossa yang hanya setara dengan letnan kolonel (Letkol).

"Kalau berani, suruh datang Rossa menghadap saya," kata Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"KPK itu saya yang bikin. Panggil dia, pangkatnya apa? Baru letkol saja, belum jenderal."

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa pernyataan Megawati merupakan bentuk kritik terhadap cara Rossa menangani Hasto Kristiyanto, yang dianggap tidak profesional.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai pernyataan Megawati sebagai sinyal bahwa dirinya tidak sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Megawati ingin menunjukkan bahwa pemerintah menganggap ia dan PDI-P sebagai lawan politik," kata Ujang.

Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku, yang masih menjadi buronan KPK.

Harun diduga menyuap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Pencarian Harun Masiku telah memasuki tahun keempat sejak operasi tangkap tangan pada Januari 2020.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com