Sosok Mochammad Afifuddin Mantan Presiden BEM dan Pemantau TPS Jadi Plt Ketua KPU

TRIBUN-TIMUR.COM - Mochammad Afifuddin ditunjuk menjadi Plt Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena tersangkut kasus asusila.

Kini, tugas berat menanti Afif, sapaan Mochammad Afifuddin, bagaimana menyukseskan Pilkada serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia.

Afif menjelaskan KPU RI akan melakukan konsolidasi dan percepatan di seluruh jajaran KPU untuk menghadapi sejumlah tahapan Pilkada.

Afif diangkat sebagai Plt Ketua KPU pengganti Hasyim setelah seluruh jajaran komisioner KPU RI menggelar rapat pleno tertutup.

Berikut ini profil Afif sebagaimana dikutip dari laman kpu.go.id.

Afif, lahir pada 1 Februari 1980 di Sidoarjo, JawaTimur.

Saat ini usianya 44 tahun.

Sejak mahasiswa, Afif aktif di lembaga intra dan ekstrakampus.

Baca juga: Ketua KPU Hasyim Asyari Dipecat karena Chat Asusila ke CAT, Gaji Rp 43 Juta Pun Melayang

Pernah menjadi Presiden Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2000-2001 dan Pengurus Besar Pergerakan MahasiswaIslam Indonesia (PMII).

Setamat dari UIN pada tahun 2004, Afif mengabdi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN membidangi isu Islam dan demokrasi sambil melanjutkan studi ke Magister Manajemen Komunikasi Politik di UI (2005-2007).

Afif aktif bergulat dalamaktivitas kepemiluan mulai dari menjadi relawan pemantau di TPS pada Pemilu1999 sampai menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) periode 2013-2015.

Afif pernah menjadi dosen tidak tetap di Jurusan Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015-2017.

Pada tahun 2017 Afif terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.

Beragam upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu dengan mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, pengawasantahapan pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu, serta mempererat hubungan antarlembaga menjadi tugas utamanya hingga berakhir masa purna tugas padatahun 2022.

Pada akhir masa purnatugas di Bawaslu, ia juga menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ex officio perwakilan dari unsur Bawaslu RI, tahun 2020-2022.

Baca juga: Hasyim Asyari Bersyukur atas Sanksi Pemberhentian DKPP: Alhamdulilah

Amanah baru yang diemban sekarang sebagai Anggota KPU RI Periode 2022-2027, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Wakil Ketua Divisi Data danInformasi.

Koordinator Wilayah KPU untuk provinsi: Papua; Kalimantan Barat; Sulawesi Selatan; Lampung; Kepulauan Riau; dan Banten. Serta Wakil Koordinator Wilayah KPU untuk provinsi: Jawa Timur; Sulawesi Utara; Nusa Tenggara Timur; Jambi; dan Riau.

Menurutnya, peningkatan inovasi dan kolaborasi merupakan modal untuk menujuPemilu 2024 yang lebih demokratis dan berintegritas.

Untuk mewujudkan cita-citatersebut maka peraturan KPU, surat edaran, putusan, dan aturan lainnya harus taat terhadap batasan yang diatur di dalam undang-undang. Pemilu yang efektif, efisien, dan bisa menjangkau seluruh kalangan menjadi tantangan yang harus dijawabolehpenyelenggara pemilu.

Dengan segala kompleksitas yang ada, pemilu tetap harus dilaksanakan dengan anggaran yang efisien.

Baca juga: Isi Chat Asusila Ketua KPU Hasyim Asyari kepada CAT

Selain itu, pemilu juga mesti aksesibel bagi semua kalangan, apakah penyandang disabilitas, kaum tua, kelompok marjinal, masyarakat adat, dan sebagainya.

Sejak mahasiswa, Afif aktif menulis artikel dan resensi di beberapa media nasional seperti Kompas,Republika, Gatra, Suara Pembaruan, Koran Jakarta, dll.

Di antaranya, Kampanye Pilkada di Saat Pandemi, opini Koran Sindo, 05 November 2020; Antisipasi Covid-19 Klaster Pilkada, opini Koran Sindo, 16 September 2020; Pilkada, Pandemi, dan Politik Uang, opini Jawa Pos, 14 Juli 2020; Anggaran Pilkada saat Wabah, opini Bisnis Indonesia, 11 Juli 2020; Covid 19 dan Keawanan Pilkada 2020, opini Koran Sindo, 30 Juni 2020; Inovasi Pengawasan Pemilu, opini jawapos.com16April 2019; serta Tokoh Agama dan Partisipasi Pemilu 2019, opini Harian Media Indonesia, 20 Maret 2019.

Selain beragam artikel dan resensi, ia juga menulis beberapa buku di antaranya, menjadi salah satu penulis buku Membangun Demokrasi dari Bawah (PPSDMUIN-TAF; 2007), Bersama Masyarakat Memantau Pemilu 2009 (JPPR TIFA; 2009), Laporan Pemantauan 10 Daerah (JPPR-TAF: 2011).

Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas; Pengalaman dari 5 Daerah (JPPR-AGENDA; 2012), Menguak Dana Kampanye Pileg 2014 (Tim penulis, JPPR-MSI; 2012), Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia: Hasil Pemantauan di 5 Daerah; (JPPR-AGENDA; 2014), Panduan Pendidikan Pemilih (tim penulis, JPPR-IFES; 2014), Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu; Pengalaman JPPR (Kontributor, Perludem-AEC; 2014), Panduan Pemberitaan Pemilu Akses bagi Jurnalis, (JPPR-AGENDA; 2015); Pengawasan Pembiayaan Pemilu 2019: Mengatasi Ruang Kosong, Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Bawaslu RI. 2019; Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi: Pengalaman Bawaslu Melembagakan Siwaslu Pada Pemilu Serentak 2019: Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara. Bawaslu RI 2019.

Membela Masyarakat Adat, dalam Buku Mereka yang Rentan & Butuh Pengakuan: Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur. Media Sahabat Cendikia. 2019; Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. PT. Alex Media Komputindo Kompas Gramedia. 2020; Mengawasi (Pilkada) Masa Pandemi: Catatan Perjalanan, Inovasi, dan Kolaborasi. PT. Quantum Media Aksara, 2021; dan yang terbaru yaitu buku Keadilan Pemilu. PT. Rajagrafindo. Persada Rajawali Pers. BAB 2 Pencegahan dan Pengawasan Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2019. 2022.(*)