KPU: Pastikan Data Pemilih di Luwu Aman Sejak PDN Diretas 'Brain Chiper'

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Harianto klaim data pemilih tidak terganggu pasca peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang dilakukan hacker Brain Cipher.

Hal itu dibenarkan Komisioner KPU Luwu, Divisi Data dan Informasi Harianto saat ditemui di ruangannya, Selasa (9/7/2024).

Harianto mengaku, tidak ada pengaruh serangan hacker pada data pemilih yang dimasukkan Pantarlih di aplikasi elektronik pencocokan dan penelitian (e-coklit).

"Sepanjang pengetahuan kami tidak ada pengaruh dari serangan hacker. Sepengetahuan kami tidak ada pengaruh dengan aplikasi e-coklit secara umum baik-baik saja," bebernya, Selasa (9/7/2024).

Dirinya menambahkan, back up data pemilih dibantu oleh Pusdatin KPU RI.

"Kalau terkait untuk data kami sejauh ini di back up oleh Pusdatin KPU RI jadi kami langsung menerima aplikasi," akunya.

Kata Harianto, saat ini dalam mencoklit dua aplikasi yang digunakan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pantarlih.

"Untuk sementara ini untuk coklit kami menggunakan 2 aplikasi. Untuk PPK dan PPS menggunakan e-coklit berbasis web sementara untuk 1.093 menggunakan berbasis coklit berbasis online," tandasnya.

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) Diretas "Brain Chiper"

Kelompok peretas new ransomware dengan klaim nama “Brain Cipher” berjanji unlock (buka kunci) data server Pusat Data Nasional (PDN) 2 milik pemerintah Republik Indonesia, Rabu (3/7/2024)

Direktur Logos Institute for Education and Sociology Study Dr H J Faisal mendata gangguan PDN sejauh ini antara lain update, Selasa (2/7/2024):

1) CETAK PASPOR - +12 ribu paspor belum bisa tercetak.Layanan percepatan dan pengambilan paspor belum bisa dilayani di Imigrasi Kemenkumham;

2) DEPORTASI DIASPORA - Bagi diaspora di luar negeri, paspor expired dan masa residensi habis terancam deportasi;

3) KIP PINTAR - Data +800 ribu penerima kartu indonesia pintar kuliah (KIPK) hilang tanpa jejak (unbackup);

4) BEASISWA DOSEN _ Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia diundur (beasiswa untuk dosen ke LN). Sementara jadwalkuliah di LN tak berubah.

5) BEASISWA PINTAR INDONESIA (BPI) di Amerika, Asia, EROPA, AUSTRALIA terlambat cair. Living cost akan kena denda.

6) SRIKANDI App (aplikasi pengarsipan nasional) belum terakses;

7) PPDB TERGANGGU - Verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah terganggu;

8). HALAL UKMK - Sertifikasi halal UMKM terhambat karena portal ptsp.halal.go.id mati.

9) NISN (nomor induk siswa nasional) tak bisa diakses. Verifikasi data mahasiswa baru molor;

10) Data dokumen penting, transaksi, keputusan, edaran, di 282 kementerian dan lembaga tak bisa diakses. Hanya 44 kementerian/lembaga punya backup.

11) E-MAILING Surat menyurat di berbagai pemerintah daerah dilakukan secara manual;

12) JAMAAH UMRAH - Jamaah umrah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci karena masalah paspor dan visa;

13) Antrean panjang di imigrasi bandara karena ditangani secara manual oleh petugas;

14) Daftar KIPK di 210 kampus negeri untuk jalur mandiri tak bisa sinkronisasi;

15) Pengajuan jenjang jabatan akademik untuk PTS lewat elkite-lldikti3.kemdikbud.go.id sedang ditutup dari tanggal 20 Juni;

16) Registrasi NPWP terpapar dampak;

17) WNA yang baru mulai bekerja di Indonesia gak bisa bikin NPWP karena terkait imigrasi;

18) Website otorita Ibukota Nusantara (IKN) sempat mengalami gangguan karena gangguan PDN;

19) Dapodik (data pokok pendidikan) masih belum bisa diakses sampai sekarang;

20) Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) gak bisa diakses. Biasanya dipake ibu-ibu kader buat pendataan calon pengantin dan ibu hamil, tapi udah beberapa hari ini down, jadi gak bisa input atau update data. (*)

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana